TRIBUNJATIM.COM - Setelah gencatan sejata mulai April 2026, pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyebut perang Iran sebenarnya sudah berakhir.
Tujuan pernyataan AS ini pun dipertanyakan.
Diduga, pernyataan ini dibuat agar Gedung Putih dapat menghindari kewajiban meminta persetujuan Kongres, atas operasi militer yang telah berlangsung lebih dari 60 hari.
Klaim itu juga memperkuat argumen Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth saat memberikan kesaksian di Senat pada Kamis (30/4/2026).
Baca juga: Daftar Negara yang Diizinkan Lintasi Selat Hormuz oleh Iran, Bagaimana Nasib Kapal Pertamina?
Dalam kesaksiannya Hegseth mengatakan, gencatan senjata secara efektif menghentikan perang.
Atas dasar itu, pemerintahan Trump belum memenuhi persyaratan dalam undang-undang 1973 yang mewajibkan presiden meminta persetujuan resmi Kongres atas tindakan militer yang berlangsung lebih dari 60 hari.
"Seorang pejabat senior pemerintahan mengatakan, “Pertempuran yang dimulai pada Sabtu, 28 Februari telah berakhir,” dikutip dari South China Morning Post, Jumat (1/5/2026) via Kompas.com.
Pejabat tersebut berbicara dengan syarat anonim karena membahas posisi resmi pemerintahan.
Ia mengatakan, militer AS dan Iran tidak saling baku tembak sejak gencatan senjata dua minggu dimulai pada 7 April.
Meski gencatan senjata kini diperpanjang, Teheran tetap mempertahankan kendali atas Selat Hormuz.
Di sisi lain, Angkatan Laut AS masih mempertahankan blokade untuk mencegah kapal tanker minyak Iran keluar ke laut.
Berdasarkan Resolusi Kekuatan Perang, yaitu undang-undang untuk membatasi kekuasaan militer presiden, Trump memiliki batas waktu hingga Jumat ini untuk meminta otorisasi Kongres atau menghentikan pertempuran.
Partai Demokrat langsung mendesak pemerintah meminta persetujuan resmi atas perang melawan Iran.
Tenggat waktu 60 hari juga kemungkinan menjadi titik balik bagi sebagian besar anggota parlemen Republik, yang mendukung tindakan sementara terhadap Teheran, tetapi tetap menginginkan masukan Kongres untuk operasi yang lebih panjang.
“Tenggat waktu itu bukan saran, itu persyaratan,” kata Senator Republik Susan Collins. Pada Kamis,
Collins mendukung langkah yang akan mengakhiri aksi militer di Iran karena Kongres belum memberikan persetujuan.
Ia menambahkan, “Aksi militer lebih lanjut terhadap Iran harus memiliki misi yang jelas, tujuan yang dapat dicapai, dan strategi yang jelas untuk mengakhiri konflik”.
Richard Goldberg, mantan direktur penanggulangan senjata pemusnah massal Iran untuk Dewan Keamanan Nasional pada masa jabatan pertama Trump, mengatakan bahwa ia telah merekomendasikan kepada pejabat pemerintahan agar beralih ke operasi baru.
Menurut Goldberg, operasi itu dapat disebut Epic Passage, lanjutan dari Operasi Epic Fury.
Misi baru itu, katanya, “Pada dasarnya akan menjadi misi pertahanan diri yang berfokus pada pembukaan kembali selat (Hormuz) sambil tetap mempertahankan hak untuk melakukan tindakan ofensif dalam mendukung pemulihan kebebasan navigasi”.
“Bagi saya, itu menyelesaikan semuanya,” tambah Goldberg, yang kini menjadi penasihat senior di Foundation for Defence of Democracies, lembaga think tank garis keras di Washington.
Di sisi lain, Iran pada Kamis mengancam, jika Washington memperbarui serangan maka pihaknya akan membalas dengan gempuran panjang dan menyakitkan terhadap AS.
Ancaman tersebut mempersulit harapan Washington untuk membentuk koalisi internasional guna membuka Selat Hormuz.
Tekanan terhadap pemerintahan Trump pun meningkat di dalam "Negeri Paman Sam".
Ancaman Iran muncul ketika jajak pendapat menunjukkan, perang Iran tidak populer di kalangan warga Amerika.
Situasi tersebut terjadi enam bulan sebelum pemilihan paruh waktu November yang akan menentukan kontrol Kongres tahun depan.
Peringkat persetujuan Trump anjlok ke level terendah dalam masa jabatannya saat ini pada April.
Warga Amerika disebut jenuh dengan biaya hidup dan menyalahkan perang atas kenaikan harga.
Harga minyak global kini mencapai level tertinggi dalam empat tahun pada 30 April 2026.
Minyak mentah Brent sempat melonjak 7 persen menjadi 126 dollar AS (Rp 2,18 juta) per barrel karena kekhawatiran perang AS-Iran dapat memburuk.
Meski begitu, Trump tetap memegang kendali kuat atas partainya.
Hanya sedikit anggota Partai Republik yang keberatan dengan kebijakan Trump.
