SRIPOKU.COM - Perang Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel mendekati deadline.
Ketiga pihak, terutama Amerika Serikat dan Iran, masih belum menemui titik kesepakatan untuk menyudahi perang.
Seperti diketahui, Iran sudah mengirimkan proposal persetujuan damai kepada AS.
Salah satu isinya, Iran bersedia kembali membuka Selat Hormuz, dengan catatan pembahasan tentang program nuklir yang mereka miliki tidak diganggu gugat.
Syarat yang diajukan Iran kemungkinan besar tidak disetujui oleh Presiden AS Donald Trump.
Baca juga: Krisis Inggris Meningkat akibat Perang Iran, Trump Didesak Warganya Mengakhiri Perang
Sebab, Trump sudah lama menginginkan Iran tidak melanjutkan program nuklir tersebut.
Iran tidak melunak, mereka tidak ambil pusing jika memang Amerika Serikat tidak menyetujui syarat tersebut.
Mengutip telegraphindia.com, pada Kamis (30/4/2026) pemimpin tertinggi Iran mengatakan Republik Islam akan melindungi "kemampuan nuklir dan rudalnya" sebagai aset nasional.
Keputusan itu tidak akan berubah meski Trump mencoba untuk mencapai kesepakatan mengenai masalah tersebut.
Pernyataan ini diucapkan oleh Ayatollah Mojtaba Khamenei.
Anak dari almarhum Ayatollah Ali Khamenei itu telah mengambil alih kekuasaan setelah serangan udara 28 Februari yang menewaskan ayahnya.
Mojtaba Khamenei meyakini Iran tidak akan sendiri karena negara-negara di Teluk Persia akan berjuang bersama mereka.
"Kita dan tetangga kita di seberang perairan Teluk Persia dan Teluk Oman memiliki takdir yang sama. Orang asing yang datang dari ribuan kilometer jauhnya untuk bertindak dengan keserakahan dan kebencian di sana tidak memiliki tempat di sana," tegasnya.
Baca juga: Pemimpin Negara NATO Frustrasi atas Sikap Trump Soal Perang, Iran Desak AS Sepakati Proposal Damai
Menurutnya, satu-satunya tempat yang pantas bagi warga Amerika di Teluk Persia adalah "di dasar perairannya," karena Selat Hormuz tetap berada dalam cengkeraman Teheran.
Sementara itu, perang Iran mendekati batas waktu sesuai undang-undang Resolusi Kekuatan Perang tahun 1973.
Trump harus menarik pasukannya pada Jumat (1/5/2026).
Sejumlah politikus Amerika Serikat mengharapkan Trump mematuhi undang-undang tersebut.
Senator Partai Republik Josh Hawley dari Missouri mengatakan undang-undang itu memang perlu dipatuhi.
Mengutip cbsnews.com, ia berharap perang akan berakhir sebelum batas waktu 60 hari.
"Saya rasa kita butuh strategi keluar," katanya pada 15 April.
Pemimpin Mayoritas Senat John Thune, seorang Republikan dari South Dakota, mengatakan bahwa pemerintah membutuhkan "rencana tentang bagaimana mengakhiri hal ini.
"Senator Partai Republik Lisa Murkowski dari Alaska sedang menyusun rancangan otorisasi resmi untuk penggunaan kekuatan militer di Iran, tetapi belum mengajukan undang-undang tersebut.
Partai Demokrat di kedua majelis telah mengajukan sejumlah resolusi tentang kewenangan perang dalam beberapa pekan terakhir.Mereka berencana untuk terus memaksa pemungutan suara mengenai masalah ini untuk mencatat sikap rekan-rekan Republik mereka terkait perang yang menurut jajak pendapat tidak populer.