Laporan Wartawan TribunPriangan.com, Ai Sani Nuraini

TRIBUNPRIANGAN.COM, CIAMIS – Pemerintah Kabupaten Ciamis terus mempercepat transformasi digital pelayanan publik dengan mendorong aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) guna memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran.

Langkah tersebut diwujudkan melalui kegiatan aktivasi IKD yang digelar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bersama Dinas Sosial Kabupaten Ciamis di Aula Dinas Sosial Ciamis, Rabu (6/5/2026).

Kegiatan ini menyasar pegawai Dinas Sosial, agen sosial, hingga Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang terlibat langsung dalam proses distribusi bansos. 

Mereka mendapatkan pendampingan aktivasi IKD sekaligus pemahaman teknis pemanfaatannya di lapangan.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ciamis, Ihsan Rasyad menegaskan, digitalisasi melalui IKD menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas data penerima manfaat.

“Dengan IKD, data penerima bantuan akan lebih valid dan terintegrasi, sehingga meminimalisir kesalahan dalam penyaluran bansos,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Ciamis, Yayan Muhamad Supyan, menyebut IKD bukan sekadar pengganti KTP fisik, melainkan kunci integrasi data lintas sektor.

“Melalui IKD, proses verifikasi penerima bantuan bisa dilakukan lebih cepat, akurat, serta menekan potensi duplikasi data,” katanya.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara Disdukcapil dan Dinas Sosial, mengingat data kependudukan menjadi fondasi utama dalam berbagai program pemerintah, termasuk perlindungan sosial.

“Kami dorong seluruh petugas lapangan, baik dari Dinsos maupun Tagana, segera mengaktifkan IKD. Mereka adalah ujung tombak untuk memastikan data masyarakat benar-benar valid,” tambahnya.

Yayan juga mengajak masyarakat untuk mulai beralih ke identitas digital sebagai bagian dari adaptasi perkembangan teknologi.

“Ke depan, IKD akan terintegrasi dengan berbagai layanan, mulai dari kesehatan, perbankan hingga layanan publik lainnya. Masyarakat diharapkan segera mengaktifkan IKD agar bisa merasakan manfaatnya,” pungkasnya.

Dengan percepatan ini, seluruh unsur penyalur bansos diharapkan telah memiliki IKD, sehingga layanan kepada masyarakat bisa berjalan lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran.(*)