TRIBUNFLORES.COM, MAUMERE – Memperingati Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2026, Ketua DPRD Sikka, Stefanus Sumandi, S.Fil, menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pekerja di berbagai sektor.
Ia mengajak semua pihak menjadikan momentum ini sebagai refleksi bersama untuk meningkatkan kesejahteraan buruh.
Mengusung tema “Kolaborasi Bersama Mewujudkan Kemajuan Industri dan Kesejahteraan Pekerja”, Stefanus menilai bahwa pesan tersebut harus menjadi perhatian serius baik bagi pemerintah maupun pelaku usaha swasta.
“Saya pikir hal yang urgen saat ini bukan sekadar menggelar kegiatan seremonial, tetapi memastikan seluruh buruh mendapatkan jaminan hidup yang layak melalui penegakan regulasi,” ujarnya.
Baca juga: Ketua DPRD Sikka Stefanus Sumandi Tegaskan Peran Vital Bidan dalam Muscab IBI Ke-V
Ia menegaskan negara tidak boleh hanya berperan sebagai fasilitator dalam sengketa ketenagakerjaan, tetapi harus hadir sejak awal untuk menjamin hak-hak pekerja terpenuhi.
“Negara harus memastikan semua orang bekerja dengan jaminan yang benar sebelum terjadi sengketa. Di Sikka, saya belum melihat hal itu berjalan optimal,” tegasnya.
Lebih lanjut, Stef menyoroti persoalan kesejahteraan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah. Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap rencana gaji PPPK yang dinilai sangat rendah.
“Pemerintah perlu memiliki kajian yang matang terkait standar gaji PPPK yang layak. Begitu juga dengan nasib guru-guru honorer yang hingga kini masih menerima upah rendah,” katanya.
Sebagai kader PDI Perjuangan, ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya menekan sektor swasta tetapi turut memberi contoh melalui kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan pegawai di lingkungan pemerintah sendiri.
“Jika pegawai di internal pemerintah saja belum diperlakukan secara layak, bagaimana bisa mengatur pekerja di sektor swasta? Ini sangat ironis,” ujarnya.
Selain itu, ia menyinggung kebijakan penertiban pasar yang dinilai belum diimbangi dengan penyediaan fasilitas yang memadai.
Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat saat ini sedang sulit, sementara pasar sebagai pusat aktivitas ekonomi rakyat belum tertata dengan baik.
“Upah rendah, ekonomi sulit, dan pasar sebagai nadi ekonomi rakyat belum dikelola secara optimal, tetapi masyarakat dipaksa untuk mengikuti aturan. Ini harus menjadi perhatian serius,” jelasnya.
Menutup pernyataannya, Stefanus menegaskan bahwa kebijakan publik seharusnya berpihak pada kesejahteraan masyarakat, bukan sebaliknya.
“Rakyat jangan dijadikan alat untuk menegakkan aturan, tetapi aturanlah yang harus menjadi alat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
