SURYAMALANG.COM, KOTA MALANG – Wacana penyaluran insentif RT/RW melalui PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang mendapat tanggapan dari para perangkat wilayah di Kota Malang.
Sejumlah ketua RT dan RW menilai, skema baru tersebut memungkinkan diterapkan selama memberikan kepastian layanan dan tidak menyulitkan di lapangan.
Ketua RW 22 Kelurahan Purwantoro, Soemantri Saerun, mengatakan selama ini penyaluran insentif RT/RW dilakukan melalui Bank Jatim dan berjalan relatif lancar.
“Selama ini transfer langsung ke rekening lewat Bank Jatim. Tidak ada kendala, manajemennya bagus,” ujarnya, Kamis (30/4/2026).
Ia menjelaskan mekanisme pencairan insentif dimulai dari pengajuan kelurahan ke pemerintah kota melalui kecamatan, turun ke kelurahan kemudian ditransfer ke rekening masing-masing.
Besaran insentif yang diterima saat ini Rp 500 ribu untuk RT dan Rp 600 ribu untuk RW dengan potongan pajak 10 persen.
Soemantri menilai, jika ke depan penyaluran dialihkan ke BPR Tugu Artha, hal tersebut memungkinkan selama ada kerja sama resmi dengan pemerintah daerah.
Baca juga: PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang Bidik Penyaluran Insentif RT/RW, Tunggu Payung Hukum
“Yang penting ada MoU dengan Pemkot Malang, ya bisa saja. Tergantung kerja samanya,” katanya.
Namun, ia mengingatkan pentingnya kesiapan layanan, termasuk ketersediaan kantor atau cabang di tiap kecamatan agar tidak menyulitkan penerima.
“Jangan sampai kewalahan. Minimal harus punya cabang di masing-masing kecamatan,” ujarnya.
Selain soal penyaluran insentif, Soemantri juga melihat peluang lain dari keterlibatan BPR, yakni kemudahan akses kredit bagi perangkat wilayah.
“Kalau secara pribadi saya tertarik untuk mengajukan kredit. Yang penting jelas dan tidak ada kendala saat pencairan,” katanya.
Sementara itu, Ketua RT 7 RW 3 Kelurahan Kasih, Reni Ernawati, mengaku belum mengetahui secara detail terkait PT BPR Tugu Arta Sejahtera.
Namun ia menyatakan siap mengikuti kebijakan pemerintah jika nantinya diterapkan.
“Kalau program dari atas, saya ikut saja,” ujarnya.
Reni menyoroti persoalan utama dalam penyaluran insentif saat ini, yakni belum adanya jadwal pencairan yang pasti.
“Tidak seperti ASN yang setiap tanggal 1. Ini sering terlambat, tergantung laporan pertanggungjawaban (LPJ),” katanya.
Menurutnya, pencairan insentif sering tertunda karena menunggu kelengkapan administrasi, bahkan bisa melewati jadwal bulanan.
“Biasanya akhir bulan, tapi kadang juga belum cair. Seperti bulan April ini belum,” ujarnya.
Reni berharap, jika ke depan ada perubahan sistem penyaluran, pemerintah dapat memastikan prosesnya lebih sederhana dan memiliki jadwal yang pasti.
“Kalau kita yang cari-cari sendiri malah ribet. Yang penting tidak menyulitkan dan jelas,” pungkasnya.
Baca juga: PT BPR Tugu Artha Sejahtera Kota Malang Catat Penurunan Kredit UMKM Rp35,5 Miliar di Triwulan I 2026
Pemkot Malang dan DPRD Kota Malang perlu melakukan kajian komprehensif agar penyaluran intensif melalui PT BPR Tugu Artha Sejahtera tidak menemui kendala lapangan seperti yang disampaikan oleh Soemantri dan Reni.
Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, mengatakan telah memberikan usulan yang masuk di dokumen dokumen laporan hasil pembahasan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Wali Kota Malang Tahun 2025.
“Salah satu rekomendasi kami di LKPJ agar ada MoU untuk penyaluran honor atau insentif lewat BPR Tugu Arta,” ujarnya.
Menurut Bayu, skema penyaluran honorarium melalui PT BPR Tugu Arta Sejahtera BPR tidak hanya mempermudah distribusi dana, tetapi juga berpotensi menciptakan efek berganda bagi perekonomian masyarakat.
“Kalau payroll RT bisa lewat BPR, ada multiplier effect, karena mereka hidupnya dari kredit. Potensi kredit bisa lewat BPR,” jelasnya.
Ia menilai, semakin banyak transaksi keuangan yang melalui PT BPR Tugu Arta Sejahtera, maka semakin besar pula peluang penyaluran kredit kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil.
Sebagai langkah awal, DPRD mendorong agar penyaluran honor RT/RW dapat segera direalisasikan karena dinilai lebih fleksibel secara kebijakan.
Wali Kota Malang bisa memberikan instruksi kepada para camat untuk merealisasikan kebijakan ini.
“Kalau RT/RW lebih ke kebijakan wali kota. Bisa lewat Perwali,” tambahnya.
Direktur Utama PT BPR Tugu Arta Sejahtera, Lukman Nulhakim, mengatakan rencana penyaluran intensif oleh pihaknya masih dalam tahap pembahasan bersama Pemerintah Kota Malang dan DPRD Kota Malang.
Menurut Lukman, meskipun nominal insentif RT/RW relatif kecil, jumlah penerimanya cukup besar sehingga berdampak signifikan bagi perputaran dana di PT BPR Tugu Arta Sejahtera. Di Kota Malang, terdapat 4.315 Ketua RT dan 559 Ketua RW.
“Kalau dikalikan jumlahnya, termasuk penjaga makam dan lain-lain, ada sekitar 7.000-an di Kota Malang. Itu lumayan, bisa menjadi dana murah yang kemudian kami salurkan kembali ke masyarakat,” jelasnya.
Ia menilai skema tersebut akan memberikan manfaat ganda, baik bagi PT BPR Tugu Arta Sejahtera sebagai lembaga keuangan daerah maupun masyarakat yang membutuhkan akses pembiayaan.
Lukman menjelaskan, sebelumnya PT BPR Tugu Arta Sejahtera juga sempat mengkaji kemungkinan penyaluran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Namun, rencana tersebut belum dapat direalisasikan karena terbentur regulasi.
“Untuk PPPK, BPR belum bisa karena belum ada regulasi dari atas. Sejauh ini baru bisa melalui Bank Pembangunan Daerah,” katanya.
Saat ini, rencana penyaluran insentif RT/RW masih menunggu penyusunan payung hukum dari Pemerintah Kota Malang. Selama ini, ketua RT atau RW menerima aliran honorarium dari Bank Jatim.
“Sedang disiapkan payung hukumnya. Selama ini mereka masih melalui Bank Jatim, tapi nanti kalau sudah ada, bisa dialihkan ke BPR,” ujar Lukman.
Ia menambahkan, pembahasan kebijakan ini melibatkan sejumlah pihak, mulai dari bagian perekonomian pemerintah daerah, asisten yang membidangi, hingga jajaran komisaris BPR.
Baca juga: Harga Plastik Mahal, Pemkot Batu Imbau Warga Pakai Daun Pisang dan Besek Bambu untuk Daging Kurban
