Banyak hal-hal yang harus menjadi koreksi dan perbaikan bagi kami agar pencegahan itu bisa dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, menutup seluruh celah, dan akhirnya proses yang transparan dan adil bisa terlaksana

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengaku dirinya bersama Wakil Mensos Agus Jabo Priyono dan jajaran Kementerian Sosial menerima banyak masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Tadi kami mendapatkan banyak masukan dan catatan,” ujar Mensos di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat.

Masukan tersebut diperoleh Mensos dan jajarannya seusai berkonsultasi dengan KPK guna membahas pengadaan barang dan jasa di Kemensos, terutama pada program Sekolah Rakyat.

“Banyak hal-hal yang harus menjadi koreksi dan perbaikan bagi kami agar pencegahan itu bisa dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, menutup seluruh celah, dan akhirnya proses yang transparan dan adil bisa terlaksana,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo berterima kasih kepada Mensos, Wamensos, dan jajaran yang terbuka kepada lembaga antirasuah tersebut terkait pengadaan barang dan jasa di Kemensos.

“Dengan demikian, diharapkan kita dapat melakukan pencegahan tindak pidana korupsi sedini mungkin,” ujar Ibnu.

Kendati demikian, dia menyatakan bila di kemudian hari ditemukan suatu penyelewengan pada pengadaan barang dan jasa di Kemensos, terutama untuk program Sekolah Rakyat, maka KPK akan terbuka untuk menanganinya.

“Apabila ada suatu penyelewengan, silakan kepada rekan-rekan untuk menyikapi. Kami tetap terbuka,” katanya.

Sebelumnya, pada 6 Mei 2026, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan berencana bertemu dengan pimpinan KPK untuk mendapat masukan mengenai pengadaan barang dan jasa pada program Sekolah Rakyat.

Menurut Mensos, dalam pertemuan dengan KPK akan disampaikan seluruh data dan proses terkait pengadaan barang yang dilakukan untuk operasional Sekolah Rakyat, termasuk soal pengadaan sepatu bagi siswa Sekolah Rakyat yang sempat menjadi perbincangan di media sosial dalam beberapa waktu terakhir.

Mensos mengatakan pertemuan itu rencananya diadakan pada 7 Mei 2026. Namun, pertemuan tersebut baru terlaksana pada 8 Mei 2026.