POS-KUPANG.COM - Jalan bagi guru honorer untuk menjadi PPPK 2026 tertutup sudah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ( Kemendikdasmen ) dalam usulannya ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( MenPAN RB ) hanya mengusulkan 400 ribu Formasi Guru CPNS 2026 tanpa PPPK.

Kebijakan itu sejalan dengan pernyataan MenPAN RB, Rini widyantini yang mengatakan, Rekrutmen CPNS 2026 fokus pada regenerasi ASN sekaligus mengganti PNS Pensiun.

Selain itu, Penghapusan jalur PPPK dalam usulan tahun 2026 ini didasari oleh keinginan pemerintah untuk memberikan jaminan karier yang lebih stabil bagi para tenaga pendidik.

Pemerintah menilai bahwa status sebagai PNS memberikan kepastian hukum dan jenjang profesi yang lebih kuat bagi guru dibandingkan dengan sistem kerja berbasis kontrak yang diterapkan pada PPPK

Baca juga: Hati-hati, 4 Kesalahan Kecil Ini Berisiko Gagal Seleksi Administrasi CPNS 2026, Ini Daftarnya

Selain masalah kepastian status, evaluasi terhadap implementasi kebijakan PPPK sebelumnya menjadi faktor krusial dalam perubahan arah rekrutmen ini. Beberapa kendala dalam program terdahulu dinilai menghambat optimalisasi distribusi guru, sehingga pembenahan sistem kepegawaian dipandang perlu dilakukan melalui jalur CPNS.

Pengusulan formasi besar-besaran tersebut diprakarsai oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) sebagai langkah strategis dalam memenuhi kebutuhan tenaga pendidik secara nasional.

Rrincian angka final dari usulan tersebut saat ini masih berada dalam tahap peninjauan untuk mendapatkan persetujuan resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Melalui penambahan kuota yang signifikan, Kemendikdasmen menargetkan penutupan celah kekurangan guru yang selama ini terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Langkah ini diproyeksikan dapat memperkuat kualitas pendidikan nasional melalui penempatan guru tetap yang memiliki status kepegawaian jelas.

Baca juga: Seleksi CPNS 2026: Ini Daftar Instansi Diprediksi Buka Formasi untuk Lulusan SMA

Meski telah diajukan secara resmi, angka 400 ribu tersebut masih bersifat usulan dan sangat bergantung pada keputusan akhir pemerintah pusat. Kementerian PANRB memiliki otoritas penuh untuk menentukan jumlah final formasi yang akan dibuka sesuai dengan kebijakan anggaran dan kebutuhan nasional yang berlaku. (*)