BANGKAPOS.COM - Pemerintah Indonesia saat ini sedang mengembangkan compressed natural gas (CNG) dalam kemasan tabung 3 kilogram (kg).

CNG digadang-gadang sebagai alternatif pengganti liquefied petroleum gas (LPG) 3 kg untuk rumah tangga.

CNG saat ini sudah mulai diterapkan di sejumlah hotel, restoran, hingga beberapa dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan bahan baku yang berasal dari dalam negeri.

Pemerintah kini bersiap memperluas penggunaannya ke sektor rumah tangga.

“Untuk yang 3 kilogramnya ini baru mau dibuat. Dan ini ongkosnya lebih murah 30–40 persen,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia  
Bahlil saat menghadiri acara Himpunan Alumni IPB di Jakarta, Sabtu (2/5/2026) seperti dikutip dari Antara.

Meski menawarkan potensi penghematan, Bahlil mengakui pengembangan CNG masih menghadapi sejumlah tantangan. 

Namun, pemerintah tetap mendorong implementasinya sebagai bagian dari upaya efisiensi energi dan penguatan kemandirian energi nasional.

Secara teknis, CNG merupakan bahan bakar gas yang dihasilkan dari kompresi gas alam, terutama yang mengandung metana (C1) dan etana (C2).

Gas ini disimpan dan didistribusikan menggunakan tabung bertekanan tinggi sekitar 200–250 bar atau setara 2.900–3.600 psi.

Tabung CNG dirancang memiliki ketahanan tekanan tinggi, sehingga dinilai memenuhi aspek keselamatan dalam proses penyimpanan dan distribusi.

Kementerian ESDM mencatat konsumsi LPG nasional mencapai 8,6 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 1,6–1,7 juta ton yang diproduksi di dalam negeri, sementara sisanya masih bergantung pada impor. 

Pemerintah menilai pengembangan CNG dapat menjadi salah satu solusi untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika krisis energi global.

Upaya ini melengkapi strategi lain seperti optimalisasi lifting minyak dan gas bumi (migas), diversifikasi bahan bakar minyak (BBM) melalui pemanfaatan B50, serta diversifikasi LPG.

Tekan Ketergantungan LPG

Pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) mulai ditempatkan sebagai opsi strategis untuk menekan ketergantungan Indonesia terhadap LPG impor, sekaligus memperluas akses energi bagi masyarakat yang belum terjangkau jaringan pipa gas.

Langkah ini mengemuka di tengah kebutuhan energi yang terus meningkat, sementara sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi dari impor. 

“Sebagai bagian dari ekosistem energi nasional, PGN siap berperan aktif dalam pengembangan CNG sebagai solusi energi yang efisien, aman, dan ramah lingkungan,” ujar Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman beberapa waktu lalu.

Peran CNG kian relevan karena mampu menjangkau wilayah yang belum terhubung jaringan pipa gas, sehingga menjadi jembatan antara keterbatasan infrastruktur dan kebutuhan energi yang terus tumbuh.

PGN melalui anak usahanya, PT Gagas Energi Indonesia, memperluas layanan CNG melalui produk Gaslink untuk sektor industri, komersial, dan retail, serta Gasku untuk transportasi darat melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG). 

Saat ini, PGN Gagas mengoperasikan 14 SPBG di tujuh provinsi, dengan rata-rata pengisian sekitar 2.200 kendaraan per hari. Total penyaluran bahan bakar gas untuk transportasi mencapai 1,63 BBTUD per September 2025.

Untuk layanan Gaslink, PGN telah melayani sekitar 600 pelanggan hingga September 2025, dengan total penyaluran mencapai 10,85 BBTUD, mencakup sektor industri serta hotel, kafe, dan restoran. 

Pemanfaatan CNG juga mulai masuk dalam proyek strategis pemerintah, seperti penyediaan energi dapur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Batam, Bogor, dan Boyolali.

Pada September 2025, PGN Gagas membangun Mother Station CNG Medan berkapasitas 1 MMSCFD untuk memenuhi kebutuhan industri, komersial, dan UMKM di Sumatera Utara, dengan potensi pemanfaatan hingga 4,48 BBTUD. 

“PGN terus mengembangkan infrastruktur untuk menyalurkan CNG ke pelanggan yang belum terhubung langsung dengan pipa gas bumi,” kata Fajriyah.

“CNG menjadi solusi agar semakin banyak masyarakat merasakan manfaat energi yang efisien, praktis, dan ramah lingkungan,” lanjutnya.

Ia menambahkan, pemanfaatan CNG juga mendukung target lingkungan seperti Net Zero Emission.

Di sisi lain, dorongan pemanfaatan CNG tidak hanya soal memperluas akses energi, tetapi juga berkaitan langsung dengan upaya mengurangi ketergantungan impor LPG.

Anggota Komisi XII DPR RI Yulisman menilai, CNG dapat menjadi solusi transisi yang realistis karena berbasis gas domestik yang melimpah.

“CNG ini bisa menjadi solusi transisi yang realistis. Kita punya sumber gas domestik yang cukup besar, tinggal bagaimana kita distribusikan secara efektif ke masyarakat dan sektor usaha,” ujar Yulisman, Selasa (29/4/2026). 

Menurutnya, selain lebih efisien secara ekonomi, pemanfaatan CNG juga berpotensi mengurangi tekanan terhadap APBN, khususnya dari sisi subsidi energi. 

Ia menilai, pengembangan CNG sangat relevan diterapkan di daerah yang memiliki potensi gas besar, tetapi belum terjangkau jaringan pipa.

“Daerah-daerah penghasil gas seperti Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan itu sangat potensial,” kata Yulisman.

“Di sana kita bisa mulai dari skala industri, UMKM, hingga perumahan melalui skema CNG atau yang dikenal sebagai virtual pipeline,” lanjutnya.

Dalam konteks yang lebih luas, pemanfaatan CNG juga tidak terlepas dari peran gas bumi dalam masa transisi energi. 

Direktur Eksekutif Indonesian Petroleum Association (IPA) Marjolijn Wajong mengatakan, gas merupakan energi fosil yang paling realistis untuk menjembatani peralihan menuju energi terbarukan.

"Pada masa transisi ini, gas sangat dibutuhkan karena jauh lebih bersih daripada batu bara," ujarnya dalam acara "Naratama by Amir Sodikin (AMR): Masihkah Migas Dibutuhkan di Era Renewable Energy?", dikutip Rabu (7/1/2025). 

"Beruntungnya, potensi remaining (cadangan) Indonesia memang lebih banyak gas," lanjutnya. 

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, per 1 Januari 2025 cadangan gas bumi Indonesia mencapai 55.852 Billion Standard Cubic Feet (BSCF).

Menurut Marjolijn, pemanfaatan gas perlu dioptimalkan melalui eksplorasi dan produksi untuk menjaga pasokan energi dalam negeri, seiring meningkatnya kebutuhan listrik, industri, dan petrokimia.

"Kalau mau eksplorasi gas, sudah harus lihat dulu nanti mau dibawa ke mana, transportasinya pakai apa, ekonomis atau tidak," kata dia.

"Infrastruktur jadi penting," tambahnya.

Ia menilai, pemerintah perlu memiliki perencanaan wilayah yang jelas terkait pengembangan gas, termasuk kemungkinan membangun kawasan industri di dekat sumber gas serta integrasi kebijakan lintas kementerian. 

(Bangkapos.com/Kompas.com