TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Realisasi investasi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatatkan lonjakan signifikan hingga mencapai Rp 8,4 triliun pada tahun 2025.
Meski menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru, Pemda DIY secara tegas melarang praktik investasi di kawasan pesisir selatan yang mengabaikan daya dukung lingkungan dan berisiko mengundang bencana ekologis.
Peringatan tersebut ditegaskan oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Daerah DIY Triwulan I Tahun 2026 yang digelar di Gedhong Pracimasana DIY, Kamis (30/4/2026).
Rapat pada awal tahun anggaran ini secara khusus mengangkat tema "Investasi yang Berkelanjutan di Kawasan Selatan".
Sri Sultan memaparkan, capaian investasi sebesar Rp 8,4 triliun tersebut meningkat drastis dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka Rp 4,1 triliun.
Secara struktural, investasi ini ditopang oleh penanaman modal riil sebesar 63 persen, terutama di sektor telekomunikasi, serta 37 persen dukungan dari Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui akselerasi pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo dan Yogyakarta-Bawen.
Meski iklim investasi kondusif, Gubernur DIY menyoroti masih tingginya ketimpangan antarwilayah.
Dominasi investasi masih terpusat di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta yang memiliki infrastruktur memadai serta sektor jasa dan properti yang mapan.
Sebaliknya, Kabupaten Gunungkidul mencatat realisasi terendah akibat keterbatasan geografis dan infrastruktur, sementara Bantul dan Kulon Progo berada pada kategori menengah.
Kawasan selatan DIY, yang menyimpan potensi besar dari sektor kelautan, pariwisata, hingga UMKM, diproyeksikan menjadi jawaban atas ketimpangan tersebut.
Baca juga: Atasi Ketimpangan Struktural, Pemda DIY Akselerasi Investasi Berkelanjutan di Kawasan Selatan
Namun, Sri Sultan HB X mengingatkan bahwa kawasan selatan adalah rumah bagi zona konservasi krusial seperti UNESCO Global Geopark Gunung Sewu, ekosistem Gumuk Pasir Pantai Selatan di Bantul, dan ekosistem Pegunungan Menoreh di Kulon Progo.
Menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian, Sri Sultan HB X memberikan instruksi tegas kepada seluruh pemangku kebijakan daerah agar investasi difokuskan pada ekonomi biru dan hijau.
"Saya mengajak kita semua untuk bersepakat pada satu prinsip dasar bahwa investasi yang berkualitas bukan semata diukur dari besarnya nilai rupiah yang ditanamkan, melainkan dari ketepatan lokasi, skala, dampak, serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakatnya. Penanaman modal di kawasan selatan Yogyakarta harus mampu berjalan selaras antara mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya penumbuhan penanaman modal perlu didukung dengan penyediaan infrastruktur dasar yang memadai, penyederhanaan perizinan, serta penguatan keterkaitan dengan sektor riil dan UMKM. Namun demikian, seluruh proses tersebut harus tetap berpijak pada prinsip keadilan dalam pemanfaatan sumber daya, pemerataan kesejahteraan, kelestarian lingkungan, serta mitigasi risiko bencana demi menjamin keselamatan masyarakat," urai Sri Sultan.
Investasi yang abai terhadap kelestarian alam, sebut Sultan, bukan hanya tidak berkelanjutan tetapi juga mengundang marabahaya.
Untuk mengimbangi iklim investasi yang kompetitif dan kredibel, Pemda DIY juga terus mengevaluasi akuntabilitas pemerintahannya.
Dalam laporannya, Sri Sultan HB X mengapresiasi perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-16 kalinya secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2025.
Terkait capaian kinerja perangkat daerah di triwulan pertama 2026, seluruh instansi meraih predikat "Baik". Biro Hukum Setda DIY tercatat sebagai pengguna anggaran dengan nilai kinerja tertinggi, sementara Dinas Kebudayaan menempati posisi terendah.
Di tingkat sekolah (SMK BLUD), SMKN 4 Yogyakarta meraih kinerja tertinggi, disusul SMKN 2 Wonosari di posisi terendah.
Menutup arahannya, Sri Sultan HB X menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah untuk terus bersinergi mengoptimalkan aset daerah secara akuntabel, transparan, dan produktif guna mewujudkan ekonomi DIY yang inklusif, merata, dan berkeadilan. (*)
