TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN -Pembagian ikan bandeng beku gratis pada Bulan Mutu Ikan 2026 di Tarakan, Kalimantan Utara dimanfaatkan warga untuk menyampaikan aspirasi kepada para pejabat yang hadir di rumah aspirasi Anggota DPR RI Hasan Saleh, Kamis (30/4/2026).
Hasmi warga Selumit mengeluhkan akobat harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi naik menyebabkan harga ikan yang dijual nelayan menjadi mahal.
Hal senada juga diungkapkan Ketua RT 64 Pasir Putih Roswanto. Ia mengatakan harga ikan saat ini mahal, padahal ikan melimpah, namun harga ikan tetap mahal. Ia berharap ada solusi sehingga masyarakat bisa makan beragam jenis ikan.
Sedangkan Ketua RT Kelurahan Gunung Lingkas, Zainuddin berharap pelaku UMKM di sektor perikanan misalnya usaha baduri diberi bantuan.
Baca juga: Warga Pasir Putih di Tarakan Antusias Antre Dapat Ikan Bandeng Beku Gratis, Bulan Mutu Ikan 2026
"Mohon bantuan agar terus berkembang karena mereka hanya jalan kalau ada orderan. Kalau tidak ada ya tidak jalan. Jadi mohon ada bantuan supaya ini rutinitasnya terus berjalan," harapnya.
Mendengar keluhan dari warga, Anggota DPR RI Dapil Kaltara Hasan Saleh mengatakan, kenaikan harga BBM non subisidi dikarenakan terjadinya perang antara Iran VS Amerika Serikat serta Israel.
"Jawabannya sederhana. Kenapa Iran berperang dengan Israel, kenapa Iran berperang dengan Amerika Serikat, dampak daripada itu, ada Selat Hormuz ditutup oleh Iran. Tertutup, akibatnya banyak negara yang sekarang ini kesulitan mencari BBM ke mana-kemana dan sebagainya," ungkapnya.
Hasan Saleh berharap Indonesia saat ini bukan menjadi lahan pertempuran. Apabila Indonesia dijadikan lahan pertempuran, segala-galanya akan menjadi masalah.
"Harga cabai naik, harga pangan naik. Ini baru BBM yang jadi masalah di Selat Hormuz berdampak semua negara alami harga BBM luar biasa, itu jawabannya," ungkap Hasan Saleh.
Baca juga: Harga Ikan Kembung Naik Rp 45 Ribu Per Kg di Malinau, Cabai Rawit Merah Turun Rp 100 Ribu Per Kg
Jika nanti Selat Hormuz dibuka lagi, Presiden berjanji untuk ditetapkan atau diturunkan nanti dilihat situasinya. "Terpaksa kita bersabar," ujarnya.
Mengenai pengembangan UMKM dan ikan baduri, Plt Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), Whidi Anggraeni menjelaskan saat ini, Baduri ada satu perusahaan yang sudah mendapatkan sertifikat Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP).
"Artinya, perusahaan tersebut sudah kami awasi mutunya dan mereka bisa melakukan ekspor. Untuk UMKM yang kecil, sebenarnya bisa. Cuma, untuk saat ini, UMKM tersebut masih belum ada mengajukan permohonan," bebernya.
Nantinya diharapkan bersama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, bisa jemput bola ke pelaku UMKM bersama-sama agar bisa diakomodir dan bisa ekspor.
"Nanti kita bersama tim, akan segera turun ke lapangan untuk membina dan mengarahkan mereka agar mau melakukan pengurusan sertifikasi gar nanti produk mereka bisa diterima di negara ekspor," ungkapnya.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Rukhi ikut menyampaikan, untuk pengembangan UMKM saat ini masih terus berjalan dari pemerintah dan harus ada memenuhi ketentuan. Misalnya tergabung di poklahsar.
"Jika belum harus membentuk dan melapor ke Dinas Kelautan dan Perikanan," pungkasnya.
Dalam kegiatan ini turut hadir Wali Kota Tarakan, Khairul, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltara, Rukhi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tarakan, Ardiansyah dan berbagai tamu undangan lainnya.
(*)
Penulis: Andi Pausiah
