TRIBUNNEWS.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya keseimbangan antara pengawasan dan pemberian insentif dalam pembinaan pemerintah daerah (Pemda).

Menurutnya, pendekatan tersebut menjadi kunci untuk mendorong peningkatan kinerja daerah secara berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Tito dalam Malam Anugerah Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Kalimantan yang digelar di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (5/5/2026).

Dalam arahannya, Tito mengakui selama ini pembinaan terhadap Pemda cenderung lebih menitikberatkan pada aspek pengawasan.

“Saya jujur saja, selama lima tahun jadi Mendagri pertama, mikir, ini kita ‘stick’ terus. Ibarat kelinci itu kan ada istilah stick and carrot. Kita kok lebih banyak nakut-nakutin saja, mana carrot-nya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, keseimbangan antara pengawasan dan insentif menjadi penting dalam sistem pemerintahan Indonesia yang menerapkan desentralisasi parsial, di mana pemerintah pusat tetap memiliki peran dalam pembinaan dan pengendalian daerah.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat program pembinaan, termasuk melalui pemberian apresiasi kepada daerah yang menunjukkan kinerja baik.

Menurut Tito, penghargaan tersebut diharapkan menjadi pemicu bagi Pemda untuk terus meningkatkan kinerja serta menghadirkan inovasi dalam tata kelola pemerintahan.

Ia juga menyinggung peningkatan anggaran Kemendagri pada tahun 2026 yang dinilai dapat mendukung pemberian insentif kepada daerah.

“Saya langsung sampaikan ke internal, kita jalan terus untuk memberikan insentif kepada daerah. Saya yakin bisa,” tandasnya.

Dalam ajang tersebut, Kemendagri memberikan penghargaan kepada sejumlah daerah berprestasi berdasarkan empat kategori, yakni penurunan tingkat pengangguran, penanggulangan kemiskinan dan stunting, pengendalian inflasi, serta creative financing.

Baca juga: Mendagri Tito Sebut Penghargaan Daerah Tunjukkan Kinerja Nyata Kepala Daerah

Pada kategori penurunan tingkat pengangguran, Kabupaten Barito Utara meraih Terbaik I tingkat kabupaten, diikuti Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Murung Raya. Untuk tingkat kota, Kota Bontang menjadi Terbaik I dan Kota Palangka Raya Terbaik II, sementara tingkat provinsi diraih Kalimantan Utara.

Pada kategori penanggulangan kemiskinan dan stunting, Kabupaten Tapin meraih Terbaik I tingkat kabupaten, disusul Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Untuk tingkat kota, Kota Banjarbaru menjadi Terbaik I dan Kota Palangka Raya Terbaik II, sedangkan tingkat provinsi diraih Kalimantan Selatan.

Selanjutnya, pada kategori pengendalian inflasi, Kabupaten Sukamara menjadi Terbaik I tingkat kabupaten, diikuti Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Pulang Pisau. Untuk tingkat kota, Kota Samarinda meraih Terbaik I dan Kota Banjarmasin Terbaik II, sementara tingkat provinsi diraih Kalimantan Barat.

Adapun pada kategori creative financing, Kabupaten Kotabaru meraih Terbaik I tingkat kabupaten, diikuti Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Kotawaringin Barat. Untuk tingkat kota, Kota Samarinda menjadi Terbaik I dan Kota Palangka Raya Terbaik II, sementara Kalimantan Barat kembali meraih penghargaan di tingkat provinsi.

Sebagai bentuk apresiasi, Kemendagri memberikan insentif fiskal kepada para pemenang, yakni Rp1 miliar untuk Terbaik III, Rp2 miliar untuk Terbaik II, serta Rp3 miliar untuk Terbaik I dan tingkat provinsi.

Baca juga: Inflasi April 2026 Terkendali di 2,42 Persen, Kemendagri Minta Daerah Tak Lengah