Laporan Wartawan TribunJatim.com, Galih Lintartika
TRIBUNJATIM.COM, PASURUAN - Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang menunjuk perawat sebagai kepala puskesmas mendapat apresiasi dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).
Langkah Pemerintah Kabupaten Pasuruan memberi ruang yang setara bagi tenaga kesehatan menuai apresiasi.
Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Pasuruan menilai kebijakan penunjukan dua perawat sebagai kepala puskesmas sebagai wujud nyata tata kelola yang inklusif.
Ketua DPD PPNI Kabupaten Pasuruan Kholili menyebut dari 32 pejabat yang menerima amanah sebagai Kepala Puskesmas, dua diantaranya merupakan perawat.
Keduanya, kata dia, dipercaya memimpin Puskesmas Sumberpitu dan Tosari.
Baca juga: Akhir Kasus Perselingkuhan ASN Pemkot Batu & Biduan Pasuruan, Kini Mendekam di Penjara
“Kami mengapresiasi kebijakan ini. Ibarat pintu, kini gemboknya sudah dibuka. Ini sinyal baik bahwa semua tenaga kesehatan diberi kesempatan yang sama,” ujarnya, Kamis (30/4/2026) Siang.
Menurut Kholili, kebijakan tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Dalam regulasi itu ditegaskan bahwa kepala puskesmas harus memiliki kompetensi dalam mengelola dan mengoordinasikan sumber daya kesehatan, tanpa membatasi hanya dari kalangan profesi tertentu.
Ia menambahkan, bahkan dalam regulasi sebelumnya, jabatan kepala puskesmas memang dimungkinkan diisi oleh tenaga medis maupun tenaga kesehatan, termasuk perawat, sepanjang memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.
“Artinya, yang utama adalah kapasitas dan profesionalitas. Perawat juga memiliki peluang yang sama selama mampu menjalankan fungsi manajerial dan pelayanan,” jelasnya.
Baca juga: Peringati Hari Bumi, Gerindra Pasuruan Bersih-bersih Tempat Ibadah di Gunung Bromo
Bagi PPNI, kepercayaan ini bukan sekadar penugasan, tetapi juga kehormatan. Kholili mengaku bangga karena perawat kini diberi ruang lebih luas untuk berkontribusi dalam pelayanan kesehatan tingkat pertama.
“Ini kebanggaan bagi kami. Kesempatan ini harus dijawab dengan kinerja dan inovasi, agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” imbuhnya.
Ia juga menilai, langkah ini menjadi penanda bahwa perawat memiliki peran strategis di berbagai lini.
Sejumlah anggota PPNI, lanjutnya, telah lebih dulu mengisi posisi penting di pemerintahan, mulai dari kepala dinas hingga jabatan struktural lainnya.
“Sekarang kesempatan itu semakin terbuka, termasuk di level puskesmas. Tinggal bagaimana kami membuktikan bahwa kepercayaan ini bisa dijalankan dengan baik,” katanya.
Kholili berharap, kebijakan tersebut menjadi arah baru dalam penataan birokrasi yang lebih adil dan profesional.
Dengan sistem yang memberi ruang setara, seluruh tenaga kesehatan diharapkan terdorong untuk terus meningkatkan kompetensi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“Ini langkah maju. Siapa pun yang punya kemampuan dan komitmen, harus diberi ruang. Karena hasil akhirnya adalah, masyarakat merasakan manfaatnya,” pungkasnya.
