SURYA.co.id – Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/4/2026) sore.
Penunjukan ini langsung mendapat sorotan, terutama dari kalangan aktivis reformasi yang menilai keputusan tersebut sebagai langkah strategis menghadapi krisis lingkungan di Indonesia.
Eksponen Angkatan Reformasi 1998, Andrianto Andri, menyebut penunjukan Jumhur Hidayat sebagai pilihan tepat.
Ia menilai Jumhur memiliki rekam jejak panjang sebagai aktivis yang konsisten memperjuangkan kepentingan publik.
"Dia bisa diharapkan akan membenahi permasalahan yang ditanganinya dengan kualitas, daya pikir, integritas dan daya juang tinggi menghadapi para perusak lingkungan," kata Andrianto Andri, Selasa (27/4/2026), dikutip SURYA.co.id dari Tribunnews.
Menurut Andrianto, ia telah mengenal Jumhur sejak masa Orde Baru, jauh sebelum era Reformasi.
Keduanya memiliki perjalanan panjang dalam dinamika politik nasional, termasuk pernah sama-sama menjadi pendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan memperoleh posisi di pemerintahan.
Seiring waktu, Andrianto dan Jumhur juga pernah mengambil posisi berbeda dengan pemerintah. Keduanya memilih menjadi oposisi pada era Presiden Joko Widodo.
Jumhur dikenal sebagai sosok yang vokal dan tidak kompromistis dalam mengkritik kebijakan pemerintah.
Ia kemudian menjabat sebagai Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), organisasi buruh dengan jutaan anggota.
Andrianto mengungkapkan awal perkenalannya dengan Jumhur melalui Adi Sasono, Menteri Koperasi di era Presiden BJ Habibie.
“Karena dekat dengan Adi yang menjadi Menteri Koperasi di masa Habibie, kami sama-sama mendukung Habibie. Waktu itu dunia aktivis terpecah, ada yang mendukung Habibie seperti kami, ada juga menganggap bahwa Habibie hanya pepanjangan tangan Soeharto,” kata peraih gelar sarjana Ilmu Politik dari Universitas Nasional (Unas) itu.
Baca juga: Profil Muhammad Qodari: Sosok Kepercayaan yang 3 Kali Dilantik di Kabinet Prabowo, Kini Kepala Bakom
Dalam perjalanan politiknya, Jumhur Hidayat sempat menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) pada era pemerintahan SBY.
“Sedangkan saya awalnya beroposisi terhadap SBY, tetapi pada periode kedua SBY, karena dekat dengan Hatta Rajasa, menteri SBY, saya masuk jadi pendukung dan diberikan jabatan sebagai Komisaris PT JICT Pelabuhan Indonesia II,” tambahnya.
Tak hanya itu, Andrianto juga menyebut dirinya bersama Jumhur turut terlibat dalam pembentukan Komite Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), yang dikenal sebagai kelompok oposisi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi.
Mereka juga aktif dalam aksi demonstrasi menolak pengesahan UU Omnibus Law.
Kini, di era pemerintahan Prabowo, Jumhur kembali masuk dalam lingkar kekuasaan.
Andrianto menilai Jumhur memiliki karakter kuat yang dibutuhkan untuk menangani persoalan lingkungan hidup yang semakin kompleks.
Ia menyoroti tingginya tingkat kerusakan lingkungan di Indonesia akibat eksploitasi berlebihan oleh pemilik modal, yang kerap berujung pada bencana seperti banjir bandang dan tanah longsor, termasuk di wilayah Sumatera.
“Presiden memilih pembantu yang tepat di bidang itu. Kita ucapkan terima kasih. Dia harus memilih pembantu yang mempunyai rekam jejak kuat dalam berkiprah untuk perbaikan bangsa ini,” pungkas mantan Sekjen Pro Demokrasi (Prodem) itu.
Dikutip dari Tribunnewswiki, Mohammad Jumhur Hidayat lahir di Bandung, 18 Februari 1968.
Dia merupakakan aktivis pergerakan dan pemberdayaan rakyat.
Jumhur Hidayat juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) pada era pemerintahan Presiden SBY.
Dia manjabat pada 2007 hingga 2014, sebelum digantikan oleh Gatot Abdullah Mansyur.
Jumhur Hidayat menikah dengan Alia Febriyani Prabandari, finalis “Puteri Indonesia 2001”.
Pernikahannya tersebut dikaruniai empat orang anak.
Jumhur adalah anak ketiga dari empat bersaudara pasangan Mohammad Sobari Sumartadinata (Alm) dan Ati Amiyati.
Masa kecil Jumhur dilalui di lingkungan perumahan perusahaan perbankan nasional kawasan Saharjo dan Palbatu, Tebet, Jakarta Selatan.
Semasa hidup, ayahnya seorang pejabat di Bapindo (Bank Pembangunan Indonesia).
Namun Jumhur lebih senang bermain dengan anak-anak di luar anak-anak kompleks perumahannya, berikut kesukaannya bermain catur di pos ronda milik warga yang berbeda dari tempat tinggalnya.
Saat kecil kulitnya hitam terbakar matahari dan bau karena sering bermain-main di got dengan teman sebaya luar kompleks.
Ini sangat berbeda dengan kakaknya sendiri atau orang kompleks yang bersih dan wangi.
Jumhur Hidayat mendapatkan pendidikan dasarnya di SD Menteng Pulo Pagi Jakarta Selatan.
Belum sampai lulus, dia pindah ke SD Menteng 02 Pagi Jakarta Pusat.
Selanjutnya Jumhur melanjutkan pendidikannya di SMPN I Jakarat Ousat.
Namun lagi-lagi dia harus berpindah sekolah.
Dia pindah ke SMPN I Denpasar dan dilanjutkan ke SMAN I Deanpasar.
Mantan Kepala BNP2TKI ini kembali pindah sekolah, di SMAN 3 Bandung.
Memasuki bangku perkuliahan, dia berkuliah di ITB dan UNAS, dan UI.
Jumhur Hidayat sudah menjadi aktivis sejak Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) dan pernah dipenjara pada tahun 1989 karena terlibat dalam aksi mahasiswa yang menolak kedatangan Menteri Dalam Negeri, Rudini.
Dia ditangkap bersama beberapa teman, di antaranya Fadjroel Rachman, Arnold Purba, Supriyanto alias Enin, Amarsyah, Bambang Sugiyanto Lasijanto, Lendo Novo, A.Sobur, Wijaya Santosa, Adi SR, dan Dwito Hermanadi.
Jumhur dan rekan-rekan dipenjara selama tiga tahun.
Setelah lepas dari penjara, Jumhur bergabung dengan Center for Information and Development Studies. pada 1993.
Dia juga kemudian mendirikan Yayasan Kesejahteraan Pekerja Indonesia (YKPI) dan Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo).
Pada Pemilu 1999 Jumhur gagal bersama Partai Daulat Rakyat yang dibentuk bersama mantan Menkop Adi Sasono.
Menjabat sebagai sekjen, Jumhur gagal membawa partai itu menjadi kekuaatan besar.
Di Pemilu 1999, partai berbasis massa buruh, petani, dan nelayan itu hanya berhasil mendudukan satu wakilnya di Senayan.(3)
Berikutnya Jumhur merapat ke kubu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga akhirnya diangkat sebagai Kepala BNP2TKI pada Januari 2007.
Latar belakangnya sebagai aktivis buruh melalui elemen Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia dianggap mampu memimpin badan nondepartemen yang menangani penempatan dan perlindungan TKI tersebut.
Ia terus menjabat posisi ini sampai dicopot pada 2014, dan digantikan oleh Gatot Abdullah Mansyur.
Pencopotan ini, kabarnya ditengarai oleh masalah politik. Jumhur saat itu dikabarkan tengah dekat dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) partai yang saat itu berperan sebagai oposisi dan kerap berseberangan dengan pemerintahan SBY.
Pada Maret 2014, Jumhur memang sempat menemui pejabat teras PDIP yakni Sidarto Danusubroto, dan Ahmad Basarah.
Namun kabar ini sempat dibantah oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono.
Dia membantah pencopotan Jumhur lantaran masalah politik.
Menurut dia, Jumhur diganti bukan karena ia memutuskan untuk bergabung ke PDIP.
Selain itu Jumhur Hidayat juga telah mendeklarasikan ormas Aliansi Rakyat Merdeka yang mendukung pencalonan mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi sebagai calon presiden pada 2014 lalu.
Namun di 2019, Jumhur memindahkan dukungannya kepada Prabowo Subianto.
