TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) memimpin rapat pimpinan (rapim) triwulan I tahun anggaran 2026 di Ballroom Andi Depu, Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (30/4/2026).
Rapim ini dihadiri Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Syakran Rudy, yang juga Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulbar, Kepala Perwakilan BPKP Sulbar, Zulherizal, Bupati Mamuju Sutinah Suhardi, Bupati Polewali Mandar Syamsul Mahmud, serta para sekda dan kepala OPD lingkup Pemprov Sulbar.
Dalam sambutannya, Gubernur Sulbar menyampaikan pelayanan publik tahun 2026 diharapkan berjalan sesuai target.
Baca juga: Pemerintah Pusat Buka Kemungkinan Batalkan Pemberlakuan Batas Belanja Pegawai 30 Persen di Sulbar
Triwulan pertama telah dilewati, namun serapan anggaran masih relatif kecil.
Hal ini disebabkan masih dalam tahap persiapan dokumen perencanaan dan administrasi.
Akibatnya, serapan belum maksimal dan berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekonomi.
“Triwulan pertama kita lewati dulu dengan baik, nanti masuk triwulan kedua kita dorong yang masih kurang,” ujarnya.
Gubernur juga menyinggung hasil diskusi dengan Kanwil dan BPKP terkait pemanfaatan anggaran pusat.
Ia mengingatkan agar dana transfer ke daerah (TKD) segera dimanfaatkan.
Jika tidak, anggaran tersebut berpotensi ditarik kembali oleh pemerintah pusat.
“Kalau TKD ditarik kembali, itu akan sangat mengurangi capaian kita,” katanya.
Menurutnya, kondisi efisiensi dan pemotongan anggaran juga dirasakan seluruh daerah, termasuk Pemprov Sulbar.
Sejumlah target pendapatan tahun 2026 diperkirakan tidak tercapai.
Karena itu, perlu dilakukan penyesuaian target pendapatan dan belanja daerah.
Dalam kesempatan itu, Gubernur menyampaikan enam poin arahan.
Pertama, melakukan mitigasi risiko terhadap pelaksanaan APBD 2026.
Kedua, menyinkronkan jadwal program dengan indikator kinerja makro.
Ketiga, memastikan penggunaan data yang valid dan terbaru melalui koordinasi dengan BPS.
“Kalau kita pakai data 2022, maka DAU yang kita dapat juga berdasarkan data 2022,” jelasnya.
Keempat, mengoptimalkan dokumen pelaksanaan program strategis nasional, termasuk Bendung Budong-Budong.
Kelima, memperbarui data by name by address (BNBA) kemiskinan dan kemiskinan ekstrem agar penanganan tepat sasaran.
Ia menyebut adanya tambahan sekitar 300 kepala keluarga penerima bantuan dengan nilai pembinaan usaha sekitar Rp5 juta per KK.
“Prinsipnya, pemerintah pusat terbuka selama datanya jelas,” katanya.
Keenam, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan penganggaran daerah.
Di akhir arahannya, Gubernur menyebut rapat ini menjadi forum evaluasi capaian dan kendala pembangunan triwulan pertama.
Hal ini disampaikan melalui laporan dari Sekda provinsi, bupati, dan sekda kabupaten. (*)
