TRIBUNPALU.COM - Kebijakan pelarangan mobil kontainer masuk ke wilayah Kota Palu mulai menuai sorotan dari kalangan buruh.

Para buruh tergabung dalam Serikat Buruh Transportasi Container Sulawesi Tengah (SBTCST), Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), serta beberapa organisasi lainnya berbagai persoalan yang muncul di lapangan saat melakukan audiensi dengan Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, di rumah jabatan Wali Kota, Jl Baruga, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Kamis (30/4/2026).

Para buruh tergabung dalam beberapa organisasi menilai kebijakan tersebut pada dasarnya bertujuan baik, yakni untuk menata lalu lintas dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan.

Baca juga: El Nino Picu Gagal Panen di Buol, Anleg Arista Minta Pemda Segera Salurkan Bantuan Darurat

Namun, mereka menilai penerapannya masih menyisakan sejumlah kendala, terutama terkait kelancaran distribusi barang.

Salah satu persoalan disorot masih adanya aktivitas masyarakat menggunakan badan jalan, seperti pendirian tenda di ruas jalan protokol. 

Kondisi ini dinilai turut menghambat mobilitas kendaraan, termasuk distribusi logistik yang selama ini menjadi tanggung jawab para pekerja di sektor transportasi.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Palu Hadianto Rasyid menegaskan bahwa pemerintah kota tidak akan menutup mata terhadap berbagai kendala yang terjadi di lapangan.

Ia memastikan, sebelum kebijakan diterapkan secara penuh, seluruh faktor pendukung akan dibenahi terlebih dahulu.

Baca juga: Prakiraan Cuaca Sulteng, Jumat 1 Mei 2026: 12 Wilayah Hujan Ringan, Poso Diguyur Hujan Sedang

Pemerintah kota, lanjutnya, telah menyurati para pemilik gudang agar segera melakukan penyesuaian operasional, sehingga aktivitas distribusi tidak lagi melalui jalur utama dalam kota.

Selain itu, penertiban pemanfaatan badan jalan juga akan menjadi prioritas.

“Segala hal yang berpotensi menghambat akan kita tertibkan. Tidak boleh ada lagi penggunaan badan jalan yang mengganggu kelancaran lalu lintas,” tegasnya.

Selain persoalan lalu lintas, pemerintah juga menyoroti distribusi bahan bakar minyak serta kondisi infrastruktur jalan di sejumlah wilayah, seperti Mantikulore, dinilai perlu segera dibenahi.

Sebagai langkah lanjutan, pemerintah kota akan menggelar rapat koordinasi bersama perangkat daerah terkait untuk merumuskan solusi yang komprehensif.

Hasilnya nanti akan disampaikan kepada para pihak, termasuk perwakilan buruh.

Baca juga: Profil Inka Andestha, Selebgram yang Viral Usai Dampingi Pratama Arhan Wisuda

Melalui dialog ini, diharapkan kebijakan yang diterapkan tidak hanya mampu menata kota, tetapi juga tetap memperhatikan keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya para pekerja di sektor transportasi.(*)