Kapoksi PDIP Komisi VI DPR, Mufti Anam, menyoroti keras kecelakaan yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur. Dia menilai peristiwa tersebut menjadi sinyal adanya masalah dalam tata kelola keselamatan perkeretaapian nasional.
"Peristiwa tabrakan kereta di wilayah Bekasi ini menunjukkan bahwa ada yang tidak beres dalam tata kelola keselamatan perkeretaapian kita. Transportasi yang selama ini kita banggakan sebagai moda paling aman dan tepat waktu, justru memperlihatkan celah mendasar yang seharusnya tidak boleh terjadi di era teknologi saat ini," kata Mufti dikutip dari detikNews, Rabu (29/4/2026).
Salah satu poin yang bikin di bertanya-tanya adalah munculnya informasi bahwa KA Argo Bromo Anggrek tidak menerima sinyal akan keberadaan KRL di jalur yang sama. Jika benar, Mufti menilai kondisi itu menunjukkan kegagalan sistem, bahkan membuka kemungkinan adanya kesalahan manusia.
"Saya menerima informasi bahwa kereta api jarak jauh tidak mendapatkan sinyal terkait keberadaan kereta di depannya. Jika benar, maka ini adalah kegagalan sistem dan bahkan mungkin human error," kata dia.
Mufti juga menyoroti belum optimalnya penerapan sistem pengamanan berlapis di Indonesia. Dia mencontohkan negara lain yang telah mengadopsi teknologi seperti Automatic Train Protection (ATP) dan European Train Control System (ETCS) sebagai standar minimum untuk mencegah kecelakaan, termasuk saat terjadi kelalaian masinis.
"Di banyak negara, sistem Automatic Train Protection (ATP) atau European Train Control System (ETCS) sudah menjadi standar minimum untuk mencegah tabrakan, bahkan ketika masinis melakukan kesalahan. Kenapa sistem pengaman berlapis seperti ini belum sepenuhnya diterapkan secara optimal di Indonesia," dia menambahkan.
Dia juga mengkritik PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang dinilai belum maksimal dalam menjamin keselamatan penumpang, meski telah mendapat berbagai dukungan negara.
"KAI selama ini menikmati posisi yang sangat kuat bahkan cenderung monopolistik di sektor transportasi rel. Negara memberikan berbagai fasilitas; penyertaan modal negara (PMN), subsidi public service obligation (PSO), penugasan proyek strategis, hingga perlindungan regulasi sehingga kompetitor nyaris tidak ada. Kami kecewa, KAI sebagai salah satu BUMN yang paling privileged, justru gagal melindungi nyawa rakyat," ujar dia.
Mufti menilai investasi selama ini lebih banyak diarahkan pada pembangunan fisik seperti rel, stasiun, dan armada baru, sementara penguatan sistem keselamatan berbasis teknologi dan manajemen risiko belum berjalan seimbang. Ia juga menyoroti aspek desain keselamatan penumpang, terutama setelah diketahui korban didominasi perempuan.
"Yang juga sangat memprihatinkan, korban kecelakaan ini semuanya perempuan. Bagaimana desain keselamatan kita? Standar desain rangkaian kereta harus mempertimbangkan crash safety, bukan hanya kapasitas dan kenyamanan. Keselamatan jangan setengah-setengah. Tidak cukup hanya melindungi dari kejahatan sosial, tapi juga dari risiko kecelakaan," ujar dia.
Mufti pun mendesak audit investigatif yang independen dan transparan. Ia meminta seluruh penyebab, baik dari sisi sistem sinyal, prosedur operasional, maupun faktor manusia, dibuka ke publik.
"Pertama, lakukan audit investigatif menyeluruh dan independen, bukan sekadar investigasi internal. Harus dibuka secara transparan ke publik di mana titik kegagalannya, apakah sistem sinyal, SOP, atau human error," kata dia.
Dia juga meminta pertanggungjawaban pimpinan jika ditemukan kelalaian.
"Jika terbukti human error kami minta Dirut dan pemimpin level tertinggi lainnya untuk bertanggungjawab dan mundur. Tidak cukup dengan minta maaf dan evaluasi," kata dia.
Selain itu, Mufti mendorong percepatan penerapan sistem pengaman otomatis berbasis teknologi di seluruh jalur, khususnya wilayah padat seperti Jabodetabek, serta evaluasi total terhadap manajemen operasional dan budaya keselamatan. Ia juga menyoroti perlunya penataan ulang komposisi gerbong berbasis risiko.
Tak hanya itu, ia mengangkat persoalan perlintasan sebidang menyusul insiden taksi yang tertemper KRL di sekitar lokasi kejadian. Mufti meminta seluruh perlintasan ilegal segera ditutup atau dilengkapi sistem pengamanan modern.
"Di era serba teknologi, menurut saya sangat keterlaluan masih membiarkan ada palang pintu ilegal ini. Semua perlintasan wajib dipetakan dan diamankan, resmi dijaga atau dilengkapi palang otomatis. Perlintasan ilegal harus segera ditutup permanen atau setidaknya diproteksi sistem digital seperti sensor dan alarm peringatan," kata dia.
Kecelakaan terjadi saat KRL tengah berhenti di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4) malam. KA Argo Bromo Anggrek kemudian datang dan menabrak dari belakang. Insiden ini bermula dari peristiwa taksi yang tertemper KRL lain di perlintasan dekat lokasi, sehingga mengganggu perjalanan kereta. Kecelakaan tersebut mengakibatkan 15 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya mengalami luka-luka.
