TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Komisi III DPRD Kota Padang menyoroti dua persoalan yang dinilai berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat dan pelayanan publik, yakni kondisi baliho di sejumlah ruas jalan utama serta operasional Aspal Mixing Plant (AMP) milik Pemerintah Kota Padang yang belum berjalan maksimal.
Hal itu mengemuka dalam rapat kerja Komisi III DPRD Padang bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Ketua Komisi III DPRD Padang, Helmi Moesim, mengatakan pihaknya menaruh perhatian terhadap banyaknya baliho dan media promosi di jalur utama Kota Padang yang kondisinya mulai rapuh dan dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan.
Baca juga: 43 Hari Kematian Pengamen Karim Belum Terungkap, Keluarga Kecewa Proses Hukum Lambat
Menurutnya, sejumlah konstruksi baliho sudah tampak lapuk dan memerlukan penanganan segera. Jika dibiarkan, kondisi itu dikhawatirkan dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya.
“Kami melihat ada sejumlah baliho di jalur utama yang konstruksinya sudah sangat mengkhawatirkan. Kalau jatuh tentu bisa membahayakan masyarakat maupun pengguna jalan,” kata Helmi saat diwawancarai, Kamis (7/5/2026).
Ia menjelaskan, persoalan itu melibatkan beberapa organisasi perangkat daerah. Bapenda berperan dalam pemungutan pajak reklame, Dinas PUPR terkait rekomendasi perizinan dan pengawasan konstruksi, sementara DLH berkaitan dengan keberadaan baliho yang banyak berdiri di taman kota maupun jalur hijau.
Karena itu, Komisi III meminta OPD terkait segera melakukan inventarisasi terhadap baliho yang rusak, tidak terawat, maupun yang masa izinnya telah berakhir.
Baca juga: Gagal Bertemu Wako Fadly Amran, Massa Aksi Peduli Karim Segel Gedung Balai Kota Padang
Helmi menegaskan, baliho yang masih aktif harus segera diperbaiki oleh pemilik atau perusahaan advertising.
Sementara itu untuk baliho yang tidak lagi berizin, pemerintah diminta melakukan penertiban hingga pembongkaran.
“Yang rusak harus segera diperbaiki pemiliknya. Yang izinnya sudah mati harus ditertibkan. Kalau perlu dilakukan pembongkaran karena itu menyangkut keselamatan publik,” ujarnya.
Selain aspek keselamatan, penataan reklame dinilai juga berkaitan dengan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak.
Di sisi lain, penataan tersebut diharapkan membuat ruang kota lebih tertib, nyaman, dan menjaga estetika kawasan.
Komisi III juga mendorong agar baliho yang sedang tidak dipakai untuk promosi tidak dibiarkan kosong.
Baca juga: Tekan Ketimpangan, Pemkab Solok Selatan Verifikasi Data Penerima Bantuan Listrik dan Sekolah Rakyat
Menurut Helmi, bidang reklame tersebut dapat dimanfaatkan sementara untuk memuat pesan-pesan publik dari pemerintah kota.
“Kalau tidak sedang dipakai, bisa ditutup kain putih atau dimanfaatkan untuk himbauan strategis pemerintah, misalnya soal larangan membuang sampah sembarangan, hemat air, atau peringatan musim kemarau,” katanya.
Dalam rapat yang sama, Komisi III juga menyoroti operasional AMP yang sebelumnya dianggarkan pada akhir 2025 untuk mendukung percepatan penanganan jalan berlubang di Kota Padang.
Helmi mengatakan, AMP tersebut telah mulai beroperasi dan sudah digunakan untuk pekerjaan perbaikan di sejumlah titik jalan. Namun, pemanfaatannya dinilai belum optimal.
Baca juga: Menilik Lokasi Lansia Hanyut di Nagari Anduring, Pemkab Padang Pariaman Siapkan Jembatan Bailey
Ia menyebut kapasitas produksi AMP mencapai 15 ton per hari. Akan tetapi, realisasi produksi saat ini baru berkisar 3 hingga 4 ton per hari.
“Secara operasional sudah berjalan, tetapi belum maksimal. Masih ada persoalan sarana dan infrastruktur pendukung yang perlu dibenahi,” ujarnya.
Menurut Helmi, saat ini AMP masih berada di kawasan DLH. Dalam rapat itu, Dinas PUPR menyampaikan rencana pemindahan fasilitas tersebut ke lahan milik PUPR agar pengoperasiannya lebih efektif dan representatif.
“PUPR menyampaikan paling lambat satu bulan akan dipindahkan ke lahan mereka sendiri. Ini penting agar percepatan penanganan jalan berlubang bisa lebih maksimal,” katanya.
Baca juga: Pemkab Padang Pariaman Bangun Jembatan Darurat di Anduring, Normalisasi Sungai Lubuk Aur Dimulai
Ia menambahkan, dari hasil pembahasan, OPD juga menyampaikan sejumlah kebutuhan tambahan sarana dan prasarana.
Termasuk kebutuhan anggaran untuk mendukung optimalisasi AMP serta biaya penertiban dan pembongkaran baliho yang sudah tidak layak.
“Kalau ada baliho yang sudah tidak berizin, lapuk, dan membahayakan pengguna jalan, tentu pembongkarannya juga membutuhkan anggaran. Begitu pula untuk mendukung sarana AMP agar pelayanan ke masyarakat lebih cepat,” tutup Helmi.(*)
