Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Rencana pembangunan Tol Cigatas (Cileunyi- Garut-Tasikmalaya) kembali menghadapi tantangan serius, terutama dari sisi kelayakan finansial yang hingga kini dinilai belum memenuhi hitungan investasi.
Hal ini diungkapkan oleh Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PU Kementerian Pekerjaan Umum, Ir. Rachman Arief Dienaputra, M.Eng. yang menyebut bahwa proyek strategis tersebut belum “eligible” jika hanya mengandalkan volume lalu lintas kendaraan.
Ia menjelaskan bahwa ruas tol yang merupakan bagian dari proyek Tol Getaci ini dirancang membentang sepanjang 101,5 hingga 206,65 kilometer, menghubungkan kawasan Cileunyi, Nagreg, Garut, hingga Tasikmalaya.
Baca juga: Exit Tol Parungkuda Mengular Panjang: Ribuan Kendaraan Wisatawan Terjebak Macet di Tol Bocimi
Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa perhitungan trafik belum mampu menjamin pengembalian investasi.
“Kalau dihitung dari traffic, itu tidak masuk secara ekonomi. Artinya, investor tidak bisa mengandalkan dari situ saja,” ujar Rachman saat ditemui usai kegiatan Studium Generale yang membahas Infrastruktur Berdampak di Universitas Widyatama, Kamis (30/4/2026).
Padahal, kebutuhan infrastruktur di jalur selatan Jawa Barat dinilai mendesak.
Jalur nasional seperti Cileunyi–Nagreg kerap mengalami kepadatan ekstrem, terutama saat musim mudik.
Dalam kondisi normal, perjalanan Bandung ke Tasikmalaya dapat ditempuh sekitar dua setengah jam, namun saat puncak arus Lebaran bisa melonjak drastis hingga 10 sampai 14 jam.
Ia menjelaskan secara teori, peningkatan kapasitas jalan seharusnya dilakukan bertahap, mulai dari pelebaran jalan nasional sebelum pembangunan tol.
Namun, realitas di lapangan tidak sesederhana itu. Kawasan seperti Nagreg memiliki tingkat kepadatan tinggi, sehingga pembebasan lahan menjadi sangat mahal dan kompleks.
“Kalau harus membebaskan lahan di sana, biayanya sangat besar. Banyak rumah yang terdampak, itu yang membuat kita sering langsung loncat ke opsi jalan tol,” jelasnya.
Meski demikian, pembangunan tol pun tetap menghadapi kendala besar. Rachman menyebutkan kebutuhan investasi mencapai sekitar Rp 29 triliun, proyek Cigatas membutuhkan dukungan pemerintah agar dapat menarik minat investor swasta.
Baca juga: Tol Bocimi Parungkuda Macet Parah: Arus 3 Lajur Menyempit Jadi 1, Kendaraan Dialihkan ke Cigombong
Salah satu skema yang tengah didorong adalah pemberian dukungan konstruksi serta Viability Gap Fund dari Kementerian Keuangan.
Skema ini memungkinkan pemerintah memberikan suntikan dana langsung kepada badan usaha, sehingga proyek menjadi lebih layak secara finansial tanpa sepenuhnya membebani anggaran Kementerian Pekerjaan Umum.
“Sebelumnya, proyek ini sempat memiliki investor yang memenangkan tender. Namun, rencana tersebut gagal berlanjut karena tidak tercapainya tahap financial close dengan pihak perbankan. Bank tentu melihat dari mana pengembalian investasinya. Kalau hitungannya tidak masuk, ya tidak bisa dilanjutkan,” katanya.
Untuk mengatasi kebuntuan tersebut, pemerintah kini mulai mendorong pendekatan baru dengan mengintegrasikan pembangunan jalan tol dengan pengembangan kawasan.
Strategi ini diharapkan mampu menciptakan sumber ekonomi baru yang dapat meningkatkan nilai kelayakan proyek.
“Potensinya besar kalau kita gabungkan dengan pengembangan wilayah. Tidak harus langsung selesai seluruhnya, yang penting ada progres,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Rachman juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan akademisi dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang berdampak.
Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran strategis, baik dalam menyiapkan sumber daya manusia, melakukan kajian, hingga terlibat dalam pengawasan proyek di lapangan.
Ia bahkan membuka ruang bagi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif, termasuk memberikan laporan jika menemukan indikasi ketidaksesuaian dalam pembangunan.
Sementara itu Rektor Universitas Widyatama, Prof Dr.H.DadangSuganda, Drs.,M.Hum dalam kesempatan tersebut memberikan penekanan kuat terhadap kompleksitas persoalan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur.
“Yang disampaikan Pak Dirjen itu betul-betul membuka wawasan kami. Ternyata pembangunan itu tidak sesederhana yang dibayangkan, tetapi merupakan hasil dari proses sains dan kebijakan yang sangat kompleks,” ujarnya.
Ia menilai bahwa setiap kebijakan yang diambil, tidak bisa dilepaskan dari berbagai variabel yang saling memengaruhi, mulai dari aspek teknis, sosial, hingga ekonomi.
“Problematika pembangunan itu bukan hanya satu dimensi. Banyak faktor lain yang ikut terpengaruh, dan itu harus dipahami bersama,” katanya.
Ia menegaskan bahwa dunia akademik memiliki peran penting dalam mengisi ruang-ruang yang mungkin belum sepenuhnya terjangkau oleh pemerintah.
Kontribusi tersebut bisa hadir dalam bentuk kajian ilmiah, kritik konstruktif, hingga keterlibatan langsung dalam proses pemantauan.
“Kami merasa tercerahkan, dan ini menjadi peluang bagi akademisi, mahasiswa, maupun dosen untuk ikut berkontribusi, meskipun mungkin tidak secara besar, tetapi setidaknya bisa mengisi celah-celah yang ada,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti pentingnya peran mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat yang dapat ikut mengawal pembangunan.
Menurutnya, keterlibatan aktif sivitas akademika menjadi salah satu kunci dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana.
