TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pendidikan Khas Kejogjaan (PKJ) resmi diluncurkan secara menyeluruh bagi satuan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Dalam implementasinya, gerakan kebudayaan ini ditargetkan tidak sekadar menjadi tumpukan program dan pengetahuan teoretis, tetapi terintegrasi langsung dalam tindakan nyata serta kebiasaan peserta didik di sekolah maupun lingkungan masyarakat.
Ketua Dewan Pendidikan DIY, Sutrisna Wibawa, menekankan bahwa fondasi utama dari PKJ adalah pembiasaan atau habituasi nilai-nilai luhur budaya Yogyakarta.
Menurutnya, pendidikan karakter harus bermuara pada tindakan.
"Pertama, mengenai gerakan kebudayaan. Gerakan kebudayaan itu lebih ke pembiasaan atau habituasi. Jadi, tidak sekadar program, tetapi benar-benar terlaksana dan dibiasakan, sehingga akan menjadi milik karakter itu," kata Sutrisna, Senin (4/5/2026).
Sutrisna mengkorelasikan tahap pembudayaan tersebut dengan konsep yang diusung oleh tokoh pendidikan nasional Ki Hadjar Dewantara serta ahli pendidikan karakter internasional Thomas Lickona.
Tahapan ini menuntut integrasi antara pengetahuan, perasaan, dan tindakan.
"Prosesnya itu, kalau menurut Ki Hadjar Dewantara 'kan ada tiga: ngerti (memahami), ngerasa (merasakan), dan ngelakoni (melakukan). Nah, pembudayaan itu mencakup tiga unsur ini. Kalau dalam bahasanya ahli pendidikan karakter, Thomas Lickona, itu juga ada tiga, sama sebenarnya dengan Ki Hadjar. Pertama adalah moral knowing (pengetahuan moral). Kedua adalah moral feeling (perasaan moral). Ketiga adalah moral action (tindakan moral), yang artinya berupa gerakan atau implementasi. Jadi, gerakan itu kalau bahasa Ki Hadjar adalah ngelakoni, sementara bahasa Lickona adalah moral action. Tidak sekadar pengetahuan," papar Sutrisna.
Melalui pendekatan tersebut, Dewan Pendidikan DIY berharap PKJ dapat membawa peserta didik mencapai visi Jalma Kang Utama—yakni generasi dengan kecerdasan tinggi yang berkarakter, menerapkan nilai-nilai budaya Jogja, serta cerdas sekaligus beradab.
Untuk mewujudkan ekosistem pendidikan yang solid, Sutrisna menyebutkan pentingnya sinergi antara keraton, kampus, dan kampung.
Materi pendidikan tidak berdiri sendiri, melainkan menyerap pilar-pilar nilai luhur yang secara spesifik disebut sebagai Widya Saka Tunggal.
"Di Pendidikan Khas Kejogjaan itu namanya Widya Soko Tunggal. Pengetahuan dari sumber-sumber utama itu kita gali nilai atau value-nya. Keenam sumber tersebut adalah: (1) Keraton, (2) Pakualaman, (3) Nahdlatul Ulama (NU), (4) Muhammadiyah, (5) Taman Siswa, dan (6) Pendidikan Modern. Sumber-sumber ini kita gali untuk menguatkan akar Jogja yang kita sebut sebagai Widya Soko Tunggal," tegasnya.
Sebagai pedoman pelaksanaan, Dewan Pendidikan telah menerbitkan empat dokumen panduan yang meliputi Buku Induk, Buku Panduan Pendidikan Dasar, Buku Panduan Pendidikan Menengah, dan Buku Panduan Pendidikan Tinggi.
Sutrisna menggarisbawahi bahwa PKJ tidak akan membebani kurikulum sebagai mata pelajaran baru yang terpisah.
"Tentu Dewan Pendidikan berharap guru-guru di PAUD, SD, SMP, SMA, dan para dosen di perguruan tinggi bisa mengembangkan buku-buku teks sesuai dengan bidang yang diampu. Pendidikan Khas Kejogjaan itu bukan mata pelajaran tersendiri, melainkan terintegrasi. Jadi, kita kaitkan dengan mata pelajaran atau mata kuliah yang diampu oleh pendidik," ucapnya.
Baca juga: Indeks Karakter Capai 4,1, Implementasi Pendidikan Khas Kejogjaan Siap Diperluas ke Seluruh Jenjang
Selain kerangka implementasi, pedoman hidup warga (Kawula) Jogja yang diajarkan dalam PKJ juga bersandar teguh pada trilogi filosofi Mataram. Trilogi ini ditujukan sebagai jangkar moral bagi para generasi muda.
"Filosofi itu 'kan pandangan hidup. Ini kita jadikan pedoman bagi Kawula Jogja, khususnya anak-anak kita, bahwa kita harus bersikap Hamemayu Hayuning Bawana—memelihara kedamaian dunia, tidak menumbuhkan pertengkaran, dan saling bertoleransi. Itu sebenarnya menyatukan, sehingga dunia menjadi indah dan damai," terang Sutrisna.
"Selanjutnya adalah Sangkan Paraning Dumadi, yang mengingatkan bahwa kita sebagai manusia jangan lupa asal-usulnya. Kita berasal dari Tuhan dan akhirnya akan kembali kepada Tuhan juga," lanjutnya.
"Lalu yang ketiga, Manunggaling Kawula Gusti. Ini bisa dimaknai dalam dua hal. Pertama, bersatunya antara rakyat dan pemerintah (Kawula dan Ratu) dalam satu kesatuan tekad. Secara simbolis, ini dilambangkan oleh Tugu Golong Gilig. Makna kedua adalah menyatunya antara hamba dengan Allah. Ketiga filosofi inilah yang menjadi pedoman dan landasan pandangan hidup kita," paparnya.
Integrasi nilai budaya ke dalam sistem persekolahan ini telah dikaji melalui berbagai persiapan dan perumusan matang.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Muhammad Setiadi, melaporkan bahwa implementasi awal PKJ mencetak tren yang sangat positif, ditunjukkan dengan capaian indeks karakter peserta didik yang berada di angka 4,1 dari skala 5.
Setiadi menjelaskan, gagasan PKJ dirumuskan sejak tahun 2019 usai pidato ilmiah Gubernur DIY terkait karakter berbasis budaya di Universitas Negeri Yogyakarta.
Program yang didukung oleh pembiayaan Dana Keistimewaan (Danais) ini melalui serangkaian FGD sejak 2022, penyusunan substansi pada 2023, bimbingan teknis pendidik pada 2024, hingga evaluasi dampak pada 2025 sebelum resmi diluncurkan tahun ini.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, saat meresmikan peluncuran tersebut mengingatkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari aspek kognitif, melainkan utuhnya jiwa seorang individu di tengah disrupsi zaman.
"Tantangannya bukan hanya bagaimana melahirkan manusia yang cerdas, tetapi juga bagaimana membentuk manusia yang utuh. Sebab kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tanpa disertai kedewasaan nilai, dapat membuat manusia kehilangan arah, bahkan tercerabut dari akar budayanya sendiri," tegas Sri Sultan. (*)
