TRIBUNAMBON.COM- Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah, menilai masih banyak pihak yang salah memahami pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait pengelolaan ekonomi negara.
Menurut Fahri, kebijakan Presiden Prabowo dalam mengelola sumber daya alam (SDA) justru sejalan dengan amanat para pendiri bangsa, khususnya Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa kekayaan alam harus dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Hal tersebut disampaikannya dalam Kajian Pengembangan Wawasan Kebangsaan bertema “Negara dan Hari Buruh”, Jumat (1/5/2026).
“Sesuai Pasal 33 UUD, kita jangan lupa bahwa sumber daya alam itu, tidaklah sebesar-besarnya untuk kemakmuran pribadi, tetapi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan ini yang sering diingatkan oleh Bapak Presiden,” Ujarnya.
Baca juga: Prakiraan Cuaca di Maluku Minggu 3 Mei 2026: Hampir Semua Wilayah Hujan Ringan
Baca juga: Rezeki Mengalir! Empat Zodiak Ini Bersinar di 3 Mei 2026
Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia menegaskan, penguasaan SDA oleh negara penting untuk mencegah ketimpangan ekonomi akibat dominasi segelintir pihak.
“Kalau SDA dikuasai segelintir orang, itu bisa menciptakan ketimpangan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, sektor SDA saat ini masih menjadi tulang punggung pendapatan negara. Karena itu, hasil pengelolaannya digunakan untuk membiayai program strategis, termasuk pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penyelenggaraan sistem jaminan sosial.
Menurutnya, ketika Indonesia telah maju secara teknologi dan SDM, ketergantungan terhadap SDA sebagai sumber utama pendapatan negara dapat berkurang.
Fahri juga menyoroti perlunya integrasi sistem jaminan sosial yang selama ini masih terfragmentasi, seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, hingga berbagai program bantuan sosial lainnya.
Ia menyebut, pemerintah saat ini tengah mendorong penyatuan sistem tersebut melalui kebijakan seperti Inpres DTSEN dan pembahasan Undang-Undang Satu Data.
“Dengan sistem yang terintegrasi, pelayanan akan lebih efektif dan tepat sasaran,” katanya.
Selain itu, Fahri mengungkapkan bahwa pemerintah juga fokus memperkuat kelas menengah melalui industrialisasi dan hilirisasi di berbagai sektor, mulai dari pertambangan hingga pertanian.
Upaya tersebut diharapkan mampu membuka lapangan kerja luas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi kesenjangan sosial.
“Semua sektor diperkuat agar masyarakat di semua lapisan bisa naik kelas,” ujarnya.
Ia menambahkan, penguatan ekonomi nasional juga harus dibarengi dengan pemberantasan korupsi dan pengelolaan SDA yang transparan.
Menurut Fahri, langkah tersebut menjadi kunci untuk meningkatkan pendapatan negara yang kemudian dapat didistribusikan guna mengurangi kesenjangan.
“Rakyat kita masih menghadapi kemiskinan ekstrem. Ini harus diakhiri dengan kebijakan yang sistematis dan komprehensif,” tegasnya.
Fahri optimistis, dengan strategi tersebut, Indonesia dapat berkembang menjadi negara kuat dengan keadilan sosial, ekonomi, dan hukum yang merata, sesuai cita-cita dalam Pancasila dan UUD 1945.(*)
