TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ambisi Indonesia menjadi negara maju pada 2045 dinilai tidak akan tercapai tanpa penguatan sektor manufaktur. Pengalaman negara-negara maju menunjukkan, industri pengolahan selalu menjadi tulang punggung ekonomi, ditopang kebijakan yang konsisten dan kepemimpinan yang terpusat.
Advisory Board Komunitas Teknik Industri ITB Warih Andang Tjahjono menilai, terdapat kesenjangan (gap) antara Indonesia dan negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, China dan Jerman, khususnya dalam pengelolaan industrialisasi.
"Ini ada gap antara Indonesia dengan negara-negara tersebut. Idealnya kita ingin mencapai seperti mereka dan itu juga sudah masuk dalam cita-cita nasional," ucap Warih dalam diskusi Indonesia Emas 2045: Manufaktur Harus Jadi Panglima, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026).
Negara-negara tersebut, bisa dijadikan tolok ukur (benchmark) karena telah mencapai tingkat kemajuan dan stabilitas ekonomi yang kuat.
Menurut Warih, salah satu faktor kunci keberhasilan negara-negara tersebut adalah adanya "satu komando" dalam pengambilan kebijakan industri.
Ia mencontohkan Jepang yang memiliki Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional (MITI) sebagai pengendali utama arah industrialisasi.
"Semua keputusan MITI harus dilalui oleh industri di Jepang. Tidak ada suara yang lain. Ini penting, karena kalau komandonya tidak satu, akan sulit, apalagi untuk negara sebesar Indonesia," katanya.
Hal serupa juga terlihat di China dengan kebijakan kawasan ekonomi khusus (special economic zones) yang dikendalikan pemerintah pusat dan Korea Selatan yang mengandalkan konglomerasi besar atau chaebol sebagai motor industri.
Sementara Jerman bahkan mencatat kontribusi manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) lebih dari 40 persen.
Warih menyebut, tingginya kontribusi manufaktur terhadap PDB menjadi indikator penting kekuatan ekonomi suatu negara. China misalnya, telah mencapai kontribusi manufaktur di atas 33 persen.
Ia juga menjelaskan pola umum pembangunan ekonomi di negara maju, yang dimulai dari sektor pertanian, kemudian beralih ke industri, dan akhirnya didominasi sektor jasa. Meski demikian, sektor manufaktur tetap menjadi pilar utama dalam menopang ekonomi jangka panjang.
Dalam konteks Indonesia, target menjadi negara maju pada 2045 sudah ditetapkan secara jelas. Namun untuk mencapainya diperlukan strategi besar, termasuk mendorong investasi, baik dari dalam negeri maupun asing (Foreign Direct Investment/FDI).
Warih menyoroti pentingnya konsistensi kebijakan dan jaminan keamanan investasi. Menurutnya, di tengah kompetisi global yang semakin ketat, kedua faktor tersebut menjadi penentu utama daya tarik suatu negara.
"Sekarang semua negara bersaing. Konsistensi dan rasa aman harus ada bagi investor itu sangat penting," ungkap Warih.
Ia juga mengingatkan munculnya fenomena 'Global South', yakni kelompok negara berkembang yang kini menjadi rebutan investasi global. Kawasan ini mencakup Afrika, Timur Tengah, India, ASEAN, hingga Amerika Selatan dan Tengah.
Menurut Warih, pergeseran ini terjadi karena negara-negara maju menghadapi berbagai tekanan, seperti konflik geopolitik di Eropa, perlambatan ekonomi di China, hingga kebijakan domestik Amerika Serikat.
"Sekarang kompetisinya ada di Global South. Di Asia, yang paling besar itu India dan ASEAN. Indonesia ada di dalamnya, jadi kita harus siap bersaing," terangnya.
Ia menambahkan, persaingan tersebut sudah terlihat di sektor otomotif, di mana produsen dari berbagai negara mulai mengalihkan fokus investasi ke kawasan Asia Tenggara. Bahkan, beberapa industri otomotif Jepang mulai mengurangi aktivitasnya di negara tertentu karena tekanan kompetisi.
Dengan potensi sumber daya alam dan pasar domestik yang besar, Indonesia dinilai memiliki peluang untuk menjadi pemain utama. Tetapi, tanpa arah kebijakan yang jelas dan terkoordinasi, peluang tersebut berisiko tidak optimal.
"Potensi kita besar, tapi harus ada keputusan yang tegas. Harus ada yang menentukan arah, sehingga semua bisa bergerak bersama," imbuh Warih.
