TRIBUNPALU.COM - Pemerintah Kabupaten Poso menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Stunting Tahun 2026 secara hybrid.
Kegitan itu di Aula Bapelitbangda Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tentang Pelaksanaan Analisis Situasi Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2026.
Acara dibuka oleh Bupati Poso, Verna GM Inkiriwang didampingi Wakil Bupati Poso, H Soeharto Kandar.
Turut hadir Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Poso, unsur Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah diantaranya dinas kesehatan provinsi sulawesi tengah, dinas kesehatan kabupaten poso, dinas pendidikan, DP3A, bapelithbangda, para camat, kepala desa, lurah, serta kepala puskesmas se-Kabupaten Poso.
Dalam sambutannya, Bupati Poso dr. Verna G.M. Inkiriwang menegaskan bahwa persoalan Stunting bukan sekadar masalah pertumbuhan fisik anak, melainkan ancaman serius terhadap kualitas sumber daya manusia dan masa depan daerah.
Baca juga: Program Desa Cantik Diluncurkan, Morowali Utara Siapkan Tiga Wilayah Percontohan
"Anak yang mengalami Stunting berisiko menghadapi hambatan pertumbuhan, perkembangan kognitif yang tidak optimal, serta penurunan produktivitas di masa depan. Oleh karena itu, penanganan Stunting harus menjadi gerakan bersama," tegas Bupati Verna.
Ia menekankan bahwa tanggung jawab penanganan Stunting tidak hanya berada pada Dinas Kesehatan, tetapi memerlukan keterlibatan seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dunia usaha, organisasi masyarakat, hingga seluruh keluarga sebagai garda terdepan.
Bupati Verna secara khusus menekankan pentingnya penguatan Web Aksi Bangda sebagai instrumen strategis dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi konvergensi penanganan Stunting di Kabupaten Poso.
"Di era digital, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh banyaknya kegiatan, tetapi juga oleh ketepatan data, konsistensi pelaporan, dan akuntabilitas kinerja," ujarnya.
Ia secara khusus menginstruksikan kepada tiga pilar administrator, yakni Admin Kecamatan, Admin Puskesmas, dan PLKB, untuk memberikan perhatian penuh terhadap timeline penginputan dan pengisian data sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
"Jangan ada keterlambatan, kelalaian, atau data yang tertunda, karena hal ini akan mempengaruhi analisis dan pengambilan kebijakan daerah. Jika data kuat, maka langkah kita akan tepat, dan target penurunan Stunting di Kabupaten Poso dapat kita capai secara lebih efektif," tegasnya.
Baca juga: Wakil Bupati Sigi Ungkap Perkembangan Koperasi Merah Putih di 176 Desa
Bupati Verna juga menyampaikan rasa syukur atas prestasi yang telah diraih Kabupaten Poso sebagai Peringkat Terbaik I se-Sulawesi Tengah dalam Evaluasi 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2024. Namun ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat semua pihak berpuas diri.
"Capaian ini jangan membuat kita berpuas diri. Justru ini harus menjadi motivasi untuk terus memperkuat inovasi daerah," katanya.
Bupati menyebut dua inovasi unggulan daerah yang terus didorong, yakni program "Mosintuwu Mamporewu Balita Stunting" (M2BS) dan gerakan "GERTAK PENTING" sebagai langkah nyata dalam menurunkan angka Stunting secara berkelanjutan.
Bupati juga mengingatkan bahwa pencegahan dan penanganan Stunting harus dimulai dari hulu, yakni sejak masa remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, hingga masa balita.
Pemenuhan gizi yang baik, akses air bersih, sanitasi layak, pelayanan kesehatan berkualitas, serta edukasi pola asuh menjadi pilar utama yang harus terus diperkuat bersama.
Dalam paparannya, Wakil Bupati Poso H. Soeharto Kandar menyampaikan data terkini prevalensi balita Stunting di Kabupaten Poso Tahun 2025 berdasarkan Web Aksi Bangda. Dari 19 kecamatan yang tercatat, terdapat variasi prevalensi yang cukup signifikan.
Baca juga: Dishub Palu Tambah Armada di Tiga Rute Utama, Cek Koridornya
Kecamatan Lore Peore mencatat prevalensi tertinggi sebesar 13,69 persen, disusul Lore Tengah sebesar 12,7 % , dan Poso Pesisir Selatan sebesar 9,23 % . Sementara kecamatan dengan prevalensi terendah adalah Lore Timur sebesar 0,69 % , Lore Selatan sebesar 1,85 % , dan Poso Kota Selatan sebesar 1,31 % .
Data berdasarkan metode pengukuran EPPGBM menunjukkan tren penurunan yang konsisten, dari 12,38 % pada 2021 menjadi 5,08 % pada 2025.
Musrenbang ini juga menyoroti capaian 31 indikator layanan konvergensi Stunting.
Sejumlah indikator berhasil melampaui target, di antaranya ibu hamil yang mengonsumsi tablet tambah darah (TTD) sebesar 87,68?ri target 85 % , pemeriksaan kehamilan (ANC) 6 kali sebesar 93,95?ri target 80 % , serta penerbitan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) yang mencapai 100?ri target 40,33 % .
Namun demikian, sejumlah indikator masih menjadi perhatian serius. Di antaranya, pendampingan kelompok sasaran oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) baru mencapai 11,92?ri target 73,80 % , penemuan kasus pneumonia balita hanya 4,62?ri target 75 % , skrining anemia remaja putri baru 31,44?ri target 96 % , serta akses sanitasi rumah tangga yang baru mencapai 66,73?ri target 100 % .
Musrenbang tematik ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi capaian, mengidentifikasi hambatan di lapangan, sekaligus menyusun langkah-langkah konkret demi mewujudkan generasi Poso yang sehat, cerdas, unggul, dan berdaya saing. (*)
