Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Ruth D Laiskodat menyebut imunisasi merupakan investasi jangka panjang.
Ruth mengatakan, imunisasi merupakan upaya penting tidak hanya untuk melindungi individu dari penyakit berbahaya, tetapi juga membangun kekebalan kelompok yang melindungi masyarakat luas, terutama kelompok rentan seperti bayi, balita, ibu hamil, dan lansia.
“Imunisasi merupakan investasi kesehatan jangka panjang yang sangat menentukan kualitas sumber daya manusia kita,” ujarnya dalam Workshop Penguatan Program Imunisasi Terintegrasi dan Komitmen Berkelanjutan Pembiayaan di Provinsi NTT, di Hotel Harper Kupang.
Dalam keterangannya, Rabu (6/5/2026), ia mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen pembiayaan kesehatan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mencapai target imunisasi dan melindungi masyarakat dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).
Baca juga: UNICEF Dorong Pemerintah Optimalkan Imunisasi Anak di NTT
Baca juga: Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap di NTT 63,4 Persen, Dinkes Kejar Target 85 Persen Tahun 2026
Menurutnya, capaian imunisasi dasar lengkap di NTT masih fluktuatif, yakni 71,9 persen pada 2023, turun menjadi 43,5 persen pada 2024, dan naik kembali menjadi 63,2 persen pada 2025, namun masih di bawah target nasional 80 persen.
“Ini menjadi alarm bersama bahwa penguatan layanan imunisasi harus dilakukan lebih terarah, merata, dan kolaboratif,” katanya.
Ia menambahkan, kondisi geografis kepulauan dan keterbatasan akses layanan kesehatan menjadi tantangan yang membutuhkan kerja sama lintas sektor.
Karena itu, percepatan imunisasi harus menjadi tanggung jawab bersama. Ruth juga mengimbau masyarakat agar melengkapi imunisasi anak sesuai jadwal layanan kesehatan.
“Perlindungan kesehatan dimulai dari keluarga, dan keluarga yang sadar imunisasi adalah fondasi masa depan NTT,” ujarnya.
Kepala Kantor UNICEF Perwakilan NTT-NTB, Yudhistira Yewangoe mengatakan, kegiatan itu merupakan rangkaian dukungan UNICEF untuk NTT dalam peningkatan status kesehatan ibu dan anak.
Baca juga: UNICEF Mendukung Bidang Pendidikan dan Layanan Sosial Timor Leste
"Pemerintah Indonesia dan UNICEF baru saja meluncurkan Country Programme Action Plan (CPAP) program Kerja Sama Pemerintah RI dan UNICEF Periode 2026–2030. Salah satu indikator utama yang menjadi fokus pengukuran kami adalah sektor kesehatan,” ujarnya.
Yudhistira menjelaskan, fokus sektor.kesehatan mencakup peningkatan cakupan imunisasi, pemeriksaan ibu hamil, serta penurunan angka kematian ibu dan balita. Menurutnya, seluruh isu tersebut menjadi pembahasan utama dalam workshop kali ini.
Ia menegaskan, UNICEF berkomitmen mendukung pemerintah daerah dalam membangun sistem kesehatan yang berkualitas dan inklusif.
Menurutnya, capaian paling krusial terletak pada penguatan layanan dasar sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat.
Ia menjelaskan, layanan pemeriksaan kehamilan dan cakupan imunisasi sebagian besar berlangsung di tingkat pelayanan dasar, seperti puskesmas dan posyandu. Karena itu, kedua institusi tersebut perlu diperkuat agar mampu memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat.
“Tujuannya agar masyarakat benar-benar mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas di tingkat dasar. Namun, masih terdapat kendala, terutama keterbatasan jumlah kader di posyandu, sehingga belum sepenuhnya dipandang sebagai titik penting dalam pemantauan kesehatan anak,” ujarnya.
Untuk itu, ia mendorong penguatan sektor ini dilakukan secara kolaboratif, termasuk melalui peran TP-PKK yang memiliki jaringan hingga ke tingkat akar rumput. Menurutnya, potensi tersebut dapat dimobilisasi untuk mendukung penguatan layanan di posyandu dan puskesmas.
"Puskesmas juga berbagai kendala. Terutama dari sisi ketersediaan sarana prasarana. Akses jangkauan di wilayah sulit. Ketersediaan tenaga kesehatan, terutama dokter dan tenaga kesehatan yang ahli," katanya.
Yudhistira menegaskan bahwa kondisi tersebut membutuhkan strategi yang tepat serta komitmen bersama, termasuk dukungan anggaran yang memadai, untuk memfokuskan pembangunan pada penguatan layanan dasar kesehatan.
Baca juga: Dinkes NTT Ingin Warga Terkena Gigitan HPR Cepat Datangi Faskes untuk Penanganan Medis
Menurutnya, hingga saat ini layanan dasar masih belum berjalan optimal, meskipun di beberapa daerah telah menunjukkan adanya kemajuan. Salah satu hal yang menjadi perhatian utama adalah masih adanya anak-anak yang belum pernah mendapatkan imunisasi sama sekali.
"Kita dapat melihat perkembangan yang signifikan. Ketika ada komitmen dan kemauan, serta semua pihak bergerak bersama, jumlah anak yang tidak mendapatkan imunisasi sama sekali (zero-dose) menurun drastis pada tahun 2025. Dari sekitar 39.000 anak pada tahun 2024, angka tersebut turun menjadi 14.000 anak pada tahun 2025,” katanya.
Melihat capaian tersebut, Yudhistira optimistis bahwa melalui gerakan kolaboratif dan komitmen kuat dari pemerintah, cakupan layanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat dapat terus ditingkatkan.
Staf Ahli TP PKK Provinsi NTT, Ny. Vera Christina Sirait Asadoma mengatakan, seluruh upaya ini bermuara pada peningkatan kualitas layanan di posyandu. Karena itu, dibutuhkan kerja sama yang kuat dan berkelanjutan dari tingkat provinsi hingga desa agar pelayanan kesehatan dasar dapat berjalan semakin optimal.
“Diusahakan setiap ada kegiatan posyandu, pengurus PKK di desa setempat dapat hadir untuk meninjau dan melakukan pengawasan,” ujarnya.
Ny. Vera mengakui, banyak kader posyandu di desa maupun kelurahan saat ini telah berusia tidak lagi muda. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam upaya peningkatan kapasitas serta dalam menjalin komunikasi yang lebih efektif dengan ibu-ibu muda dan anak-anak.
Untuk itu, ia mendorong agar pengurus TP PKK di tingkat desa dan kelurahan dapat melakukan kunjungan secara rutin serta evaluasi berkala.
Menurutnya, posyandu sebagai layanan kesehatan dasar merupakan fasilitas yang paling dekat dengan masyarakat dan sudah sepatutnya menjadi ruang yang nyaman, ramah, dan menyenangkan bagi semua kalangan.
Ny. Vera juga menekankan pentingnya peningkatan perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah hingga tingkat desa terhadap layanan kesehatan dasar, khususnya posyandu.
Ia menyampaikan bahwa TP PKK Provinsi NTT saat ini tengah berupaya mengaktifkan kembali gerakan Dasa Wisma sebagai bagian dari penguatan peran masyarakat di tingkat akar rumput.
“Peran kami di PKK adalah memastikan posyandu berjalan dengan baik dan semua anak mendapatkan imunisasi lengkap,” ujarnya.
Dia berharap TP PKK di tingkat pemerintah daerah dapat terus mendukung upaya tersebut, terutama melalui penguatan komunikasi hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Ia menegaskan bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang harus menjadi prioritas bersama.
“Kita memiliki enam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Ke depan, dalam pelaksanaan bantuan sosial maupun program pembangunan, kita bisa berkolaborasi dengan posyandu. Misalnya, bantuan dapat diberikan dengan syarat tertentu, seperti ibu hamil yang rutin melakukan pemeriksaan kehamilan, memperhatikan gizi, atau anak yang telah mendapatkan imunisasi lengkap,” ujarnya.
Ia juga berharap ke depan dapat terbangun kolaborasi yang lebih kuat agar layanan posyandu di desa dan kelurahan semakin optimal. Menurutnya, upaya ini tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kerja sama dari berbagai pemangku kepentingan secara berkelanjutan.
Kegiatan ini menghadirkan peserta dari Dinas Kesehatan Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, Sumba Tengah hingga Kabupaten Flores Timur, Badan Anggaran dan Subdit Imunisasi Kemenkes RI dan Kanwil Kemenag NTT.
Peserta lainnya adalah Dinas Kominfo NTT, Bapperida Provinsi NTT dan Kota Kupang serta LSM dan jurnalis hingga TP PKK Provinsi NTT. Selain itu, ada juga peserta yang mengikuti workshop secara daring.
Usai workshop, para peserta melakukan penandatanganan komitmen bersama program imunisasi & kesehatan ibu dan anak di Provinsi NTT. Masing-masing perwakilan membubuhkan tandatangan di baner yang disiapkan. (fan)