TRIBUNTRENDS.COM - Sorotan publik mengarah pada rencana pengadaan anggaran fantastis senilai Rp25 miliar untuk renovasi rumah jabatan serta fasilitas kursi pijat bagi Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Ma'sud.
Kebijakan ini memicu polemik luas dan menuai kritik tajam dari masyarakat yang mempertanyakan urgensinya.
Isu tersebut bahkan sampai menarik perhatian Kementerian Dalam Negeri yang ikut memantau perkembangannya.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyampaikan bahwa pihaknya kini melakukan pendampingan khusus terhadap pemerintah daerah terkait.
"Jadi, ya Kaltim ini banyak catatan dari kami. Setiap perkembangan pasti kita sikapi. Ada dari Irjen yang kami turunkan ke sana gitu ya, teman-teman dari Otda yang juga berkomunikasi mengingatkan ya intinya, semangat efisiensi itu harus terus dipegang," kata Bima, di Plaza Kemendagri, Jakarta, Senin (27/4/2026).
Menurutnya, pengawasan dilakukan agar setiap kebijakan tetap berada dalam koridor yang tepat.
Baca juga: 3 Poin Gerindra atas Permintaan Maaf Gubernur Kaltim Rudy Masud, Sebatas Penenang, Introspeksi
Ia juga menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Bima mengingatkan agar penggunaan anggaran tidak menyimpang dari prinsip efisiensi yang seharusnya dijunjung tinggi.
"Kita terus mengingatkan agar betul-betul berhati-hati dengan APBD. Agar dialokasikan sesuai dengan semangat efisiensi," ujar Bima.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan agar pemerintah daerah lebih bijak dalam menentukan prioritas belanja publik.
Sorotan tajam publik terhadap proyek renovasi rumah jabatan Gubernur Kaltim tersebut tertuju pada sejumlah fasilitas yang dianggap tidak mendesak, seperti kursi pijat dan akuarium air laut.
Kehadiran item tersebut memicu pertanyaan publik mengenai sensitivitas anggaran di tengah berbagai persoalan sosial dan ekonomi.
Bima Arya juga meminta anggaran pengadaan kursi pijat dan akuarium air laut untuk rujab Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud dibatalkan bila tidak urgen.
"Ya kalau tidak prioritas ya batalkan saja," ujar Bima.
Bima meminta Rudi Mas'ud mempertimbangkan kembali penggunaan anggaran senilai RP 25 miliar itu dalam rencana anggaran belanja (RAB).
"Nah ini yang harus diperhatikan betul oleh Pak Gubernur dan kami meminta Pak Gubernur untuk betul-betul mempertimbangkan kembali, mengkaji kembali ya. Semua kan bisa disesuaikan," kata Bima.
Dia menegaskan, penggunaan anggaran terkait renovasi rumah jabatan Gubernur Kaltim harus merujuk pada prinsip efisiensi.
"Ya kita serahkan kepada pemerintah daerah, yang kita ingin agar dikembalikan lagi kepada prinsip efisiensi," ujar dia.
Baca juga: Rudy Masud Tanggung Kursi Pijat Rp125 Juta, Aslinya Rp47 Juta? Sekda Kaltim: Bukan di Rujab Gubernur
Atas polemik renovasi rumah jabatan senilai Rp25 miliar ini, Rudi Ma'sud meminta maaf.
Permintaan maaf tersebut juga disampaikan melalui akun Instagram pribadinya, @h.rudymasud, pada Minggu (26/4/2026) sekitar pukul 22.00 Wita.
Hal itu sebagai respons atas kegelisahan publik yang berkembang dalam beberapa hari terakhir.
Rudi mengakui, kritik yang muncul merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap jalannya pemerintahan di Kalimantan Timur.
"Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi," ujar Rudi, dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com.
Rudi menilai, kegaduhan tersebut menjadi bahan refleksi penting, khususnya dalam cara pemerintah menyampaikan kebijakan kepada publik.
Menurut dia, komunikasi yang tidak utuh dapat memicu kesalahpahaman dan memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat.
Rudi juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan menghindar dari tanggung jawab, meskipun perencanaan renovasi rumah jabatan tersebut disebut telah ada sebelum ia menjabat sebagai gubernur.
"Sebagai gubernur, saya tetap bertanggung jawab atas seluruh kebijakan yang berjalan saat ini," kata dia.
(TribunTrends/Kompas)
