TRIBUNTRENDS.COM - Di tengah meningkatnya sorotan terhadap kinerja pemerintah daerah, gelombang kritik kini datang dari kalangan mahasiswa.
Bukan sekadar aksi turun ke jalan, kali ini suara tersebut dikemas dalam bentuk tantangan intelektual: debat terbuka.
Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Mulawarman (BEM KM Unmul) secara resmi menantang Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, untuk hadir dalam forum diskusi terbuka yang mengangkat isu tajam terkait kinerja pemerintah.
Kegiatan bertajuk “Inkompetensi Pemerintah dalam Menentukan Skala Prioritas” ini dijadwalkan berlangsung di Teras Samarinda pada Rabu (6/5/2026) pukul 15.00 Wita.
Informasi tersebut sebelumnya telah beredar luas melalui media sosial, khususnya lewat unggahan akun Instagram resmi @bemkmunmul.
Baca juga: Ironi Anggaran Gubernur Kaltim Rudy Masud, Renovasi Rujab Lebih Cepat dari Perbaikan Layanan Publik
Ketua BEM KM Unmul, Hiththan Hersya Putra, menegaskan bahwa kehadiran gubernur dalam forum tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk nyata pertanggungjawaban kepada publik.
“Kami sudah melayangkan surat pada tanggal 22 April kemarin berkali-kali, setidaknya gubernur harus mau dan harus hadir."
"Ketika gubernur hadir, itu bentuk pertanggungjawaban. Salah satu yang akan kami minta ialah perbaikan total, evaluasi total,” ujar Hiththan saat dihubungi, Rabu (6/5/2026).
Nada kritik bahkan meningkat lebih jauh. Hiththan menyebut, jika evaluasi menyeluruh dinilai tidak mampu memperbaiki keadaan, maka opsi mundur dari jabatan juga menjadi tuntutan yang dianggap layak.
“Kalau memang gubernur gentle, ya harus mau mundur,” lanjutnya.
Tantangan debat ini bukan muncul tanpa sebab. Menurut Hiththan, banyak persoalan di Kalimantan Timur yang dinilai belum mendapatkan penyelesaian yang memadai, termasuk realisasi janji-janji kampanye yang dipertanyakan efektivitasnya.
“Ada begitu banyak persoalan. Apakah janji-janji kampanye dijalankan dengan maksimal, itu yang kami soroti,” katanya.
Ia juga menyoroti minimnya keterlibatan kepala daerah dalam ruang-ruang dialog bersama mahasiswa. Bahkan, dalam berbagai aksi yang dilakukan, kehadiran langsung gubernur disebut jarang terjadi.
“Gubernur tidak pernah hadir di forum diskusi yang diinisiasi mahasiswa. Bahkan saat aksi pun jarang menghadapi langsung,” ujarnya.
Meski demikian, mahasiswa menegaskan bahwa gerakan kritik tidak akan berhenti hanya karena absennya pejabat yang dituju.
“Aksi berjilid-jilid tidak bisa dihapuskan. Tapi seharusnya dengan gubernur datang itu bisa sedikit meredam,” katanya.
Baca juga: Di Balik Polemik Miliaran: Ternyata Rumah Jabatan Gubernur Kaltim Pernah Banjir hingga Lantai 2
Tak hanya membahas persoalan daerah, forum tersebut juga akan mengangkat isu-isu nasional. Untuk memperkaya diskusi, kegiatan ini turut menghadirkan Ketua BEM UGM 2025, Triyo Ardianto, sebagai salah satu pembicara.
Kehadiran tokoh mahasiswa dari luar daerah ini diharapkan dapat memperluas perspektif serta memperkuat substansi kritik yang disampaikan.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memberikan klarifikasi tegas terkait informasi yang beredar.
Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menyatakan bahwa flyer yang beredar di media sosial tidak pernah dikonfirmasi kepada pihak pemerintah.
“Flyer itu tidak benar dan tidak pernah dikonfirmasi kepada kami,” tegas Faisal.
Ia juga memastikan bahwa Gubernur Rudy Mas’ud belum menerima undangan resmi maupun memberikan konfirmasi kehadiran dalam kegiatan tersebut. Bahkan, disebutkan bahwa saat ini gubernur tengah berada di Jakarta.
Diskominfo pun mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar, terutama di media sosial.
“Pastikan informasi berasal dari sumber resmi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman,” pungkasnya.
Peristiwa ini menjadi gambaran nyata dinamika antara mahasiswa dan pemerintah: di satu sisi ada tuntutan transparansi dan akuntabilitas, di sisi lain muncul klarifikasi untuk menjaga stabilitas informasi publik.
Apakah tantangan debat ini akan benar-benar terwujud atau justru menjadi polemik baru, masih menjadi tanda tanya.
Namun satu hal yang pasti, suara mahasiswa kembali menegaskan perannya sebagai pengawas kritis jalannya pemerintahan.
***
(TribunTrends/Kompas)
