SURYA.CO.ID, SURABAYA – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Jatim I Nyoman Gunadi memastikan pihaknya menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menghadapi musim kemarau 2026 yang diprediksi datang lebih awal dan lebih kering akibat fenomena El Nino.
Upaya difokuskan untuk menjaga ketersediaan irigasi pertanian khususnya di wilayah lumbung pangan.
Hal ini penting karena Nyoman menyebut, sedikitnya ada sebanyak 921.000 hektare lahan pertanian di Jawa Timur yang berpotensi terdampak kekeringan.
Karena itu, intervensi dilakukan dengan tujuan sistem irigasi tetap berjalan sehingga produktivitas pertanian tidak menurun. Terutama karena Jatim adalah lumbung pangan nasional.
“Gubernur Khofifah Indar Parawansa telah menginstruksikan langkah antisipatif melalui Surat Gubernur Nomor 500.6.1/10499/110/2026 agar mitigasi dilakukan sejak dini,” ujar Nyoman, Sabtu (2/5/2026).
Baca juga: 815 Desa Terancam Kekeringan, BPBD Jatim Siapkan Dropping Air Bersih
Melalui instruksi tersebut, pemerintah daerah telah diminta memetakan wilayah rawan kekeringan secara rinci, mengaktifkan sistem peringatan dini, serta mengerahkan Brigade Kekeringan guna mempercepat penanganan krisis air.
Salah satu langkah utama yang disiapkan adalah optimalisasi sumber air tanah melalui pengoperasian sumur bor.
Tahun ini, ditargetkan sebanyak 3.800 unit sumur bor beroperasi, termasuk tambahan sekitar 1.800 unit baru bantuan dari Kementerian Pertanian.
“Sumur bor ini difokuskan untuk wilayah lumbung pangan yang tidak terjangkau jaringan irigasi permukaan, sehingga kebutuhan air tetap terpenuhi,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga memaksimalkan fungsi tampungan air seperti bendungan dan embung.
Baca juga: Antisipasi El Nino, Pemprov Jatim Gaspol Mitigasi Kekeringan
Sejumlah wilayah seperti Ponorogo, Pacitan, dan Bojonegoro menjadi prioritas untuk memastikan cadangan air mencukupi hingga puncak musim kemarau.
Di sisi lain, strategi pengairan diperkuat melalui penerapan pompanisasi dan irigasi perpompaan secara luas.
Langkah ini dilakukan untuk menjaga Indeks Pertanaman (IP) agar tidak menurun dan produksi pangan tetap stabil.
Tak hanya itu, Pemprov Jatim juga mendorong petani untuk beradaptasi dengan kondisi iklim, di antaranya melakukan penyesuaian tata kelola tanam.
Yang salah satunya dilakukan dengan mempercepat masa tanam serta menggunakan varietas padi tahan kekeringan dan berumur genjah guna menekan risiko gagal panen.
Baca juga: Kemarau 2026 Diprediksi Lebih Kering Dan Panjang Puncak El Nino Terjadi Agustus
Nyoman menegaskan, penanganan kekeringan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah pusat dan daerah.
Pemprov Jatim juga mendukung kebijakan Kementerian Pertanian dalam percepatan optimalisasi lahan rawa dan pompanisasi.
“Dan sebagai upaya lanjutan juga disiapkan operasi modifikasi cuaca (OMC) atau hujan buatan untuk mengisi cadangan air di waduk apabila kondisi semakin kritis,” pungkasnya.
