TRIBUNTRENDS.COM - Di tengah gencarnya dorongan pemerintah agar perguruan tinggi ikut terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), tidak semua kampus memilih langsung melangkah.
Sebagian perguruan tinggi justru mengambil sikap hati-hati, menimbang berbagai risiko, dampak, hingga konsekuensi jangka panjang sebelum memutuskan terjun ke dalam program nasional tersebut.
Salah satunya datang dari Universitas Andalas yang menegaskan belum ingin gegabah mengambil keputusan terkait pengelolaan MBG melalui pembentukan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).
Baca juga: Diterpa Isu Politik 2029, Program MBG Ditegaskan Murni untuk Rakyat: Mentan Andi Amran Buka Suara!
Di tengah besarnya perhatian publik terhadap program MBG, pihak Universitas Andalas menilai kebijakan tersebut masih membutuhkan kajian yang matang dan menyeluruh.
Sekretaris Universitas Andalas, Aidinil Zetra, mengatakan bahwa program MBG tidak bisa langsung disamakan dengan tugas utama perguruan tinggi sebagaimana tertuang dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.
“Tidak otomatis sesuai bisnis proses yang dilakukan dalam penyediaan MBG dan bisnis proses yang dikelola oleh pemerintah,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).
Pernyataan itu menunjukkan bahwa pihak kampus tidak ingin sekadar mengikuti arus tanpa mempertimbangkan kesesuaian fungsi akademik dan tata kelola institusi pendidikan tinggi.
Aidinil menegaskan, sebelum sebuah perguruan tinggi memutuskan terlibat langsung, diperlukan analisis mendalam agar kebijakan yang diambil tidak justru menimbulkan persoalan baru.
Hasil kajian sementara yang dilakukan civitas akademika Unand disebut menunjukkan bahwa program MBG masih memerlukan evaluasi dari berbagai sisi, termasuk sistem dan orientasi pelaksanaannya.
“Sehingga orientasinya jelas, siapa yang diuntungkan dan dirugikan. Jadi kebijakannya harus disempurnakan,” kata dia.
Menurut pihak kampus, kejelasan arah program menjadi penting agar manfaat yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan dampak negatif di kemudian hari.
Baca juga: BEM IPB Tak Setuju Dapur MBG Masuk Kampus, Ultimatum Kepala BGN: Jangan Terlalu Memaksa Pak
Universitas Andalas juga mengingatkan bahwa perguruan tinggi bukan hanya pelaksana teknis, melainkan institusi ilmiah yang memiliki tanggung jawab melakukan evaluasi kritis terhadap kebijakan publik.
Karena itu, proses pengkajian dianggap jauh lebih penting dibanding sekadar menjalankan program tanpa kesiapan matang.
“Kalau program MBG tidak dievaluasi secara menyeluruh, reputasi perguruan tinggi akan dipertaruhkan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kampus ingin menjaga integritas akademik sekaligus memastikan setiap keterlibatan benar-benar berdasarkan pertimbangan ilmiah dan kepentingan masyarakat luas.
Meski memilih berhati-hati, Universitas Andalas tidak sepenuhnya menolak kemungkinan untuk ikut terlibat dalam program MBG di masa mendatang.
Pihak kampus menyebut keterlibatan masih mungkin dilakukan, terutama melalui badan usaha yang dimiliki universitas, bukan langsung melalui institusi akademiknya.
Selain itu, Unand menilai koordinasi yang matang dengan pemerintah menjadi hal mutlak agar pelaksanaan program dapat berjalan efektif dan tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.
Baca juga: Rektor Siap Bangun Dapur, Mahasiswa Siap Melawan! Pecah Kongsi di IPB Soal Program MBG
Dalam pandangan pihak kampus, aspek pengelolaan keuangan juga menjadi perhatian penting. Program sebesar MBG dinilai harus memiliki sistem yang transparan dan benar-benar berpihak pada kepentingan publik.
“Selagi program ini belum jelas, perguruan tinggi belum bisa memutuskan walaupun memang perintah dari pemerintah pusat,” tuturnya.
Sikap hati-hati Universitas Andalas ini pun menggambarkan dinamika baru di dunia pendidikan tinggi: antara mendukung program strategis negara dan menjaga marwah akademik agar tetap berjalan sesuai prinsip kehati-hatian, kajian ilmiah, dan kepentingan masyarakat luas.
***
(TribunTrends/Kompas)
