BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN- Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, kembali mengisi jabatan setara kepala dinas atau eselon II di Lingkup Provinsi Kalsel atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) Pratama yang kosong dan beberapa jabatan eselin III dan IV di Mahligai Pancasila Banjarmasin, Jumat (8/5/2026).
Dua jabatan yang dilantik, yakni H Munazir Hadrani, S.AP, MM, selaku Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelumnya Munazir menjabat Sekertaris Bapenda Kalsel.
Kemudian ada Nasrullah, SE., MM yang dilantik Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah, yang sebelumnya sekretaris Dinas ESDM Kalsel.
Ada satu lagi JPT yang dikukuhkan Gubernur Muhidin yakni Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel, Rusdi Hartono.
Baca juga: Waspada Karhutla, Gubernur Muhidin: Wilayah Bandara dan Lianganggang Banjarbaru Jadi Perhatian
Gubernur Kalsel, H Muhidin berharap mereka yang dilantik hari ini seperti struktural dan fungsional dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
Ditegaskan Muhidin, pihaknya terus akan mengevaluasi bawahannya di tingkat jabatan kepala Dinas. Begitu pula kadis mengevaluasi bawahannya.
Dalam 2 tahun setelah dilantik, akan ada penilaian, nanti bisa lagi dirombak dan dilantik.
"Jadi selama itu sebelum 2 tahun saya mintakan kepada Pak Sekda, itu kepada kepala dinas untuk memberikan nilai sangat baik dan kurang baik. Dan kepada dinas tersebut kepada bawahannya, eselon III dan eselon IV juga dinilai dua komponen penilaian yakni sangat baik atau kurang baik," tandas Muhidin.
Hanya dua kriteria penilaian itu diajukan, dengan harapan supaya bisa dievaluasi dan enam bulan.
"Dari evaluasi itu, bisa dilantik kembali kalau memang pekerjaannya kurang tuntas, kurang bagus kinerjanya,"katanya.
Evaluasi juga terus dilakukan, agar jangan sampai jabatan tidak sesuai dengan latar pendidikan atau keahlian masing masing individu.
Contoh saja sebelumnya, ada yang dipindah ahli di Dinas Kesehatan tapi ke Kominfo. Kedepan ia menghendaki jabatan di posisi benar-benar orang yang profesional di bidangnya.
"Contohnya di Kominfo harus orang IT dan sejenisnya," lontar Muhidin.
Adapun Kepala BKD Kalsel, Noryadi, S.E., M.Si., mendetailkan pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2026.
Gubernur melantik untuk pejabat struktural sebanyak 167 orang dengan rincian.
Untuk eselon II, 2 orang untuk pelantikan dan 1 orang untuk pengukuhan.
Pejabat administrator sebanyak 39 orang. Pejabat pengawas sebanyak 126 orang.
"Jadi totalnya 167 orang. Sedangkan untuk pejabat fungsional sebanyak 25 orang, terdiri dari jabatan fungsional madya, utama, muda, dan pertama. Jadi totalnya 25 orang " urai Kepala BKD Kalsel.
pihaknya juga siap menindak lanjuti evaluasi di tiap SKPD setiap 6 bulan.
"Ya, sesuai arahan Pak Gubernur, setiap 6 bulan akan kami evaluasi. Kami akan berikan nilai, penilaian sangat baik itu bisa kita rotasi. Kalau dia 6 bulan. Kalau di ketentuan 2 tahun, tapi kalau nilainya baik. Akan tetapi kalau belum 2 tahun bisa kita rotasi dengan nilai SKP-nya sangat baik," kata dia.
Disinggung soal SKPD yang masih kosong belum diisi pihaknya akan segera konsultasi dengan Gubernur ke Kementerian untuk mengisi jabatan yang kosong untuk dilelang.
"Kami menunggu arahan Pak Gubernur untuk dilakukan pansel lagi, ya, seleksi terbuka," sebutnya.
Diketahui masih ada beberapa jabatan eselon II yang kosong termasuk jabatan Kepala Dinas ESDM dan sejenisnya.
Baca juga: Pemprov Kalsel Tak Berlakukan WFH, Gubernur Muhidin Nilai Tidak Urgen
Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK mengatakan sebagai mitra ia mendukung langkah Muhidin dalam penempatan pejabatnya.
Kinerja pejabat terus dipantau dan dievaluasi. Jika dalam enam bulan, kinerjanya g sudah baik dipertahankan, yang masih kurang baik maka bisa dievaluasi.
"Itu arahan Pak Gubernur tadi. Jadi ini tergantung dinas-dinas yang terkait supaya bisa mempertahankan bagaimana Kalimantan Selatan yang terbaik," kata H Supian HK.
(Banjarmasinpost.co.id/Nurholis Huda)
