TRIBUN-SULBAR.COM,PASANGKAYU - Kepala Bidang Cipta Karya PUPR Pasangkayu, Bahtiar, mengakui masih ada sejumlah daerah dengan kondisi jalan yang sulit dilalui, sehingga berdampak pada aktivitas masyarakat, termasuk akses menuju sekolah.
“Masih ada wilayah yang akses jalannya cukup sulit. Ini tentu berpengaruh terhadap mobilitas masyarakat, termasuk anak-anak yang harus pergi ke sekolah,” ujarnya saat ditemui, Senin (4/5/2026).
Baca juga: Minat Sekolah Rendah Pemicu Lonjakan Anak Tidak Sekolah di Pasangkayu
Baca juga: Wabup Herny Ungkap Banyak Anak Tidak Sekolah di Pasangkayu karena Ingin Bekerja
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan infrastruktur, meski di tengah keterbatasan anggaran.
Bahtiar menjelaskan, pada tahun 2026 ini anggaran pembangunan infrastruktur jalan hanya mencakup empat titik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
Ia mengungkapkan, awalnya Pasangkayu tidak mendapatkan alokasi anggaran infrastruktur dari pemerintah pusat.
Namun, melalui upaya dan koordinasi intensif, akhirnya daerah ini memperoleh dukungan anggaran untuk penanganan titik-titik prioritas.
Empat titik tersebut, lanjut Bahtiar, dipilih karena kondisinya sudah sangat krusial dan berdampak langsung terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
“Penanganan ini tidak hanya soal jalan, tapi juga menyangkut akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat secara umum,” katanya.
Total anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur di empat titik tersebut mencapai Rp60 miliar.
Meski jumlah titik yang ditangani masih terbatas, pemerintah daerah berharap pembangunan ini dapat membuka akses di wilayah-wilayah yang selama ini terisolasi atau sulit dijangkau.
Dengan akses yang lebih baik, diharapkan mobilitas masyarakat meningkat, termasuk kemudahan bagi anak-anak untuk menjangkau fasilitas pendidikan.
Pemerintah juga menilai, perbaikan infrastruktur jalan merupakan salah satu langkah strategis dalam menekan angka putus sekolah, selain intervensi melalui bantuan sosial dan program pendidikan.
Dengan sinergi antara pembangunan infrastruktur dan program pendidikan, diharapkan angka anak putus sekolah di Pasangkayu dapat ditekan secara bertahap.
“Harapannya, akses semakin terbuka dan anak-anak bisa lebih mudah ke sekolah, sehingga angka putus sekolah bisa berkurang,” kata Bahtiar.
Rendahnya minat belajar menjadi faktor utama penyebab anak putus sekolah di Kabupaten Pasangkayu, terutama saat memasuki jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Pasangkayu, Henrik, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (4/5/2026).
Menurutnya, pada fase peralihan dari SD ke SMP, banyak anak mulai kehilangan motivasi untuk melanjutkan pendidikan.
“Banyak kasus terjadi ketika anak mulai masuk SMP. Di fase ini, minat belajar mereka cenderung menurun,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut sering kali dipengaruhi lingkungan serta kurangnya dorongan untuk tetap bersekolah, sehingga anak memilih berhenti di tengah jalan.
Selain faktor minat, kondisi ekonomi keluarga juga turut memengaruhi. Tidak sedikit anak yang akhirnya memilih membantu orang tua mencari nafkah dibandingkan melanjutkan pendidikan.
Data Dinas Pendidikan Pasangkayu mencatat, jumlah anak putus sekolah mengalami peningkatan pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.
Pemerintah daerah, kata dia, telah melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan anak-anak yang putus sekolah agar kembali mendapatkan akses pendidikan.
Upaya tersebut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Keluarga Berencana (KB), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), hingga Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida).
“Dinas Sosial juga meminta data dari sekolah untuk diverifikasi dengan data yang ada di desa,” jelas Henrik.
Ia menambahkan, pendataan dilakukan secara menyeluruh mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, termasuk lembaga pendidikan nonformal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Henrik menegaskan, pemerintah tidak hanya sebatas mendata, tetapi juga berupaya mengembalikan anak-anak tersebut ke bangku pendidikan.
“Jika anak tersebut masih ingin sekolah, kami akan upayakan masuk ke sekolah formal sesuai domisilinya. Namun jika memilih jalur nonformal, maka PKBM akan memberikan pembelajaran,” tuturnya.
Ia pun memastikan pihaknya akan terus memberikan motivasi kepada anak-anak agar mau kembali bersekolah.
“Kami akan terus mendorong agar mereka bisa melanjutkan pendidikan,” jelasnya. (*)
