WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan pengentasan kemiskinan harus dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi, mulai dari bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, hingga pendidikan.
Hal itu disampaikan saat menerima audiensi sejumlah kepala daerah di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (6/5/2026).
Audiensi dihadiri Wali Kota Cimahi Letkol (Purn.) Ngatiya, Bupati Bangkalan Lukman Hakim, Bupati Pulau Taliabu Sashabilla Lutfitalia Widya Mus, Bupati Pandeglang R. Dewi Setiani, dan Bupati Sabu Raijua Krisman Bernard Riwu Kore.
Dalam pertemuan tersebut, Gus Ipul meminta para kepala daerah fokus pada tiga pendekatan utama dalam mengatasi kemiskinan.
Yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan keluarga miskin, dan mencegah transmisi kemiskinan antargenerasi.
“Pokoknya saya minta Pak Bupati, tiga ini saja pendekatannya. Pertama, bagaimana mengurangi beban pengeluaran keluarga, kedua, meningkatkan pendapatan, dan yang terakhir, mencegah transmisi kemiskinan,” kata Gus Ipul di Ruang Rapat Utama, Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu (6/5/2026).
Menurutnya, bantuan sosial menjadi instrumen awal untuk menekan beban pengeluaran masyarakat miskin.
Setelah itu, intervensi dilanjutkan melalui program pemberdayaan agar penerima manfaat mampu meningkatkan pendapatan dan mandiri secara ekonomi menuju graduasi.
Ia menambahkan, pendidikan berkualitas juga menjadi kunci penting untuk memutus rantai kemiskinan yang diwariskan antargenerasi. Salah satu program yang disiapkan pemerintah adalah Sekolah Rakyat.
“Dengan bansos mengurangi beban pengeluaran. Setelah itu ditindaklanjuti dengan pemberdayaan. Agar apa? Meningkatkan pendapatan. Supaya kemiskinan tidak turun-menurun, maka dicegah dengan adanya pendidikan. Salah satunya adalah Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Gus Ipul mengatakan Sekolah Rakyat diprioritaskan bagi keluarga miskin ekstrem yang selama ini kerap luput dari akses pendidikan, seperti anak yang belum sekolah, putus sekolah, maupun berpotensi putus sekolah.
Ia menegaskan program tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam memelihara fakir miskin dan anak terlantar sebagaimana amanat konstitusi.
“Orang-orang seperti inilah yang jadi perhatian Presiden,” katanya.
Saat ini, Sekolah Rakyat telah beroperasi di 166 titik. Tahun ini, sebanyak 453 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA diproyeksikan lulus.
Menurut Gus Ipul, Sekolah Rakyat menerapkan sistem multi-entry dan multi-exit sehingga siswa dapat menyesuaikan proses belajar sesuai kemampuan masing-masing.
Selain itu, para siswa Sekolah Rakyat juga mulai menorehkan prestasi di berbagai tingkat.
Tercatat satu prestasi internasional, 162 prestasi tingkat nasional, 87 tingkat provinsi, serta 75 prestasi tingkat kabupaten dan kota.
Khusus lulusan SMA, pemerintah memastikan para siswa tidak menganggur setelah lulus.
Mereka akan diarahkan melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi atau masuk ke dunia kerja sebagai tenaga terampil.
“Ini adalah persembahan negara untuk keluarga yang paling tidak mampu dan ini adalah gagasan Presiden Prabowo, dan juga menjadi bagian dari warisan atau legasi bupati dan wali kota yang menyelenggarakan Sekolah Rakyat,” kata Gus Ipul.
Dalam kesempatan itu, sejumlah kepala daerah menyampaikan dukungan terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat di wilayah masing-masing.
Bupati Bangkalan Lukman Hakim mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran dan memulai proses pematangan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
“Penganggarannya sudah ada dan sekarang sudah mulai proses pematangan. 65 persen sudah pematangan lahan,” katanya.
Sementara itu, Bupati Pandeglang R. Dewi Setiani mengajukan tambahan Sekolah Rakyat untuk memperluas jangkauan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin.
“Kami mengajukan Sekolah Rakyat kembali untuk memenuhi kuota sesuai Desil 1 dan 2. Hari ini kami membawa proposal yang sudah dilengkapi dengan lahan bersertifikat seluas 10 hektare,” ujarnya.
Bupati Pulau Taliabu Sashabilla Lutfitalia Widya Mus mengatakan daerahnya menghadapi keterbatasan APBD untuk penyediaan lahan.
Namun, dukungan masyarakat memungkinkan penyediaan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
“Alhamdulillah ada sekelompok keluarga yang menghibahkan dan mewakafkan lahannya seluas 4 hektare untuk digabungkan dengan 1 hektare dari Dinas Pendidikan kabupaten, sehingga total kami memiliki 5 hektare,” katanya.
Menurutnya, dukungan masyarakat tersebut menjadi bukti besarnya harapan warga agar Sekolah Rakyat hadir di Pulau Taliabu.
Ini merupakan bukti bahwa Sekolah Rakyat di Taliabu nantinya dibangun dari rakyat.
"Kami memohon dukungan sebesar-besarnya dari Pak Menteri agar Sekolah Rakyat bisa hadir di Pulau Taliabu. Saat ini secara keseluruhan ada 1.378 anak yang tidak sekolah yang sudah tercatat, belum yang tercatat. Biasanya datang dari keluarga yang tinggalnya masih nomaden,” katanya.
