TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Stabilitas produksi pertanian di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) rupanya belum mampu menjadi jaminan bagi kesejahteraan para petaninya.
Di saat hasil panen relatif aman, para petani kini justru harus menelan pil pahit akibat pembengkakan biaya di sektor hilir.
Rentetan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) serta melambungnya biaya bahan baku kemasan plastik menciptakan beban ganda yang menggerus keuntungan, hingga menekan nilai tukar dan daya beli petani secara signifikan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DIY, Nilai Tukar Petani (NTP) pada April 2026 tercatat turun menjadi 106,53, atau terkoreksi sebesar 2,89 persen dibandingkan bulan sebelumnya (Maret 2026). Penurunan ini menjadi indikator utama melemahnya kemampuan petani dalam menutupi biaya produksi dan kebutuhan konsumsi harian mereka.
Plt Kepala BPS DIY, Endang Tri Wahyuningsih, menjelaskan bahwa tekanan terhadap sektor pertanian saat ini sangat terlihat dari indikator kesejahteraan para petani. Kondisi ini dipicu oleh anjloknya harga jual hasil panen yang tidak sebanding dengan biaya yang harus dibayarkan petani.
"Indeks harga terima petani tercatat turun 2,82 persen, sementara indeks harga bayar petani justru naik 0,07 persen," paparnya.
Lebih lanjut, Endang mencatat bahwa lonjakan biaya produksi yang menekan petani disumbang oleh beberapa komponen esensial. Kenaikan mencakup harga pupuk urea, minyak goreng, plastik transparan (mulsa) untuk budidaya hortikultura, hingga bahan bakar minyak jenis solar yang menjadi urat nadi mesin pertanian, pompa air, dan transportasi panen.
"Kenaikan harga BBM membuat biaya operasional pengolahan lahan dan distribusi hasil panen meningkat," ungkapnya.
Dampak rambatan dari beban operasional ini paling memukul sektor yang sangat bergantung pada transportasi pakan dan hasil ternak.
"Penurunan paling tajam terjadi pada subsektor peternakan yang merosot 6,87 persen, disusul tanaman perkebunan rakyat 5,54 persen, hortikultura 4,32 persen, dan tanaman pangan 0,83 persen," imbuhnya.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Aris Eko Nugroho, saat ditemui di Yogyakarta, Selasa (5/5/2026), membenarkan adanya pergeseran biaya operasional tersebut. Kenaikan bahan baku plastik yang didorong oleh biaya energi dan transportasi menjadi salah satu penyumbang terbesar meningkatnya beban hilir petani.
"Untuk pemasaran produk, ada beberapa komoditas yang membutuhkan dukungan produk lain dan memang ditemukan ada perubahan, seperti kenaikan harga plastik," paparnya.
Dampak ini terekam jelas pada rantai pasok komoditas tebu ke Pabrik Gula (PG) Madukismo. Merujuk pada hasil Forum Musyawarah Petani Gula (FMPG) Madukismo per 14 April 2026, tarif angkut tebu dengan radius 0–15 kilometer melonjak sekitar 3 persen.
Jika pada tahun 2025 tarif angkut berada di level Rp2.823 per kuintal, pada 2026 angka tersebut naik menjadi Rp2.908 per kuintal.
Tekanan tak berhenti di ongkos angkut. Petani juga harus merogoh kocek lebih dalam untuk kebutuhan karung plastik dalam distribusi hasil panen, yang harganya melonjak sekitar 8,7 persen.
"Kalau pada 2025 biaya karung plastik berada di angka Rp4.380 per kuintal, pada 2026 naik menjadi Rp4.764 per kuintal," jelasnya.
Meski demikian, Aris menilai bahwa kenaikan biaya secara makro belum berdampak signifikan terhadap seluruh komoditas pertanian secara merata di DIY.
"Mungkin juga disebabkan faktor pengeluaran petani pada momen hari raya yang turut mempengaruhi biaya distribusi," ungkapnya.
Untuk menjaga stabilitas sektor pertanian, pemerintah terus berupaya memberikan bantalan (shock absorber ) agar lonjakan harga tak langsung meruntuhkan pilar produksi. Saat ini, subsidi pupuk dari pemerintah pusat—meski harganya secara umum ikut naik—masih disalurkan berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor 1360/Kpts/HK.150/M/12/2025.
"Untuk DIY, alokasi pupuk bersubsidi pada 2026 meliputi urea sebanyak 45.524 ton, NPK 42.777 ton, NPK kakao 9 ton, pupuk organik 648 ton, serta ZA sebanyak 10 ton," paparnya.
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY kini memfokuskan intervensi pada dua aspek krusial yakni produksi dan stabilitas harga. Di ranah produksi, dukungan sarana terus digulirkan untuk mengerek produktivitas lahan.
"Beberapa program yang dilakukan antara lain pemberian benih unggul, pupuk dan pestisida, bantuan alat dan mesin pertanian hingga penyediaan pompa air," ungkapnya.
Sementara untuk mengamankan tata niaga, pemerintah daerah melaksanakan operasi pasar dan program penyerapan gabah petani guna menjaga keekonomian harga jual di tingkat bawah. Aris juga menekankan bahwa kunci pertahanan jangka panjang petani terletak pada solidaritas kelompok.
"Penguatan kelembagaan petani penting agar mereka memiliki posisi tawar dalam pemasaran dan penentuan harga," ungkapnya.
