TRIBUNKALTARA.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara ( Kaltara ) dinobatkan sebagai provinsi terbaik dalam menurunkan tingkat pengangguran di regional Kalimantan pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026.
Atas capaian tersebut, Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang, menerima insentif fiskal sebesar Rp3 miliar yang diserahkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Platinum Hotel & Convention Hall Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (5/5/2026).
Ajang yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Tempo Media ini menjadi panggung bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan kinerja terbaiknya, dengan penilaian di berbagai sektor strategis.
Sebanyak 24 pemerintah daerah di Kalimantan turut berpartisipasi dalam ajang ini dengan berbagai kategori penilaian, mulai dari penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting, pengendalian inflasi, hingga inovasi pembiayaan pembangunan.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya kompetisi sehat antar daerah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.
“Perlu ada dorongan agar daerah lebih kreatif dan efektif dalam menjalankan program,” ujar Tito Karnavian, dalam keterangan tertulis Diskominfo Kaltara, pada Rabu 6 Mei 2026.
Baca juga: Gubernur Kaltara Zainal Paliwang Pastikan TPP ASN Dibayar Penuh
Ia juga menekankan bahwa pemerintah pusat tetap memiliki peran dalam pengawasan dan pengendalian kebijakan daerah.
Sementara itu, Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang, menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan inovasi pembangunan di Kaltara.
“Ini jadi dorongan bagi kami untuk terus berinovasi agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” kata Zainal Paliwang.
Zainal menambahkan, salah satu upaya yang dilakukan adalah pembangunan balai latihan kerja di seluruh kabupaten/kota agar tenaga kerja lokal dapat terserap di berbagai sektor industri.
“Harapannya, lulusan bisa langsung masuk ke dunia kerja, termasuk di proyek industri yang ada di Kaltara,” pungkas Zainal Paliwang
Langkah ini diharapkan mampu menyiapkan tenaga kerja lokal agar siap bersaing dan terserap di berbagai sektor, termasuk proyek industri besar yang tengah berkembang di Kaltara.
Dari capaian ini, Kaltara tidak hanya meraih penghargaan, tetapi juga menunjukkan arah pembangunan yang fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja.
Baca juga: Gubernur Kaltara Zainal Paliwang Pukul Gong Tanda Konreg PDBR Kasulampua 2026 Resmi Dibuka
Tidak hanya pada level lokal, tetap juga dipengaruhi dinamika global dan kebijakan nasional yang terus berkembang.
Hal itu dipaparkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, dalam agenda Penganugerahan Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026, di Hotel Platinum Balikpapan, Selasa (5/5/2026).
Wamendagri menegaskan bahwa setiap pemimpin memiliki masa, tantangan, dan peluang yang berbeda di setiap periode kepemimpinannya.
Dari sisi global, situasi geopolitik menjadi faktor yang semakin berpengaruh terhadap kondisi daerah.
Berbeda dengan masa sebelumnya, kini kepala daerah turut terdampak dinamika global seperti konflik di Timur Tengah, hubungan Amerika Serikat dan Iran, hingga perang Rusia dan Ukraina.
"Hari ini, apa yang terjadi dalam konteks geopolitik bisa berdampak pada daerah.
Berkaitan dengan BBM, inflasi, pangan, dan lain-lain.
Jadi memang konteks global yang menantang ini sangat berbeda," ujar Bima Arya Sugiarto.
Di tingkat nasional, perubahan kepemimpinan membawa pendekatan dan prioritas baru dalam pembangunan.
Berbagai program strategis pemerintah pusat seperti makan bergizi gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, hingga pengembangan kampung nelayan menjadi fokus yang harus dikawal oleh pemerintah daerah.
Bima juga menyinggung adanya perubahan dalam tata kelola keuangan negara dan daerah, yang oleh sebagian pihak dinilai sebagai bentuk sentralisasi.
"Namun, ada pula yang memandangnya sebagai upaya memastikan program pemerintah tepat sasaran hingga ke masyarakat," ucap Bima Arya Sugiarto.
Sementara itu, kepala daerah tetap mempunyai janji elektoral, serta kewajiban memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Termasuk pembayaran tunjangan pegawai (TPP), dan pelayanan publik lainnya.
Kemendagri sendiri, kata Bima Arya Sugiarto, berperan sebagai mediator dan fasilitator bagi pemerintah daerah.
"Kami setiap hari bergiliran untuk mendengar kebutuhan dari kepala daerah.
Kami memposisikan sebagai ember curhat, mediator sekaligus fasilitator," kata Bima Arya Sugiarto.
Dalam konteks tersebut, Kemendagri mendorong penerapan konsep statecraft, atau cara baru dalam mengelola pemerintahan.
Konsep ini menekankan pentingnya pemimpin yang tidak hanya cerdas, tetapi juga terampil, dan dapat dipercaya.
"Cerdas aja tidak cukup.
Harus terampil secara teknis dan handal, atau bisa dipercaya," tandasnya.
Wamendagri menyebut, penerapan statecraft tercermin dalam berbagai kebijakan.
Di antaranya seperti penyesuaian dana transfer ke daerah (TKD), sinkronisasi program antar level pemerintahan, hingga penguatan kolaborasi pusat dan daerah.
Di sisi lain, Bima Arya Sugiarto juga menyoroti adanya perbedaan kinerja antar kepala daerah. Beberapa dinilai lebih banyak mengeluh, sementara lainnya mampu berinovasi dan menjadi inspirasi.
Contohnya, ada daerah yang berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) secara signifikan melalui penertiban reklame dan optimalisasi pajak parkir.
Ada pula yang sukses memanfaatkan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KBPU) untuk pembiayaan infrastruktur seperti penerangan jalan.
Bahkan, terdapat kepala daerah yang mampu mengoptimalkan bantuan dari Kementerian hingga nilainya setara dengan APBD.
"Inilah sebetulnya ruang yang diinginkan oleh Presiden, ketika menerapkan statecraft tadi. Dan sejalan dengan upaya akselerasi, sinfonisasi, dan sinergi," pungkasnya.
Apalagi, Bima menilai, Kalimantan memiliki peran strategis sebagai peta jalan atau road map kota masa depan Indonesia. Hal ini seiring dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
(*)
