SURYA.CO.ID SIDOARJO - Bupati Sidoarjo Subandi bertemu dengan Kepala BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) Letjen TNI Suharyanto, Senin (4/5/2026).

Dalam pertemuan yang digelar di Jakarta itu, Subandi memaparkan sejumlah hal terkait banjir langganan yang kerap melanda sejumlah wilayah di Sidoarjo. 

Dalam audiensi tersebut, bupati juga mengungkapkan kerentanan geografis Sidoarjo. Sebagai daerah pertemuan aliran sungai dan laut, wilayah seperti Desa Kedungbanteng (Kecamatan Tanggulangin) dan Desa Kedungpeluk (Kecamatan Candi) menjadi titik langganan genangan yang sulit ditangani secara mandiri oleh daerah.

"Kondisi geografis sebagai daerah delta membuat penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial. Dengan adanya efisiensi anggaran daerah, dukungan pusat melalui BNPB menjadi sangat krusial," ujar Subandi.

Bupati mengajak Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sidoarjo Sabino Mariano dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Mochammad Mahmud, dalam pertemuan tersebut.

Baca juga: Solusi Banjir Sidoarjo: Kebutuhan Anggaran Capai Rp 2,3 Triliun hingga 2029

Keduanya turut memaparkan kondisi lapangan. Mulai titik-titik rawan banjir, hingga kebutuhan teknis penanganannya.

Subandi mengungkapkan, audiensi tersebut mendapat respons positif dari BNPB. Sejumlah langkah konkret, termasuk dukungan bantuan, mulai dibahas untuk mempercepat penanganan banjir di Sidoarjo.

Untuk pembahasan lanjutan, Kalaksa BPBD Sidoarjo sementara diminta tetap berada di Jakarta.

Dalami Teknis Penanganan Banjir Dari BNPB

Di sana dia bertugas mendalami teknis penanganan banjir dari BNPB. Saat pulang, harapannya bisa membawa oleh-oleh berupa solusi konkret yang bisa langsung diterapkan untuk masyarakat Sidoarjo.

“Kami diminta menyampaikan secara detail persoalan yang ada. Mulai dari kapasitas saluran yang tidak mencukupi, kondisi pompa yang perlu ditingkatkan, hingga wilayah-wilayah yang menjadi langganan banjir seperti Desa Kedungbanteng dan Desa Kedungpeluk,” kata Kalaksa BPBD Sidoarjo Sabino Mariano. 

Baca juga: Ketua DPD Golkar Sidoarjo : Banjir Bukan Sekadar Persoalan Musiman

Paparan tersebut akan menjadi dasar bagi BNPB dalam merumuskan langkah dukungan yang akan diberikan kepada Pemkab Sidoarjo. Pihaknya berharap hasil audiensi ini bisa segera ditindaklanjuti, sehingga penanganan banjir bisa lebih terarah dan efektif.

Sementara Kepala Dinas PUBMSDA Sidoarjo, Mochammad Mahmud, menambahkan bahwa strategi penanganan banjir akan difokuskan pada peningkatan kapasitas infrastruktur pengendali air, khususnya pompa dan saluran.

“Langkah teknis yang disiapkan meliputi normalisasi sungai, peningkatan kapasitas pompa, serta perbaikan saluran agar aliran air lebih lancar,” ujarnya.

Dalam audiensi tersebut, ujar Mahmud, Pemkab Sidoarjo juga mengajukan kebutuhan anggaran penanganan banjir sebesar Rp209,5 miliar kepada BNPB untuk mendukung berbagai program prioritas.

Rinciannya meliputi normalisasi Sungai Bagebug sebesar Rp15 miliar, perbaikan pompa Kedungcangkring Rp35 miliar, penambahan pompa di Penatarsewu dan Kedungbanteng Rp15 miliar, peningkatan 37 unit pompa serta pengadaan pompa portable berkapasitas 250 liter per detik senilai Rp134 miliar.

Selain itu, peningkatan saluran Gedangrowo sebesar Rp5,5 miliar serta pengadaan sarana dan prasarana kendaraan untuk penanggulangan bencana sebesar Rp5 miliar.

Diharapkan, kolaborasi antara BNPB, Pemerintah Provinsi, dan pemerintah daerah dapat mempercepat penanganan banjir di Sidoarjo. Sehingga persoalan yang terjadi setiap tahun dapat segera teratasi.