Selanjutnya ada sindikat joki UTBK di Surabaya dibongkar.
Hingga sejumlah pasar di Sidoarjo sepi dan rusak kini bakal ditangani Pemkab.
Berikut selengkapnya:
Kenaikan harga solar nonsubsisi berdampak pada banyak sektor.
Truk-truk yang seharusnya bisa menggunakan solar subsisi ternyata juga kesulitan mendapatkan BBM untuk kendaraannya.
Seperti diceritakan beberapa sopir truk yang biasa menjalankan rute pengiriman Surabaya – Banyuwangi.
Di beberapa SPBU, mereka tidak bisa mendapatkan BBM.
Ada yang stoknya habis, ada juga karena barcode yang mereka miliki tidak bisa dipakai.
“Kebetulan saya aman. Karena BBM truk yang saya bawa sudah diisi dari perusahaan. Tapi teman-teman banyak yang kesulitan. Banyak barcode tidak bisa dipakai. Tidak tahu apa penyebabnya,” kata Ayok, sopir truk sebuah perusahaan di Sidoarjo saat perjalanan menuju Banyuwangi, Rabu (6/5/2026).
Hal serupa diceritakan oleh Bagoes Asmara, Marketing perusahaan ekspedisi Lintas Samudra Jaya. Menurutnya, banyak keluhan dari sopir di perusahaan ekspedisi tersebut yang kesulitan mendapat solar.
Ada sejumlah sopir yang melapor tidak bisa mengisi solar karena barcode-nya tidak bisa.
Baca juga: Puluhan Kapal Besar di Tuban pilih Libur Melaut Imbas Kenaikan Harga BBM Non Subsidi
Anehnya, barcode itu tidak ada masalah apa-apa tapi seperti terblokir.
Dia juga tidak paham, kenapa banyak barcode milik sopirnya yang tidak bisa. Ditambah lagi, beberapa laporan sopir menyebut sulit dapat BBM karena stok kosong.
“Sopir kami yang sedang di Balikpapan dan beberapa daerah lain juga menceritakan demikian. Kita jadi repot, apalagi ketika di daerah pedalaman. Mau ngisi BBM full tank dan nambah di jerigen, takut dianggap menimbun. Tapi kalau ngisi sekadaranya, potensinya kesulitan dapat BBM lagi saat dalam perjalanan,” kata Bagoes.
Diakuinya, kenaikan harga BBM membuat perusahaan harus berputar otak. Sementara ini, mereka mengaku hanya bisa bersabar sambil menunggu kondisi.
“Ketika harga BBM naik, pasti berdampak pada harga logistic. Dan berikutnya, tentu harga barang juga akan ikut naik. Namun, sementara ini kami belum berani menaikkan harga, nunggu keadaan dulu. Apakah harus naik, atau bagaimana nanti,” lanjutnya.
Ketika naik, resikonya bakal kehilangan banyak pelanggan. Karena persaingan di sektor logistic cukup ketat.
Sementara jika tidak naik harga, tentu bakal boncos ketika harga BBM mengalani kenaikan.
Belum lagi kontrak kerja dengan perusahaan yang berlaku lama, bulanan atau tahunan. Tentu tidak mungkin menaikkan harga di tengah jalan.
Kondisi yang terjadi sekarang ini, diakuinya memang tidak sampai rugi ketika tidak menaikkan harga.
Tapi pengiriman mengalami banyak kendala dan margin atau keuntungan yang didapat juga semakin tipis.
Harapannya, tentu pemerintah mengambil kebijakan yang baik. Harga bahan bakar bisa stabil, supaya rantai logistik tetap aman dan tidak sampai berpengaruh kepada kenaikan harga barang.
“Kabarnya, beberapa harga tiket kapal sudah naik. Kalau tidak salah, jurusan Semarang – Pontianak dan Jakarta – Pontianak sudah naik. Dan jika semua naik, tentu biaya logistik akan semakin mahal,” katanya.
Polrestabes Surabaya berhasil membongkar sindikat praktik joki Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) yang berlangsung di Gedung Rektorat Lantai 4 Universitas Negeri Surabaya (UNESA).
Sebanyak 14 tersangka dibekuk Polrestabes Surabaya, dalam kasus Sindikat Praktik Joki UTBK, yang dilaksanakan di Gedung Rektorat Lantai 4 Universitas Negeri Surabaya, pada Kamis (21/4/2026).
Belasan pelaku itu tidak hanya berlatar belakang sebagai mahasiswa. Tapi juga ada yang dari Karyawan Swasta, P3K Kantor Pemerintahan, sampai dengan Dokter.
Mereka terdiri dari inisial NRS (21), Mahasiswa asal Surabaya, IKP (41) Karyawan Swasta asal Surabaya, PIF (21) Mahasiswa asal Kota Tegal, FP (35) Karyawan Swasta asal Surabaya.
Kemudian BPH (29) Dokter asal Pacitan, DP (46) Dokter Sidoarjo, MI (31), Dokter asal Sumenep Madura, RZ (46) Wiraswasta sekaligus warga Sumenep Madura.
Baca juga: Pengakuan Joki UTBK Bikin Kapolrestabes Takjub, Soal Ujian Fakultas Kedokteran Disebut Gampang
Selanjutnya HRE (18),seorang Pelajar di Sumenep, Madura, BH (55) Wiraswasta Gresik, SP (43) Karyawan Swasta asal Gresik, SA (40) Karyawan Swasta Gresik, ITR (38) P3K Gresik, serta CDR (35) P3K Gresik.
Kapolrestabes Surabaya Kombespol Luthfie Sulistiawan, memaparkan, 14 orang tersangka terbagi dalam beberapa klaster:
“Klaster Pelaksana atau Penerima Order sebanyak 5 orang, 3 di antaranya adalah Dokter, Klaster Pemberi Order 2 orang, Klaster Joki atau Pelaksana Lapangan 2 orang inisial N dan P, dan Klaster Pembuat KTP Palsu 5 orang,” paparnya, dalam Konferensi Pers di Mapolrestabes Surabaya, Kamis sore (7/5/2026).
Ia menjelaskan, aktor utama dalam tindak pidana ini adalah Tersangka K, sekaligus Pemilik Usaha Laundry. K menjadi otak penting dan bekerja sama dengan B.
“Ini sudah kami kembangkan dan pendalaman, ternyata terdapat jaringan di bawah koordinasi tersangka B, serta jaringan almarhum Y, masih didalami,” jelasnya.
Baca juga: Joki UTBK di Surabaya Libatkan Pegawai Kecamatan, Blanko E-KTP Dijual Rp50 Ribu
Dirinya menambahkan, Tersangka K menerima tender dengan harga yang ditetapkan bervariasi, mulai Rp500 juta sampai Rp700 juta.
Jumlah ini dibagi-bagi pada setiap pelaksana di jaringannya, termasuk Joki UTBK. Rata rata pembagiannya berkisar Rp20 juta sampai Rp30 juta. Namun untuk kampus favorit, Joki bisa menerima Rp75 juta.
“Berkaitan dengan dengan joki sendiri, saat ini sudah kami amankan sebanyak dua orang. Yaitu atas inisial N dan juga atas inisial P. Hasil pengembangan kami bisa mengidentifikasi dua pelaku atau joki lainnya. Masih kami dalami,” urainya.
Berdasarkan keterangan tersangka, sebagian besar pemohon Joki UTBK mengincar Fakultas Kedokteran.
“Alasan memakai joki karena tes relatif lebih sulit atau membutuhkan kecerdasan yang lebih,” tandas Kombespol Luthfie.
Sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Sidoarjo membutuhkan perbaikan fasilitas dan revitalisasi menyeluruh.
Beberapa fasilitasnya dirasa kurang layak, banyak stand tidak beroperasi, dan data di Pemkab Sidoarjo menyebut bahwa target retribusi dari pasar tradisional tahun 2025 kemarin tidak terpenuhi.
Berbagai persoalan itu terungkap saat para koordinator pasar tradisional serta pengelola pasar berkumpul di Pendopo Sidoarjo, Kamis (7/5/2026). Mereka menghadiri audiensi dengan Bupati Sidoarjo Subandi dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Sidoarjo.
Para pengelola pasar menyampaikan beberapa hal, termasuk banyaknya lokasi yang kosong sehingga mengalami kerusakan, serta kondisi paving yang telah banyak mengalami kerusakan.
Pasar Sukodono misalnya, perlu dilakukan peninggian paving di area depan pasar untuk mengatasi masalah banjir saat musim hujan. Dan terungkap bahwa peninggian paving itu sudah dialokasikan anggarannya.
Baca juga: Mengungkap Candi Pamotan, Situs Bersejarah Peninggalan Majapahit di Sidoarjo yang Nyaris Terlupakan
Pemerintah sudah mengalokasikan dana sekira Rp 2,3 miliar untuk memperbaiki beberapa pasar. Termasuk Pasar Taman, Sukodono, dan Wonoayu yang akan dilakukan pembangunan paving dan los basah guna meningkatkan kebersihan dan estetika pasar.
Sementara keluhan dari pengelola pasar Krian, disebut bahwa kendalanya terkait tempat penampungan pasca-kebakaran dan saluran air yang sering menyebabkan penyumbatan dan ketidakmampuan menampung air hujan.
"Pasar Porong telah dilengkapi dengan kanopi, sehingga para pedagang tidak lagi terkendala oleh hujan. Namun, terdapat keluhan terkait retribusi parkir, kondisi jalan yang mulai rusak, dan saluran air yang tersumbat,” ujar perwakilan pengelola pasar dalam pertemuan itu.
Sementara di Pasar Wadungasri, diungkap bahwa tingkat okupansi kios konveksi di lantai dua yang sangat rendah, hanya 10 persen. Situasi ini diakibatkan oleh dampak penjualan daring dan keberadaan toko modern.
Baca juga: Kisah Petani Lansia di Sidoarjo, Rela Menabung Selama 17 untuk Berangkat Haji
Menanggapi berbagai permasalahan tersebut, Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan komitmennya untuk segera melakukan pemetaan dan kajian terkait perbaikan sarana dan prasarana yang sudah tidak memadai.
Subandi juga mengaku akan turun meninjau langsung kondisi di lapangan.
Bupati mengajak seluruh pihak untuk bersinergi dalam melakukan revitalisasi pasar tradisional yang cenderung tertinggal akibat maraknya pasar modern.
"Kita perlu melakukan pemetaan yang menyeluruh untuk perbaikan. Supaya pasar lebih ramai dan retribusinya bisa meningkat,” ujarnya.
Ke depan, pihaknya juga mengusulkan penerapan penarikan retribusi secara non tunai yang bisa dikawal oleh Diskominfo Sidoarjo. Kemudian ada dasboard untuk mendata jumlah pasar tradisional, termasuk mendapat jumlah lapak atau kios pedagang yang bisa diakses para pihak.
“Kami juga meminta kepala pasar untuk bisa berinovasi agar kondisi pasar bisa lebih baik. Supaya pembeli dan penjual bisa merasa nyaman beraktivitas di pasar. Bila perlu disediakan jaringan wifi gratis agar proses transaksi jual-beli bisa dilakukan secara online," lanjutnya.
