Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Yulianus Magai

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menggelar seminar nasional memperingati 63 tahun peristiwa 1 Mei 1963 di Kota Jayapura, Papua, Jumat (1/5/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Kantor KNPB Pusat, kawasan Perumnas III Waena, Distrik Heram tersebut mengangkat tema “Papua Darurat Militer dan Kemanusiaan”.

Seminar ini dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, aktivis, hingga tokoh masyarakat yang datang untuk mengikuti jalannya diskusi serta mendengar langsung pandangan yang disampaikan oleh para narasumber.

Peringatan ini bukan sekadar agenda tahunan, tetapi menjadi momentum refleksi sejarah sekaligus ruang untuk menyuarakan berbagai persoalan yang dinilai masih terjadi di Papua hingga saat ini.

Dalam suasana yang berlangsung tertib, para peserta tampak serius mengikuti setiap pemaparan, mencerminkan tingginya perhatian terhadap isu yang dibahas.

Baca juga: Pimpinan ULMWP Sebut Nasib Bangsa Papua Terancam Setelah 63 Tahun Integrasi

Ketua Umum KNPB, Agus Kossay, dalam sambutannya menyampaikan bahwa peringatan 1 Mei memiliki makna mendalam bagi pihaknya.

Ia menegaskan bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada Jumat, 1 Mei 2026 ini merupakan bagian dari upaya untuk terus mengingat sejarah sekaligus menyampaikan aspirasi kepada dunia internasional.

“Kegiatan ini bukan hanya seremoni tahunan. Bagi kami, ini adalah momen refleksi sejarah yang sangat penting, sekaligus ruang untuk menyampaikan kondisi yang dirasakan masyarakat Papua hari ini kepada dunia internasional,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa setiap tahun, tanggal 1 Mei selalu diperingati sebagai bagian dari upaya menjaga ingatan kolektif serta menyuarakan berbagai persoalan yang menurutnya masih membutuhkan perhatian serius.

“Setiap tanggal 1 Mei kami selalu memperingatinya, karena ini bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Kami ingin dunia melihat dan mendengar langsung apa yang terjadi di Papua, baik dari sisi sejarah maupun kondisi masyarakat saat ini,” katanya.

Dalam pemaparannya, KNPB juga menyinggung proses penyerahan administrasi wilayah Papua dari United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) kepada Indonesia pada 1 Mei 1963.

Mereka menilai peristiwa tersebut masih menjadi bagian dari diskursus panjang yang perlu dilihat dari berbagai sudut pandang.

Agus menjelaskan bahwa bagi KNPB, peristiwa tersebut memiliki makna historis yang terus mereka angkat dalam setiap peringatan tahunan.

“Kami memandang peristiwa 1 Mei 1963 sebagai bagian penting dalam perjalanan sejarah Papua. Karena itu, kami terus menyuarakannya agar menjadi perhatian bersama, baik di tingkat nasional maupun internasional,” ujarnya.

Baca juga: May Day di Tanah Papua: Menagih Janji Otsus bagi Pekerja Asli Papua yang Masih Marginal

Selain membahas aspek sejarah, KNPB juga menyoroti situasi kemanusiaan di sejumlah wilayah Papua. Dalam forum tersebut, mereka menyampaikan pandangan terkait kondisi yang dihadapi masyarakat di beberapa daerah.

Menurut Agus, masih ada berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat, terutama di wilayah yang terdampak konflik.

“Kami melihat masih ada berbagai persoalan kemanusiaan yang perlu mendapat perhatian. Ini bukan hanya soal sejarah, tetapi juga tentang kondisi masyarakat yang masih membutuhkan perhatian serius,” katanya.

Ia juga menyinggung pentingnya keterbukaan informasi agar situasi di Papua dapat diketahui secara luas.

“Kami berharap akses informasi bisa lebih terbuka, sehingga kondisi di Papua dapat dilihat secara objektif oleh masyarakat luas, termasuk komunitas internasional,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, KNPB turut menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada lembaga internasional, seperti Dewan Keamanan PBB dan Dewan HAM PBB, agar memberikan perhatian terhadap perkembangan situasi di Papua.

“Kami berharap ada perhatian serius dari dunia internasional. Kami juga mendorong adanya dialog yang terbuka serta pendekatan yang mengedepankan prinsip kemanusiaan dan keadilan,” kata Agus.

Kegiatan seminar yang berlangsung sejak pagi hingga siang hari tersebut diisi dengan berbagai pemaparan materi serta sesi diskusi terbuka.

Para peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan pertanyaan, sehingga diskusi berjalan interaktif.

Baca juga: Anggota DPD RI Dukung Pembentukan Provinsi Papua Utara Demi Pembangunan

Sejumlah peserta menilai kegiatan ini penting sebagai ruang untuk bertukar gagasan dan memperluas pemahaman terkait isu Papua dari berbagai perspektif.

Di akhir kegiatan, panitia menegaskan bahwa seminar ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga ruang diskusi publik yang damai dan konstruktif.

Peringatan 63 tahun peristiwa 1 Mei 1963 ini menjadi pengingat bahwa isu Papua masih menjadi perhatian berbagai pihak, dan membutuhkan pendekatan yang komprehensif serta berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, KNPB berharap suara yang disampaikan dapat menjangkau lebih luas dan menjadi bagian dari upaya mencari solusi atas berbagai persoalan yang ada di Papua. (*)