TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mulai menyeleksi calon pimpinan di tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Tiga perusahaan itu adalah PT Riau Petroleum, PT Sarana Pembangunan Riau (SPR), dan PT Permodalan Ekonomi Rakyat.

Saat ini, proses sudah masuk tahap awal. Panitia seleksi telah mengumumkan nama-nama yang lolos administrasi. Selanjutnya, para kandidat akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (UKK).

Untuk posisi Direktur Operasional PT Riau Petroleum, ada delapan nama yang lolos. Mereka adalah Adi Wandra, Akhmad Fauzi Lindung Lubis, Andiga Dompak Baharaja Tarihoran, Fajar Muhardi, Heri Susanto, Indra Permana, Muhammad Fajri, dan Efriansyah Putram.

Sementara itu, lima orang bersaing untuk posisi Direktur Keuangan PT Riau Petroleum. Mereka yakni Fahmy, Ganesya Varandra, Novyandre, Roland Azerwin, dan Ashri Hadi.

Di PT Sarana Pembangunan Riau, tiga pejabat Pemprov Riau lolos sebagai calon komisaris. Mereka adalah Mardoni Akrom, Zulfahmi, dan Sri Irianto.

Untuk posisi direktur di SPR, ada tujuh nama yang dinyatakan lulus. Mereka yaitu Alpasirin, Fahmy, Herman Budoyo, Hezwandra, Muhammad Haris, Rahmad Aidil Fitra, dan Taufik Arrakhman.

Sedangkan di PT Permodalan Ekonomi Rakyat, enam kandidat dinyatakan lolos administrasi. Mereka adalah Ade Frestian, Darwis Saputra Lubis, Herni Buchari, Susi Surya Agus, Syamsul Rakhmat, dan Yordan.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan proses seleksi harus berjalan profesional. Ia juga meminta agar seluruh tahapan dilakukan secara terbuka dan bebas dari campur tangan pihak manapun.

Ia menekankan tidak boleh ada praktik titipan dalam proses ini. Menurutnya, BUMD adalah milik masyarakat, sehingga harus dikelola oleh orang yang benar-benar kompeten.

Ia menegaskan tidak ingin mendengar adanya istilah orang dekat dalam seleksi ini. Semua harus murni berdasarkan kemampuan. Jika salah dikelola, dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, posisi strategis harus diisi oleh orang yang paham bisnis dan punya komitmen membangun daerah.

“Saya tidak mau dengar ada istilah ‘orang dekat’ atau titipan. BUMD ini milik rakyat Riau. Kalau salah kelola, yang rugi masyarakat juga. Jadi harus diisi orang-orang profesional yang paham bisnis dan punya komitmen memajukan daerah,” katanya, Selasa (28/4/2026).

SF Hariyanto juga menilai kinerja beberapa BUMD di Riau masih belum optimal. Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai belum maksimal.

Karena itu, ia meminta perbaikan dimulai dari proses rekrutmen. Seleksi harus ketat dan melibatkan pihak independen, termasuk kalangan akademisi, agar hasilnya bisa dipertanggungjawabkan.

Ia juga mengingatkan para calon yang nantinya terpilih agar tidak membawa kepentingan politik ke dalam BUMD.

Menurutnya, kondisi keuangan daerah saat ini menuntut kerja keras dari semua pihak. BUMD harus fokus pada kinerja, mencari keuntungan yang sehat, menyumbang dividen untuk daerah, dan tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Itu yang paling utama,” tegasnya.

(Tribunpekanbaru.com/Syaiful Misgiono)