Pertemuan Sopir Truk dan DPRD HSU Soal Kelangkaan Biosolar, Polisi Siap Berantas Pungli di Lapangan
Irfani Rahman May 04, 2026 08:51 PM

BANJARMASINPOST.CO.ID, AMUNTAI - Audiensi antara perkumpulan sopir truk HSU bersama dengan DPRD HSU yang juga dihadiri oleh Bupati HSU, Kapolres HSU serta dari SPBU berlangsung panjang. 

Tuntutan dan juga kondisi di lapangan dijabarkan oleh sopir truk diantaranya kesulitan mendapatkan BBM Biosolar dan juga harga yang terlampau mahal bahkan di SPBU terlebih di eceran. 

Ketua DPRD HSU Fadillah yang memimpin pertemuan mempersilahkan masing masing pihak menyampaikan aspirasi dan menjelaskan perbaikan yang bakal dilakukan. 

“Dalam pertemuan ini kita mencari solusi tidak saling menyalahkan atas apa yang sudah terjadi,” ujar Fadillah, Senin (4/6/2026). 

Baca juga: Biosolar Sulit Didapat di HSU Kalsel, Sopir Truk Bakal Audiensi ke DPRD

Baca juga: Ini Permintaan Terakhir Ustazah Korban Pembunuhan di Banjarbaru, Ibu Sambung: Saya Bilang Ia Cantik

Pihak dari SPBU bersedia melaksanakan kesepakatan dalam audiensi tersebut namun pihaknya juga meminta bantuan adanya oknum diluar SPBU yang melakukan praktik pungutan. 

Permintaan tersebut dikabulkan oleh Kapolres HSU AKBP Agus Nuryanto, dirinya menyampaikan pihaknya akan melakukan pemberantasan premanisme dan pungutan liar yang terjadi di lapangan. 

Anggota DPRD HSU Teddy Suryana menyatakan hasil dari kesepakatan ini perlu dituangkan secara tertulis dan disepakati oleh seluruh pihak terkait sebagai dasar dan adanya hasil dari pertemuan ini.

Tidak bisa dipungkiri saat ini keberadaan pelangsir masih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan bio solar di daerah bawah seperti di Kecamatan Danau Panggang dan Paminggir yang lokasinya jauh dari SPBU. 

Jangka panjang bisa perlu pertimbangan adanya SPBU terapung, serta pelangsir bisa mengajukan izin sebagai penyalur BBM sehingga tidak melanggar aturan. 

Bupati HSU Sahrujani mengatakan keluhan dari sopir truk dan masukan dari seluruh pihak akan menjadi catatan oleh tim satgas sekaligus Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). 

“Jangka pendek dan jangka panjang dalam penanganan kelangkaan bio solar ini akan menjadi PR dan seluruh pihak yang terkait harus bersatu,” ujarnya. 

Sahrujani juga akan meminta adanya penambahan jumlah kuota BBM bersubsidi untuk di HSU, namun perlu adanya data pendukung penyaluran kuota yang ada saat ini serta jumlah kebutuhan yang memang diperlukan sehingga penambahan kuota BBM bersubsidi tidak justru menjadi kesempatan untuk penyalahgunaan.

Saat ini terdapat dua SPBU di HSU yang menjadi penerima BBM bersubsidi bio solar yaitu SPBU Kecamatan Banjang sebanyak 40 ribu liter per bulan dan 120 ribu liter di SPBU Tayur.

Banjarmasinpost.co.id/Reni Kurniawati 

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.