TRIBUNPADANG.COM- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Barat turun menjadi 5,51 persen.
Angka ini lebih rendah dibandingkan Februari 2025 yang berada di level 5,69 persen.
Secara angka, jumlah penganggur di Sumbar berkurang sebanyak 1,05 ribu orang.
Baca juga: Ekonom Unand Ingatkan Kerentanan Besar di Balik Pertumbuhan Ekonomi Sumbar 5,02 Persen
Saat ini tersisa sekitar 178,68 ribu penduduk yang belum terserap lapangan kerja.
Kepala BPS Sumbar Nurul Hasanudin, dalam rilis resmi di Padang, Selasa (5/5/2026) menjelaskan bahwa sektor pertanian masih menjadi tumpuan utama dalam penyerapan tenaga kerja di Ranah Minang.
Selama setahun terakhir, sektor pertanian mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 3,35 persen poin.
Di posisi berikutnya, sektor perdagangan dan sektor akomodasi makan-minum juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pembukaan lapangan kerja baru.
Namun, di balik angka-angka pertumbuhan tersebut, struktur ketenagakerjaan Sumatera Barat masih didominasi oleh sektor informal.
Tercatat sebanyak 64,04 persen atau sekitar 1,96 juta pekerja di provinsi ini menggantungkan hidupnya di sektor informal, seperti berusaha sendiri atau menjadi pekerja keluarga.
Sementara pekerja formal baru mencapai 35,96 persen atau 1,10 juta orang.
Baca juga: Tenaga Kerja di Sumbar Masih Didominasi Lulusan SD, Sarjana Cuma 17,11 Persen
Pakar Ekonomi dari Universitas Andalas (Unand), Prof. Dr. Syafruddin Karimi, mengingatkan agar capaian angka pengangguran yang turun ke kisaran 5,5 persen, tersebut tidak dibaca secara mentah sebagai keberhasilan penciptaan lapangan kerja berkualitas.
Ia menilai, penurunan pengangguran saat ini lebih cenderung merupakan bentuk survival employment ketimbang ekspansi kerja modern.
"Masyarakat terpaksa masuk ke pekerjaan apa pun yang tersedia, seperti pertanian tradisional atau perdagangan kecil, demi menyambung hidup. Jadi, penurunan angka pengangguran ini lebih mencerminkan daya tahan untuk bertahan hidup daripada produktivitas yang meningkat," tuturnya.
Ia menekankan bahwa kualitas lapangan kerja harus diukur dari stabilitas pendapatan, perlindungan sosial, dan adanya jenjang karier.
Tanpa indikator tersebut, serapan tenaga kerja di sektor informal hanya akan menjadi tumpukan beban bagi produktivitas daerah dalam jangka panjang.
Kondisi ini kian mendesak untuk dibenahi mengingat Sumatera Barat mulai memasuki fase penuaan penduduk (ageing population).
Baca juga: BPS Catat 178 Ribu Lebih Orang di Sumbar Masih Menganggur
Data proyeksi penduduk tahun 2025 menunjukkan jumlah warga berusia di atas 60 tahun di Sumbar telah mencapai sekitar 708 ribu jiwa.
Syafruddin menilai struktur ekonomi Sumbar saat ini, yang masih didominasi sektor padat fisik seperti pertanian (22,03 persen), belum ideal untuk menghadapi beban ketergantungan yang meningkat.
Pertanian tradisional dianggap tidak cukup cepat untuk menaikkan basis perlindungan sosial bagi kelompok lanjut usia.
"Kita butuh transformasi ke ekonomi yang lebih produktif dan bernilai tambah tinggi, seperti jasa kesehatan, pendidikan, dan ekonomi perawatan (care economy). Tanpa pergeseran ini, beban penuaan penduduk akan datang lebih cepat daripada kesiapan ekonomi kita," tegasnya.
Terkait fenomena kembalinya tenaga kerja ke sektor pertanian, Syafruddin melihatnya sebagai sinyal lemahnya transformasi ekonomi daerah.
Meski digitalisasi menekan ritel konvensional, perdagangan tetap menjadi penyumbang pertumbuhan terbesar, yakni 1,02 poin pada triwulan I-2026 dengan pangsa 16,84 persen.
Menurutnya, penumpukan tenaga kerja di sektor pertanian bukan disebabkan oleh daya tarik sektor tersebut, melainkan karena terbatasnya peluang kerja produktif di wilayah perkotaan.
Hal ini diperparah dengan belum kuatnya industri pengolahan dan jasa modern di Sumatera Barat untuk menyerap lulusan baru.
Ia menyoroti fenomena migrasi keluar daerah yang dilakukan oleh para sarjana dan lulusan vokasi karena minimnya alasan ekonomi untuk menetap.
"Pemerintah harus membangun ekosistem kerja berbasis kabupaten yang terhubung langsung dengan potensi lokal, seperti pariwisata dan pengolahan pangan. Belanja publik harus diarahkan untuk menciptakan proyek produktif di luar kota-kota besar," katanya.
Ia juga menyarankan penguatan konektivitas dan akses pembiayaan bagi wirausaha muda di tingkat kabupaten.
Menurutnya, menghubungkan lulusan perguruan tinggi dengan rantai pasok industri dan UMKM naik kelas adalah kunci untuk menahan laju migrasi tenaga kerja terdidik ke luar Sumbar.
"Jika langkah konkret ini tidak segera diambil, pertumbuhan 5,02 persen itu hanya akan menjadi angka cantik di tabel statistik. Di lapangan, kabupaten akan terus kehilangan tenaga terbaiknya, dan ketimpangan ekonomi akan semakin sulit dijembatani," pungkas Syafruddin.
