Pengalaman Tangani Daerah Terluar RI, Setim Ala Dipercaya Jadi Kepala Pengelola Perbatasan Malinau
Junisah May 06, 2026 07:14 PM

 

​TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU -Setim Ala telah dilantik sebagai Kepala Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Malinau, oleh Bupati Malinau Wempi W Mawa, Rabu (6/5/2026). Sebelum dilantik menjadi Kepala BPPD Malinau, Setim Ala harus mengikuti seleksi terbuka yang telah ditetapkan.

Awalnya Setim Ala menjabat sebagai  Camat Kayan Hulu, namun pria kelahiran 1973 di Apau Kayan ini berhasil mengikuti seleksi terbuka dan dipercaya Bupati Malinau sebagai Kepala BPPD Malinau.

Setim Ala telah meniti karier sebagai ASN sekira 25 tahun lamanya. Mulai mengabdi dan terangkat sebagai ASN sejak Desember tahun 2001. Berarti Setim Ala  telah menghabiskan setengah usianya meniti karier sebagai PNS di perbatasan.

​​Sebagai putra daerah kelahiran Apau Kayan, persoalan tapal batas, kultur masyarakat, hingga isu beranda NKRI telah menjadi bagian dari karier ASN yang kini berusia 52 tahun tersebut.

Baca juga: Bupati Malinau Wempi Lantik 8 Kepala Dinas Baru: Dorong Perkuat Transparansi Informasi OPD

​"Saya cukup lama sebelumnya di perbatasan, sebelumnya juga sebagai camat di Kayan Hulu, jadi sedikit banyak memahamilah bagaimana kondisi sosial-ekonomi masyarakat kita," ungkap Setim saat diwawancarai seusai pelantikan, Rabu (6/5/2026).

​Selain karier, Setim Ala juga dikenal karena silsilah keluarganya. Selain merupakan keturunan langsung dari Raja Apau Kayan, Lencau Ingan, sepak terjang saudaranya juga dikenal luas masyarakat Malinau.

​Setim Ala merupakan adik dari Kepala Adat Besar Apau Kayan sekaligus Ketua Komisi 3 DPRD Malinau, Ibau Ala. Selain itu, dia juga merupakan adik dari Wakil Gubernur Kalimantan Utara saat ini, Ingkong Ala.

​Terlepas dari silsilahnya, pemilihan sosoknya sebagai Kaban Perbatasan sepenuhnya diukur dari prestasi dan kariernya yang konsen menangani daerah terluar Malinau.

​Sebagai langkah awal menduduki jabatan Kaban Perbatasan, Setim menyampaikan akan mulai merancang beberapa skema untuk peningkatan ekonomi warga di perbatasan.

PELANTIKAN JPT Pratama- Suasana prosesi pengambilan sumpah janji jabatan delapan Kepala OPD hasil seleksi terbuka di Kantor Bupati Malinau, Kamis (6/5/2026). Pelantikan ini memastikan delapan instansi kini memiliki pimpinan definitif guna memaksimalkan kinerja organisasi melalui hasil seleksi JPTP.
PELANTIKAN JPT Pratama- Suasana prosesi pengambilan sumpah janji jabatan delapan Kepala OPD hasil seleksi terbuka di Kantor Bupati Malinau, Kamis (6/5/2026). Pelantikan ini memastikan delapan instansi kini memiliki pimpinan definitif guna memaksimalkan kinerja organisasi melalui hasil seleksi JPTP. (TribunKaltara.com/Mohamad Supri)

​"Ke depan kami perlu banyak pemahaman lagi terkait daerah perbatasan. Komunikasi termasuk adaptasi dengan jabatan saat ini. Termasuk hubungan antarpemerintah RI, provinsi, hingga kabupaten," katanya.

​Menurut Setim Ala, pengelolaan perbatasan lebih kompleks karena melibatkan strategi komunikasi level bilateral karena berkaitan dengan hubungan antarnegara.

​Sebagai awal, menurutnya, dirinya akan berupaya memahami tupoksi dan kemungkinan program yang bisa berdampak baik bagi kesejahteraan warga perbatasan.

​(*)

​Penulis: Mohammad Supri

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.