BANGKAPOS.COM, BANGKA -- 

Anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat menggelar rapat paripurna penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bangka Barat Tahun 2025, Kamis (30/4/2026) sore.

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Bangka Barat, Badri Samsu, Wakil Ketua I, Oktorazsari, dan dihadiri Bupati Bangka Barat Markus, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait lainnya.

Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi III DPRD Bangka Barat, Eddy Arif, menyampaikan sebanyak 38 rekomendasi yang ditujukan kepada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dibacakan di depan para tamu undangan.

Rekomendasi tersebut merupakan bentuk masukan strategis guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah ke depan.

Badri Samsu mengatakan, rekomendasi yang disampaikan DPRD mencakup berbagai sektor penting. Mulai dari kesehatan, pelayanan publik, hingga pertanian dan infrastruktur.

"Intinya rekomendasi ini menjadi masukan bagi pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti. Di antaranya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, terutama terkait ketersediaan obat-obatan, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat," ujar Badri kepada Bangkapos.com, Kamis (30/4/2026).

Selain itu, DPRD juga menyoroti persoalan yang saat ini dihadapi masyarakat, khususnya di sektor pertanian.

Seperti. Susahnya warga mendapat pupuk subsidi menjadi perhatian serius. Sehingga pemerintah daerah diminta segera mengambil langkah cepat melalui dinas terkait untuk mencari solusi yang tepat.

"Masalah pupuk subsidi ini sangat dirasakan masyarakat. Kami merekomendasikan agar pemda segera bergerak cepat mencari win-win solution," tambahnya

Tak hanya itu, DPRD juga menyinggung persoalan wilayah blank spot atau daerah yang masih minim akses jaringan komunikasi.

Pemerintah daerah didorong untuk segera mencari solusi guna meningkatkan konektivitas di wilayah tersebut.

"Kami berharap seluruh rekomendasi yang telah disampaikan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Sehingga mampu mendorong peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangka Barat," tutupnya.

Sementara, Bupati Bangka Barat, Makrus, mengatakan, seluruh rekomendasi yang disampaikan akan segera ditindaklanjuti secara sistematis, terukur, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Rekomendasi tersebut juga akan dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam upaya perbaikan berkelanjutan di masa mendatang," kata Markus.

Selain itu, sambung Markus, pembahasan terhadap LKPJ yang dilakukan oleh DPRD Babar, merupakan langkah strategis untuk memperoleh saran, kritik, dan rekomendasi yang konstruktif.

"Sebagi upaya kita mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat," tutupnya. (Bangkapos.com/Riki Pratama)