TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Keinginan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah subsidi di wilayah Jawa Tengah ternyata tak hanya terbentur oleh harga material bangunan atau kenaikan biaya hidup semata.
Di balik ribuan pengajuan kredit rumah subsidi, ada persoalan baru yang diam-diam menjadi momok menakutkan bagi pengembang, yakni jeratan pinjaman online (pinjol) dan paylater.
Menurutnya, sebagian besar persoalan KPR macet tersebut justru muncul dari tunggakan nominal kecil yang kerap kali dianggap sepele oleh masyarakat.
Baca juga: Fakta Literasi Keuangan Gen Z di Banyumas: Rentan Terjerat Paylater, Mulai Terjun di Investasi Saham
“Kadang cuma tunggakan Rp50 ribu atau Rp100 ribu di paylater atau pinjol. Konsumen merasa sudah selesai, ternyata masih ada administrasi yang belum tertutup dan akhirnya muncul kolektivitas lima,” ujar Sugiyatno saat acara Rakerda Himperra Jawa Tengah di Kota Semarang, Kamis (7/5/2026).
Ia mengatakan kondisi tersebut sangat memengaruhi persentase serapan rumah subsidi, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memang menjadi pasar utama pembiayaan FLPP.
Dalam praktiknya, dari setiap 10 pengajuan kredit rumah subsidi ke bank, sekitar tiga hingga empat orang dipastikan gagal akibat catatan kredit mereka yang bermasalah.
Sugiyatno menilai persoalan SLIK OJK ini kini menjadi sebuah tantangan baru bagi sektor perumahan subsidi, di tengah upaya pemerintah mengejar target pembangunan 350 ribu unit rumah secara nasional.
Padahal, Provinsi Jawa Tengah selama ini menjadi salah satu tulang punggung penyumbang terbesar rumah subsidi secara nasional.
Tahun lalu, realisasi pembangunan rumah subsidi di Jawa Tengah mencapai sekitar 24 ribu unit, dan kontribusi anggota Himperra mencapai 9.800 unit atau sekitar 40 persen dari total capaian daerah.
“Tahun ini target kami naik dua kali lipat. Kalau sesuai arahan pusat, Himperra Jateng harus bisa mencapai 13 ribu sampai 15 ribu unit,” ujarnya.
Sugiyatno menyebut banyak proyek perumahan yang sebenarnya sudah mengantongi izin dan sesuai tata ruang, tetapi mendadak terhambat akibat adanya perubahan regulasi yang tumpang tindih.
“Ada yang PBG-nya sudah keluar, HGB sudah ada, RTRW-nya juga perumahan, tapi tiba-tiba muncul LSD sehingga enggak bisa dibangun,” katanya menceritakan keluhan pengembang.
Menurut dia, persoalan regulasi tersebut diperkirakan membuat target pembangunan rumah subsidi di Jawa Tengah pada tahun lalu terpaksa meleset sekitar 30 persen.
“Target awal sebenarnya bisa sampai 15 ribu unit, tapi realisasi baru sekitar 9.800 unit,” ucapnya.
Tak hanya itu, pihak pengembang kini juga mulai terpukul oleh tren kenaikan harga material bangunan yang disebut telah mencapai kisaran 20 persen.
Beberapa komponen konstruksi utama seperti baja ringan, besi, dan material pabrikan lainnya dilaporkan mengalami lonjakan harga yang cukup tajam dalam beberapa bulan terakhir.
Padahal, patokan harga rumah subsidi FLPP saat ini masih belum mengalami penyesuaian sama sekali selama sekitar tiga hingga empat tahun terakhir.
Menurut Sugiyatno, bila tren kenaikan bahan material ini terus berlangsung, harga jual rumah subsidi kemungkinan besar perlu dinaikkan sekitar 12 hingga 13 persen pada tahun depan agar pengembang tidak merugi.
“Kalau dihitung dengan kondisi sekarang, sebenarnya harga rumah subsidi sudah layak naik,” ujarnya.
Meski menghadapi berbagai gempuran tantangan, Himperra Jawa Tengah tetap memegang prinsip optimistis bahwa target pembangunan rumah subsidi pada tahun ini bisa tercapai maksimal.
Wilayah Kabupaten Kendal menjadi daerah dengan capaian tertinggi sebanyak 748 unit, disusul oleh kawasan Kabupaten Demak, Kudus, Pati, Jepara, dan Rembang dengan masing-masing menyentuh sekitar 380 unit.
Sugiyatno menilai pertumbuhan masif kawasan industri baru menjadi faktor utama meningkatnya kebutuhan rumah subsidi di daerah-daerah tersebut.
“Perkembangan industri sekarang menyebar ke Batang, Brebes, Boyolali sampai Sukoharjo. Otomatis kebutuhan rumah subsidi juga ikut bergerak ke sana,” tandasnya. (Rad)
