TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN – Kunjungan Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI ke Tarakan, untuk meresmikan Asrama Haji Transit Tarakan Kalimantann Utara, menjadi penutup rangkaian agenda panjangnya dalam melepas jemaah calon haji di berbagai daerah di Indonesia.
Momen ini terasa istimewa karena selain meresmikan Asrama Haji Transit Tarakan, Dahnil Anzar Simanjutak juga memaparkan secara gamblang urgensi pembentukan Kementerian Haji dan Umrah, termasuk rekam jejak panjang gagasan yang telah digaungkan sejak lama oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dalam sambutannya, Wamenhaj RI mengaku sengaja memilih Tarakan sebagai salah satu titik penting dalam agenda pelepasan jemaah calon haji.
“Pertama-tama saya terima kasih, karena dari kemarin saya melepas jemaah haji, kemudian tadi juga subuh di Tarakan. Hari ini kegiatan terakhir saya dapat sambutan yang menyenangkan di Tarakan,” ujarnya.
Baca juga: Breaking News Wamenhaj RI Dahil Anzar Resmikan Gedung Asrama Haji Transit Tower 2 di Tarakan
Dahnil Anzar Simanjuntak mengulas keputusan besar Presiden Prabowo Subianto dalam membentuk Kementerian Haji dan Umrah sebagai bagian dari agenda besar transformasi pemerintahan.
“Ketika Presiden Prabowo memutuskan membentuk Kementerian Haji dan Umrah, itu ada dua pesan yang paling penting. Pesan pentingnya adalah semua agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu adalah agenda transformasi," tegasnya.
Menurutnya, konsep transformasi yang dimaksud tidak sekadar perubahan biasa, melainkan perubahan mendasar yang bahkan dalam beberapa titik bersifat revolusioner.
“Transformasi itu seringkali, ini transformasi itu kalau kita gunakan kata transformasi sebenarnya dekat dengan reformasi, bahkan pada titik-titik tertentu dia bisa dikatakan revolusi. Banyak ada titik-titik yang perubahannya revolusioner, kalau tidak ingin dikatakan reformasi. Tapi sesungguhnya yang dilakukan itu adalah transformasi. Transformasi itu dalam sisi kata ada banyak perubahan-perubahan mendasar, bahkan seringkali radikal,” jelasnya.
Salah satu sektor yang dinilai mendesak untuk ditransformasi adalah tata kelola kehidupan beragama, termasuk di dalamnya penyelenggaraan ibadah haji.
Baca juga: Asrama Haji Transit Tarakan, Rekomendasi Penginapan Murah Mulai Rp 200 Ribu
“Namun di era Presiden Prabowo, bapak ibu tidak pernah mendengarkan kata-kata ada orang menuduh orang lain radikal. Semuanya berusaha dirangkul, semuanya berusaha dijadikan guyub. Jadi semuanya prinsip utamanya adalah persatuan,” lanjutnya.
Wamenhaj RI mengungkapkan gagasan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah bukanlah hal baru. Ia bahkan menjadi saksi langsung perjalanan panjang ide tersebut saat mendampingi Prabowo Subianto dalam berbagai kontestasi politik.
“Saya lama sebagai juru bicara Presiden Prabowo, ketika beliau jadi Capres, ketika beliau jadi Menteri Pertahanan, kemudian terakhir beliau menjadi Capres lagi. Sejak 2014 salah satu agenda penting terkait pengelolaan kehidupan beragama itu adalah membentuk Kementerian Haji dan Umroh,” ungkapnya.
Ia merinci gagasan tersebut terus diusung dalam beberapa periode, meski sempat mengalami kegagalan.
“2014 itu, ketika maju Pilpres, beliau menyebutkan ingin mendirikan Kementerian Haji dan Umrah. 2019 maju kami juga begitu, kampanyenya adalah membentuk Kementerian Haji dan Umrah. 2024 itu juga membentuk Kementerian Haji dan Umrah,” ungkapnya.
Ia juga menyinggung upaya sebelumnya di era Joko Widodo yang belum berhasil membentuk lembaga serupa.
“Sebenarnya Pak Jokowi dulu juga ingin membentuk namanya Badan Penyelenggara Haji, tapi selalu gagal. Baru ketika era Presiden Prabowo Subianto, karena undang-undangnya waktu itu belum bisa ada kementerian haji, maka dibentuk dulu badan penyelenggara haji, baru kemudian kami ditugaskan untuk mempersiapkan terbentuknya Kementerian Haji. Dan itu pun tidak mudah,” paparnya.
Dalam kesempatan itu, Wamenhaj RI menegaskan setidaknya ada tiga aspek utama yang melatarbelakangi pentingnya pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.
“Kenapa Kementerian Haji itu penting dibentuk oleh Presiden Prabowo, setidaknya ada tiga aspek: aspek historis, aspek ideologis, dan aspek pragmatis,” tegasnya.
Ia menjelaskan, dari sisi historis, haji memiliki kaitan erat dengan perjuangan bangsa Indonesia.
“Aspek historisnya itu adalah dulu bapak-bapak bangsa kita itu, Presiden, itu adalah para haji-haji. HOS Cokroaminoto, Haji Omar Said Cokroaminoto, Haji Agus Salim, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy’ari. Ini generasi awal bapak-bapak bangsa kita itu isinya adalah para haji-haji,” jelasnya.
Menurutnya, para tokoh tersebut menjadikan haji sebagai simbol perlawanan terhadap penjajahan.
“Haji itu menjadi simbolisasi perlawanan terhadap Belanda pada saat itu. Orang habis naik haji, hajinya mabrur beneran. Mabrur itu kebermanfaatan, dia punya kebermanfaatan yang luar biasa. Yang kemudian beliau-beliau ini dulu menjadi simbol-simbol perlawanan,” katanya.
Sementara dari sisi ideologis, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim menjadikan haji sebagai cita-cita besar masyarakat.
“Populasi terbesar masyarakat Indonesia itu adalah Islam, dan hampir seluruhnya umat Islam itu pasti pengen naik haji. Dan uniknya di Indonesia, orang yang naik haji itu bukan hanya orang yang mampu secara material,” ujarnya.
Ia bahkan mengungkap fakta bahwa sebagian besar jemaah berasal dari kalangan yang berjuang keras untuk bisa berangkat.
“70-80 persen yang berangkat sekarang itu bukan orang yang mampu secara material, tapi orang yang mampu mengupayakan naik haji. Dia mau naik haji jual sawahnya, jual tanahnya. Itu mampu mengupayakan,” tegasnya.
Karena itu, menurutnya, mengelola haji berarti mengurus harapan besar rakyat Indonesia.
“Apa yang ingin disampaikan oleh Presiden Prabowo, ngurusin haji itu ngurusin sebagian besar rakyat Indonesia. Ngurusin haji itu adalah mengurusi cita-cita tertinggi dari orang-orang Indonesia," pungkasnya.
(*)
Penulis: Andi Pausiah
