TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Momentum Hari Buruh Internasional 1 Mei 2026 menegaskan bahwa tantangan dunia kerja kini tidak lagi terbatas pada isu upah, kontrak, atau jaminan sosial, tetapi juga pada kemampuan pekerja beradaptasi dengan laju digitalisasi dan kecerdasan buatan (AI).
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, menilai AI harus dipandang secara jernih sebagai tantangan sekaligus peluang, sehingga diperlukan kebijakan konkret agar teknologi dapat memperkuat daya saing pekerja, bukan justru memperlebar ketimpangan.
Menurut Nurul, peringatan yang disampaikan International Labour Organization (ILO) soal dampak AI terhadap kualitas pekerjaan, ketimpangan digital, dan perlindungan hak pekerja harus menjadi alarm serius bagi Indonesia.
“Ancaman terbesar AI bukan hanya hilangnya pekerjaan, tetapi berubahnya struktur kerja itu sendiri. Banyak tugas rutin akan diambil alih sistem otomatis, sementara pekerja dituntut memiliki keterampilan baru yang lebih adaptif, kreatif, dan berbasis teknologi. Kalau negara tidak hadir menyiapkan transisi ini, maka kesenjangan akan semakin lebar,” kata Nurul dalam keterangannya yang diterima Tribun, Jumat(1/5/2026).
Berdasarkan kajian ILO, AI tidak hanya memengaruhi jumlah pekerjaan, tetapi juga kualitas kerja, termasuk upah, kondisi kerja, hingga hak pekerja dalam sistem berbasis algoritma.
Negara berkembang seperti Indonesia menghadapi tantangan ganda: harus mengejar transformasi digital sekaligus menutup kesenjangan infrastruktur dan keterampilan.
Nurul menilai, solusi paling mendesak adalah transformasi keterampilan tenaga kerja secara masif. Program pelatihan harus diarahkan pada kemampuan yang relevan dengan era AI, seperti literasi digital, analisis data dasar, keamanan siber, komunikasi berbasis teknologi, serta kolaborasi manusia-mesin.
“Buruh masa depan bukan hanya mereka yang kuat secara fisik, tetapi juga mereka yang mampu membaca teknologi, mengoperasikan sistem digital, dan menciptakan nilai tambah yang tidak bisa digantikan mesin,” ujarnya.
Ia mendorong kemitraan erat antara pemerintah, industri, perguruan tinggi, dan serikat pekerja untuk membangun ekosistem pembelajaran ulang atau reskilling yang berkelanjutan.
Dalam konteks Hari Buruh, Nurul mengajak semua pihak untuk memperluas definisi perjuangan pekerja.
Jika dulu fokus utama adalah hak dasar dan kesejahteraan, kini perjuangan juga mencakup akses terhadap teknologi, kesempatan belajar ulang, dan perlindungan di ruang kerja digital. Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) Partai Golkar itu menilai buruh Indonesia memiliki peluang besar di era AI jika mampu bergerak dari sekadar pengguna menjadi pengelola teknologi.
Sektor ekonomi kreatif, layanan digital, manufaktur cerdas, dan industri berbasis data disebut sebagai ruang baru yang bisa menyerap tenaga kerja dengan nilai tambah lebih tinggi.
“Pekerja Indonesia harus menjadi bagian dari transformasi, bukan korban transformasi. Masa depan kerja bukan soal manusia versus mesin, tetapi soal bagaimana manusia memimpin teknologi untuk menciptakan kemajuan yang inklusif,” ujarnya.
Nurul menekankan bahwa digitalisasi tidak boleh menjadi alasan untuk melemahkan hak pekerja, melainkan momentum untuk membangun model kerja yang lebih adil, produktif, dan berkelanjutan.
“Selamat Hari Buruh. Ini saatnya kita memastikan bahwa kemajuan teknologi berjalan seiring dengan kemajuan manusia. Karena masa depan kerja yang sehat adalah masa depan di mana inovasi dan kesejahteraan tumbuh bersama,” kata Nurul. (*)
