SURYA.co.id – Badan Eksekutif Mahasiswa Kabinet Mercusuar (BEM KM) IPB University secara tegas menolak pelibatan perguruan tinggi dalam pendirian dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penolakan itu disampaikan melalui surat terbuka yang diunggah di akun Instagram @bemkmipb pada Rabu (6/5/2026).
Dalam surat tersebut, Presiden Mahasiswa BEM KM IPB University, Muhammad Abdan Rofi, menyampaikan pesan langsung kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.
"Kepada Kepala Badan Gizi Nasional, tolong pak, jangan terlalu memaksa," dikutip SURYA.co.id dari instagram.
BEM IPB menilai kampus seharusnya berfungsi sebagai lembaga moral dan intelektual, bukan menjadi bagian dari proyek yang dianggap bermasalah.
Dalam pernyataannya, Rofi menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai belum terselesaikan dalam implementasi program MBG.
"Masih ada 1.242 orang yang keracunan makan bergizi gratis. Masih ada ratusan triliun anggaran pendidikan yang direalokasi untuk makan bergizi gratis. Masih ada 1.720 SPPG yang ditutup karena tidak sesuai dengan standar operasional. Masih ada puluhan SPPG yang masih dimiliki oleh kepentingan partai politik dan oligarki,"
Selain itu, ia juga menyinggung pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut, terutama di tengah kondisi pendidikan yang dinilai masih menghadapi banyak tantangan.
BEM IPB juga mengangkat isu penggunaan anggaran yang dinilai tidak tepat sasaran.
Rofi menyebut adanya alokasi dana untuk sejumlah kebutuhan yang dianggap tidak prioritas.
"Dengan dalih 'Menjadi labolatorium hidup untuk pengembangan riset dan inovasi'. Sudah cukup pak. Rakyatmu sudah muak,"
Ia menyinggung kabar penggunaan anggaran Rp 6,9 miliar untuk kaos kaki, Rp 113 miliar untuk jasa event organizer, serta pengadaan 21.800 motor listrik senilai Rp 900 juta.
Menurutnya, BGN seharusnya lebih fokus pada pembenahan fasilitas pendidikan dan kesejahteraan guru, ketimbang memperluas program tanpa evaluasi mendalam.
BEM KM IPB tidak berhenti pada pernyataan publik.
Rofi menyebut pihaknya tengah menyiapkan langkah lanjutan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pihak kampus.
"Kami sedang merancang eskalasi di internal KM IPB untuk menyampaikan ke rektorat langsung bersama keluarga mahasiswa IPB,"
Langkah ini menjadi bagian dari upaya mahasiswa untuk memastikan suara mereka didengar dalam pengambilan kebijakan di lingkungan kampus.
Di sisi lain, Rektor IPB University, Alim Setiawan Slamet, sebelumnya menyatakan kesiapan kampus untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di Bogor.
“Kalau di IPB, Insyaallah mungkin Mei, kesatu. Dan mungkin nanti berikutnya di Juni,” ujar Alim, dikutip dari Kompas.com.
Pembangunan SPPG tersebut direncanakan berlokasi di Bogor agar dekat dengan kampus, dengan target distribusi makanan ke sekolah-sekolah di sekitar wilayah tersebut.
Namun, detail teknis pelaksanaan masih belum dipaparkan secara rinci.
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana mendorong perguruan tinggi di Indonesia untuk ikut berkontribusi dalam program MBG dengan membangun minimal satu SPPG.
Pernyataan tersebut disampaikan saat peresmian SPPG Tamalanrea 14 yang dikelola yayasan milik Universitas Hasanuddin di Makassar pada 28 April 2026.
Perdebatan antara BEM IPB dan pihak pemerintah mencerminkan tarik-menarik antara tujuan sosial program MBG dan kekhawatiran terhadap tata kelola serta prioritas anggaran.
Di satu sisi, program MBG memiliki tujuan strategis untuk meningkatkan gizi masyarakat, khususnya pelajar.
Namun di sisi lain, kritik mahasiswa menunjukkan adanya persoalan implementasi, transparansi anggaran, serta kesiapan infrastruktur yang belum sepenuhnya terjawab.
Jika tidak direspons dengan evaluasi terbuka dan perbaikan sistemik, polemik ini berpotensi meluas menjadi isu kepercayaan publik terhadap kebijakan berbasis pendidikan dan kesejahteraan.
Muhammad Abdan Rofi merupakan sosok aktivis mahasiswa yang saat ini menjabat sebagai Presiden Mahasiswa BEM KM di IPB University.
Ia dikenal sebagai figur yang tumbuh dari dalam organisasi, menapaki jenjang kepemimpinan secara bertahap mulai dari posisi strategis seperti Menteri Aksi dan Propaganda, kemudian Menteri Sosial dan Politik, hingga akhirnya dipercaya memimpin BEM sebagai presiden.
Selama menjabat, Abdan aktif menyuarakan berbagai isu penting, baik di tingkat kampus maupun nasional.
Di lingkungan kampus, ia menonjol dalam advokasi kasus-kasus sensitif, termasuk mendorong transparansi penanganan dugaan pelecehan seksual serta menuntut akuntabilitas pihak kampus.
Ia juga kerap terlibat dalam audiensi dan tekanan kebijakan untuk memastikan adanya sanksi tegas terhadap pelanggaran yang terjadi di lingkungan mahasiswa.
Di luar isu internal kampus, Abdan turut menunjukkan sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah.
Ia pernah menyoroti program-program nasional yang dinilai berpotensi berdampak pada sektor pendidikan, sekaligus aktif dalam gerakan sosial seperti aksi Hari Tani yang mengangkat persoalan agraria.
Hal ini memperlihatkan bahwa kepemimpinannya tidak hanya berfokus pada isu kampus, tetapi juga pada persoalan sosial yang lebih luas.
Secara umum, gaya kepemimpinan Muhammad Abdan Rofi mencerminkan karakter aktivis yang vokal, kritis, dan berorientasi pada advokasi.
Meski demikian, informasi personal seperti latar belakang keluarga, tanggal lahir, maupun detail program studi belum banyak dipublikasikan ke ruang publik.
Namun dari rekam jejaknya, ia dapat dipandang sebagai salah satu representasi pemimpin mahasiswa yang konsisten mengangkat isu keadilan, transparansi, dan keberpihakan pada kepentingan mahasiswa serta masyarakat.
