TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG – Realisasi investasi di Jawa Tengah menunjukkan tren positif dengan capaian Rp23,02 triliun pada kuartal pertama (Januari-Maret) 2026.

Namun, pertumbuhan modal ini berbanding terbalik dengan angka penyerapan tenaga kerja yang justru mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu (Year-on-Year).

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah, Sakina Rosellasari, mengungkapkan adanya penyusutan serapan tenaga kerja dari 96.630 orang pada awal 2025 menjadi 92.000 orang pada awal 2026.

"Iya, ada penurunan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,35 persen," ujar Sakina saat ditemui di Kota Semarang, Selasa (5/5/2026).

Pergeseran ke Industri Padat Modal

Sakina menjelaskan, fenomena ini dipicu oleh pergeseran tren industri di Jawa Tengah, dari sektor alas kaki yang bersifat padat karya ke industri elektronik dan baterai yang lebih bersifat padat modal. Pergeseran serupa juga terjadi pada sektor listrik dan plastik yang kini beralih ke sektor karet.

Baca juga: Bupati Banyumas Sadewo Lantik 77 Pejabat Sekaligus, Tekankan Birokrasi Tak Boleh Stagnan

Meskipun industri padat modal tidak menyerap tenaga kerja sebanyak industri alas kaki, Sakina menilai sektor ini tetap memberikan dampak domino pada sektor pendukung lainnya.

"Semisal di Kawasan KEK Kendal, di sana investasi berkembang ke industri baterai. Ternyata itu memberikan implikasi bahwa sektor pendukung lainnya juga ikut masuk," jelasnya.

Penurunan Modal Asing dan Revisi Target

Selain masalah tenaga kerja, Jawa Tengah juga mencatat penurunan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 7,81 persen atau sekitar Rp1,1 triliun.

Sakina menyebut, kondisi geopolitik global membuat banyak investor asing memilih sikap wait and see atau menunggu kondisi lebih stabil.

Menanggapi tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berencana melakukan revisi target investasi tahunan.

Baca juga: Tegas! Bupati Kendal Tika: PPPK yang Selingkuh atau Salah Gunakan Wewenang Langsung Dipecat

Target awal sebesar Rp99 triliun kemungkinan besar akan diturunkan, meski angka pastinya masih menunggu keputusan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

"Ya ada revisi target karena kondisi global. Namun, jika merujuk RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), target kami naik 10 persen dari tahun 2025, yakni dari Rp88 triliun menjadi sekitar Rp96 triliun tahun ini," pungkas Sakina. (Iwn)