TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah menilai bahwa saat ini banyak orang yang salah memahami pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai upaya negara dalam mengelola ekonomi. 

Padahal upaya yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto merupakan keinginan para pendiri bangsa.

Misalnya terkait sumber daya alam (SDA) dikuasai negara, maka mobilitas  kekayaan alam bisa sepenuhnya digunakan untuk kemakmuran rakyat, termasuk juga dalam hal penyelenggaraan sistem jaminan sosial sesuai dengan kontitusi.

Hal itu disampaikan Fahri Hamzah dalam Kajian Pengembangan Wawasan Kebangssan dengan tema ‘Negara dan Hari Buruh, Jumat (1/5/2026) malam.

“Sesuai Pasal 33 UUD, kita jangan lupa bahwa sumber daya alam itu,  tidaklah sebesar-besarnya untuk kemakmuran pribadi, tetapi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan ini yang sering diingatkan oleh Bapak Presiden,” kata Fahri.

Fahri menegaskan, bahwa cara mengelola ekonomi , terutana SDA yang dilakukan oleh Presiden Prabowo  seperti kesepakatan para pendiri bangsa. Dimana sumber daya alam harus dikuasai oleh negara, dan bukan sebaliknya dikuasai oleh segelintir orang seperti di negara-negara kapitalis.

“Kalau sumber daya alam itu terlalu diikuasai oleh segelintir orang, itu bisa menciptakan ketimpangan,” tegasnya.

Sehingga semua pihak harus konsisten kembali pada cara ekonomi dalam mengelola SDA yang telah disepakati para pendiri bangsa.

“Sumber daya  alam itu, adalah alat untuk memobilisasi kekayaan yang sangat cepat. Orang bisa menjadi triliuner tiba-riba, hanya karena punya tambang atau IUP Batubara,” katanya.

Apabila negara tidak ikut serta mengontrol  dan mendistribusikan hasil- hasil SDA, maka akan menjadi tidak fair bagi masyarakat, dan pemerintah dianggap melaksanakan Pasal 33 UUD.

“Oleh sebab itu, kalau negara kemudian memutuskan untuk  menyelenggarakan sistem jaminan sosial yang komprehensif  sesuai yang dimandatkan oleh UUD , maka adalah wajar,” katanya.

Baca juga: Disambut Riuh Buruh, Detik-detik Presiden Prabowo Subianto Hadiri May Day 2026 di Monas

Sebab kata dia, jika melihat struktur pendapatkan negara, hal itu masih terlihat didominasi  dari sektor sumber daya alam , bukan berasal dari dominasi sumber daya manusia  (SDM), industri atau teknologi .

“Nanti ketika negara ini sudah sangat maju teknologinya , maka dominasi pendapatan negara dari sumber daya tidak terlalu maksimal, maka bisa digeser,” katanya.

Presiden Prabowo, lanjut Fahri tengah berupaya menciptakan SDM yang berkualitas, unggul  dan punya kemampuan dalam bidang teknologi tinggi.

Adapun pendanaan untuk menciptakan SDM itu, saat ini diambil dan bersumber dari pengelolaan SDA yang diatur sesuai mandat Pasal 33 UUD.

“Tetapi kalau sudah merupakan kemajuan, secara sumber daya manusianya,  bisa  memproduksi teknologi yang tinggi, maka porsi-porsi kebebasan dalam menyelengarakan ekonomi dapat disesuaikan  dari kesibukan masyarakat itu sendiri,” ujarnya.

Oleh karenanya Presiden Prabowo begitu menggebu-gebu di dalam meningkatkan pelayanan sosial yang maksimal kepada masyarakat.

Presiden Prabowo disebut memiliki kepedulian lebih dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya, yakni memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa

“Beberapa waktu lalu saya bertemu Presiden. Kepada beliau saya mengusulkan  sistem jaminan sosial yang komprehensif itu mulai kita pikirkan. Karena mandat UUD 1945,” ujarnya.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menilai sistem jaminan sosial yang terpecah-pecah seperti sekarang, sudah selayaknya disatukan secara komprehensif, sehingga menjadi besar dan pelayanan menjadi lebih baik.

“Kita ada BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, ada Tapera untuk perumahan meskipun gagal menyusun antrian seperti BPJS. Tetapi ada kartu-kartu, Kartu Pintar, Kartu Pelajar, ada kartu pemeriksaab Kesehatan gratis dan ada juga penyelenggaraan sistem lain seperti MBG dan  Sekolah Rakyat dan lain-lain,” jelasnya.

Fahri mengatakan, penyelenggaraann sistem jaminan sosial yang terpecah-pecah ini, perlahan dicoba untuk disatukan oleh Presiden Prabowo.

Baca juga: Eddy Soeparno Dukung Langkah Prabowo Subianto Percepat Transisi Energi

“Presiden sudah sangat baik dengan mengajak dengan mendisiplinkan kita  dengan dikeluarkan Inpres DTSEN , tanggal 4 Pebruari 2025 lalu. Dan di DPR sekarang diselenggarakan pembahasan Undang-undang Satu Data,” katanya.

Penggunaan UU Satu Data ini,  akan menjamin seluruh warga negara terdata dengan baik, dan penyelenggaraan sistem jaminan sosial akan dapat diselenggarakan lebih massif lagi.

“Keadilan sosial seperti dalam sila ke-5 Pancasila sesuatu yang dinanti-nanti. UUD 1945 dan batang tubuhnya,  sangat jelas sekali. Melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum  dan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tujuan sekaligus janji negara kepada rakyatnya,” ujar Fahri.

Dengan demikian, kehadiran negara dapat dirasakan dampaknya oleh seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan sosial dan peningkatkan kesejahteraan dalam bidang ekonomi.

“Kita percaya,  bahwa cara kita membangun Indonesia seperti sekarang, maka Indonesia sebagai superpower baru akan terselenggara.  Peradaban Indonesia akan punya kontribusi pada kehidupan umat manusia,” katanya.

Fahri menambahkan, Presiden Prabowo saat ini berupaya keras untuk memperkuat kelas menengah melalui peningkatan  industrialisasi dan hilirisasi yang masif.  Tidak saja hilirisasi mineral dan tambang, tetapi juga hilisasi pangan dan holtikultura.

“Semua sektor diperkuat, sehingga tidak hanya orang-orang yang dengan pendidikan tinggi bekerja, tapi juga di sektor-sektor yang paling bawah. Semua akan dipekerjakan, sehingga bisa naik kelas,” katanya.

Pusat-pusat industrialisasi ini, kata Fahri, nanti akan turun hingga ke desa-desa dan kecamatan-kecamatan, sehingga ekonomi rakyat semakin menggelinding dan massif.

“Kecamatan nanti mengirimkan hasilnya  ke kabupaten/kota, diteruskan ke provinsi atau dari kabupaten dan provinsi mengekspor ke luar negeri ,” katanya.

Fahri  mengungkapkan, permintaan terhadap barang komoditas dari Indonesia sangat besar permintaannya, sehingga menjadi peluang dan kesempatan untuk maju,

“Kemajuan ini nanti pada akhirnya akan mempekerjakan lebih banyak masyarakat Indonesia dan menciptakan kelas menengah yang besar. Hal-hal ini yang sedang kita lakukan,” tegasnya.

Hal itu bisa dilakukan apabila kebocoran pengelolaan dan eksploitasi SDA selama ini bisa diakhiri, serta praktik korupsi di berbagai sektor bisa diberantas.

“Ini dua hal yang sedang dilakukan Presiden Prabowo, sehingga akan menghasilkan uang. Dan uang ini yang akan didistribusikan untuk mengakhiri gap di masyarakat,” katanya.

Cara untuk mengakhiri kesenjangan di masyarakat tersebut, antara lain dengan upaya pemerintah  menyelenggarakan satu sistem jaminan sosial, sehingga dapat mengoreksi ketimpangan secara nyata.   

“Rakyat kita masih hidup dengan kemiskinan ekstrem  dan sangat memprihatinkan. Nah, jurang ini akan diakhiri dan dengan cara yang sistematis dan komprehensif,” katanya.

Sehingga ke depanya diharapkan Indonesia akan menjadi bangsa yang mencerminkan semua  keadilan. Baik itu keadilan politik, keadilan sosial, keadilan ekonomi dan keadilan hukum.

“Saya ingin meyakinkan masyarakat Indonesia , bahwa kita sedang berada pada jalur formasi penyelenggaraan Indonesia sebagai negara kuat.  Mewujudkan impi dan cita-cita kita yang terpatri dalam Pancasila dan UUD 1945,” pungkasnya.