TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - DPRD DKI Jakarta resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) 2026–2046 menjadi peraturan daerah (Perda) dalam rapat paripurna, Kamis (30/4/2026).

Perda tersebut akan menjadi pedoman arah pembangunan industri Jakarta dalam 20 tahun ke depan.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak, mengatakan fokus utama kebijakan ini adalah mendorong transformasi industri ke arah yang lebih modern dan berdaya saing.

“Arah pembangunan industri difokuskan pada peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan peralihan ke industri berteknologi tinggi,” kata Jhonny dalam rapat paripurna. 

Ia menjelaskan, implementasi Perda akan didukung berbagai langkah strategis, mulai dari penguatan pasokan bahan baku hingga efisiensi proses produksi.

Selain itu, pengembangan teknologi juga menjadi prioritas, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan usaha.

“Penguatan jaringan produksi dan distribusi, peningkatan ekspor, serta pengembangan produk inovatif juga menjadi perhatian, yang didukung riset dan kolaborasi lintas sektor,” jelasnya.

Meski telah disahkan DPRD, Perda tersebut masih akan melalui tahap evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri sebelum resmi diundangkan.

“Sesuai ketentuan, Perda ini akan dievaluasi terlebih dahulu oleh Kemendagri,” ucap Jhonny.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan arah pembangunan industri Jakarta ke depan tidak lagi bertumpu pada sektor manufaktur konvensional.

Menurut dia, Jakarta akan diarahkan menjadi pusat jasa industri modern berbasis inovasi dan teknologi.

“Jakarta diarahkan menjadi pusat jasa industri modern dan hub rantai pasok global,” kata Pramono.

Dengan pengesahan Perda ini, diharapkan transformasi industri di Ibu Kota dapat berjalan lebih terarah dan mampu meningkatkan daya saing Jakarta di tingkat global.