Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Maula M Pelu

AMBON, TRIBUNAMBON.COM-Aksi demostrasi penolakan kebijakan konservasi laut di Pulau Damer, Maluku Barat Daya (MBD), kali ini menghadirkan pemandangan yang tak biasa. 

Ditengah barisan mahasiswa dan masyarakat adat, tampak seorang guru besar ikut berdiri, menyatu dalam gelombang protes yang sarat argumentasi, bukan sekedar teriakan di Kantor Gubernur Maluku pada Rabu (6/5/2026) siang itu. 

Prof. Dr. Aholiab Watloly, S.PAK.,M.Hum, seorang akademisi filsafat dan sosiologi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Pattimura Ambon, memilih turun langsung ke lapangan. 

Baca juga: Demo di Kantor Gubernur Maluku, Mahasiswa dan Warga Adat Tolak Kebijakan Konservasi Laut Damer

Baca juga: 24 WNA Asal Cina Diciduk di Tambang Gunung Botak Pulau Buru, Dokumen Disita Imigrasi Maluku

Kehadirannya memberi warna berbeda pada aksi yang menolak kebijakan konservasi laut sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2022. 

Terpantau riuhnya orasi menjadi ruang dialektika. Mahasiswa berbicara dengan data, masyarakat adat bersuara dengan pengalaman, dan akademisi memperkuat dengan refleksi kritis. 

“Disela-sela ini beta (saya) ada kesibukan ujian S2 tesis. Beta pembimbing. Beta minta ijin dari teman-teman untuk harus dengar anak-anak punya aspirasi perjuangan. Ternyata anak-anak ini cerdas. Bukan sekedar ngomong,” ujar Prof. Watloly, ditemui TribunAmbon.com. 

Sebagai seorang akademisi senior, cara narasi penolakan konservasinya tidak mentah-mentah, melainkan dipersoalkan dari sudut pandang eksistensi masyarakat kepulauan. 

Bahwa Laut dalam argumentasinya yang mengemuka, bukan sekedar ruang ekologis, tetapi ruang hidup, ruang budaya, bahkan ruang moralitas. 

Prof. A. Watloly menegaskan, masyarakat adat Maluku tidak bisa dipisahkan dari teritorialnya. 

Laut dan daratan adalah satu kesatuan kosmos. 

“Laut bukan saja bentangan geografis tetapi kosmos dunia yang menghidupi masyarakat kepulauan. Antara pulau yang satu dengan pulau yang lain, itu yang disebut masyarakat kepulauan. Tapi kalau laut sudah diambil, maka kami kehilangan. Kami kan masyarakat antar pulau, budaya antar pulau, pertukaran sosial antar pulau, kalau ini diambil maka katong kehilangan kosmos itu, kehilangan dasar, kehilangan warna moral dalam perjuangan,” sambungnya.

Aksi ini juga memperlihatkan kekhawatiran nyata. 

Bagi warga Pulau Damer yang bergantung pada laut, kebijakan konservasi berpotensi memutus rantai ekonomi keluarga. 

Anak-anak bisa kehilangan akses pendidikan jika orang tua mereka tak lagi bebas mengelola laut dan daratnya. 

“Jangan ambil dunia mereka. Mereka harus tetap jadi pemilik dan pewaris,” ujarnya. 

“Ada manfaat dari apa yang disebut sebagai konservasi, cuman penerapan konservasi secara buta begini membunuh masyarakat, mengambil hak hidup masyarakat, dan juga dunia kehidupan masyarakat diambil. Mereka menjadi terasing ditengah-tengah dunianya,” sambung Prof. A. Watloly. 

Bahwa laut tegas Prof. A. Watloly, dipandang lebih bukan sebatas sumber hidup, tetapi identitas masyarakat Maluku.  

“Kalau laut diambil, Katong (kita) kehilangan bukan cuma sumber hidup, tetapi juga identitas. Laut itu yang bikin Katong jadi orang basudara,” katanya. 

Aksi kurang lebih tiga jam itu, diterima langsung Pemerintah Provinsi Maluku, melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Sadali Ie. 

Dirinya merespon, dalam waktu dekat Pemerintah Provinsi akan menjadwalkan pertemuan lanjut dengan Prof. A. Watloly, bersama masyarakat adat dari Pulau Damer. 

Aksi berjalan tertib dan dikawal satpol PP. Terpantau AKBP Nur Rahman, Wakapolresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, bersama aparat kepolisian juga hadir mengawal jalannya aksi. (*)