PROHABA.CO, BIREUEN - Ratusan warga Kabupaten Bireuen yang tergabung dalam Koalisi Gerakan Sipil Bireuen kembali menggelar aksi damai untuk ketiga kalinya di halaman Kantor Bupati Bireuen pada Senin (4/5/2026).

Aksi ini merupakan lanjutan dari tuntutan masyarakat terkait penanganan korban banjir yang dinilai belum maksimal, khususnya dalam hal pendataan dan penyaluran bantuan.

Berdasarkan pantauan di lapangan melansir Serambinews.com, sekitar pukul 09.30 WIB para peserta aksi mulai berdatangan dan berkumpul di ruas jalan depan kantor bupati.

Sebuah mobil pikap yang dilengkapi pengeras suara memutar musik, sementara sejumlah spanduk berisi tuntutan dibentangkan oleh massa. 

Tak lama kemudian, peserta aksi memasuki area kantor melalui pintu sebelah timur dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan Satpol PP.

Setelah berada di dalam area, massa berkumpul di sekitar tiang bendera.

Koordinator aksi, M Akmal, mengajak seluruh peserta untuk tetap menjaga ketertiban dan kekompakan selama aksi berlangsung.

Baca juga: Sempat Diamankan Saat Demo, Peserta Aksi di Kantor Gubernur Aceh Dilepas

Puluhan peserta, baik laki-laki maupun perempuan, merapat ke lokasi sambil membawa karton bertuliskan berbagai tuntutan.

Sementara itu, panitia pelaksana Akhyar Rizky mengimbau peserta untuk segera merapat agar aksi dapat dimulai tepat waktu.

Dalam orasinya, Akhyar menegaskan bahwa aksi jilid ketiga ini bertujuan mendesak pemerintah daerah agar melakukan pendataan yang akurat terhadap seluruh korban banjir, serta memastikan bantuan disalurkan secara merata.

Ia juga meminta para pejabat terkait untuk turun langsung menemui massa dan mendengarkan keluhan masyarakat.

Sejumlah pejabat daerah kemudian hadir, di antaranya Asisten I, Asisten II, Kepala Kesbangpol Bireuen, Plt Kadis Sosial, serta sejumlah camat, hadir menemui peserta aksi.

Kepala Kesbangpol Bireuen, Mukhtaruddin, menjelaskan bahwa proses pendataan masih berlangsung dan dilakukan oleh BPBD sesuai format dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Namun, penjelasan tersebut mendapat tanggapan kritis dari peserta aksi, peserta aksi kembali menyampaikan protes.

Baca juga: Warga Bireuen Padati Disdukcapil, Revisi Data Kependudukan Terkait Status Desil

Mereka menilai pendataan masih belum akurat dan menyebut sejumlah desa yang belum masuk dalam daftar penerima bantuan. 

Akhyar menilai pendataan masih amburadul dan menyebut sejumlah desa yang belum terdata, seperti Pulo Pisang, Asan Biduen, Peusangan, Pulo Ue Baroe, Pulo Iboh, Alue Buya Pasie, Jangka, Blang Panjoe, dan Kutablang.

Aksi kemudian berlanjut dengan dialog terbuka antara massa dan pemerintah, yang berlangsung di badan jalan dengan suasana relatif kondusif meski sempat diwarnai interupsi.

Beberapa korban banjir, di antaranya Armia dari Kuala Ceurape, Kecamatan Jangka, dan Muhammad Amin dari Blang Panjoe, Kecamatan Kutablang, turut menyampaikan langsung kondisi yang mereka alami.

Kepala Pelaksana BPBD Bireuen, Munawar, kemudian memberikan penjelasan rinci terkait mekanisme pendataan yang sedang berjalan.

Aksi berakhir sekitar pukul 11.40 WIB dengan penyerahan petisi oleh koordinator aksi kepada perwakilan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

Petisi tersebut diterima oleh jajaran pejabat yang hadir yakni Asisten I, Asisten II Setdakab Bireuen, serta pejabat lainnya sebagai bentuk komitmen untuk menindaklanjuti tuntutan masyarakat.

(Serambinews.com/Yusmandin Idris)

Baca juga: Korban Banjir dan Koalisi Gerakan Sipil Gelar Aksi Damai di Kantor Bupati Bireuen

Baca juga: Sempat Memanas, Demo Korban Banjir Langsa Berakhir Setelah Wali Kota Temui Massa

Baca juga: Ikrar Mulia, Perempuan Tangguh di Balik Perawatan PLTU 3-4 Nagan Raya