WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Di tengah kebutuhan ekspansi bisnis ritel yang terus meningkat, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menilai Inabuyer B2B2G Expo 2026 menjadi jawaban atas tantangan terbatasnya pemasok berkualitas di Indonesia.
Ajang ini diharapkan mampu membuka akses lebih luas bagi peritel untuk menemukan mitra usaha yang sesuai dengan standar industri modern.
Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budiharjo Iduansjah mengatakan kehadiran platform tersebut tidak hanya menjadi ruang pamer bisnis, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan kolaborasi antara peritel besar dan pelaku UMKM.
Melalui forum ini, UMKM berkesempatan memperluas pasar sekaligus masuk ke rantai pasok ritel nasional secara lebih profesional dan berkelanjutan.
Inabuyer B2B2G Expo 2026 juga dipandang sebagai upaya memperkuat ekosistem perdagangan dalam negeri dengan menghadirkan koneksi langsung antara sektor bisnis, pemerintah, dan pelaku usaha lokal.
Dengan begitu, kebutuhan produk berkualitas untuk mendukung pertumbuhan pusat perbelanjaan dan industri ritel dapat lebih mudah terpenuhi.
Baca juga: 140 Perusahaan Bertemu di Inabuyer 2026, Targetkan Transaksi Rp 2,5 Triliun
Dia mengungkapkan industri ritel saat ini sangat membutuhkan kepastian pasokan seiring dengan rencana pembukaan toko fisik di berbagai provinsi dan kabupaten sebagai bagian dari strategi nasional penguatan ekonomi.
Budiharjo turut meluruskan pandangan bahwa keterlibatan peritel besar dalam acara ini bukan sekadar menjalankan program tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility/CSR).
"Ini benar-benar kebutuhan bisnis. Mencari supplier itu susah. Di Inabuyer inilah para supplier datang langsung membawa barang mereka. Peritel besar seperti Aeon hingga Indomaret pun mengakui mendapatkan banyak pemasok baru melalui ajang ini," ujar Budiharjo dalam keterangannya, Jumat (8/5/2026).
Ia menambahkan ketersediaan variasi produk, baik makanan maupun non-makanan seperti kendaraan listrik, akan berbanding lurus dengan pertumbuhan gerai fisik.
"Makin banyak variasi produk, makin banyak toko fisik yang bisa kita buka, yang artinya akan makin banyak pula penyerapan tenaga kerja," imbuhnya.
Budiharjo memberikan apresiasi tinggi terhadap peningkatan kualitas para pelaku UMKM yang berpartisipasi tahun ini.
Memasuki tahun keempat penyelenggaraannya, ia melihat UMKM Indonesia sudah jauh lebih profesional dalam melakukan penetrasi pasar melalui sesi business matching.
"Para pelaku UMKM kini sudah jauh lebih mengerti pentingnya business matching. Mereka datang dengan persiapan matang membawa kartu nama, katalog, hingga contoh produk yang mumpuni," ujar Budiharjo.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan tahun pertama penyelenggaraan, di mana banyak pelaku usaha yang masih belum memahami mekanisme pertemuan bisnis profesional.
"Kami butuh produk berkualitas yang bisa dijual di ritel modern, baik itu yang berlokasi di mall maupun di luar mall. Melalui Inabuyer, kami berharap supplier Indonesia makin berkualitas dan produknya mampu bersaing secara nasional maupun global," pungkasnya.
Acara penutupan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting, jajaran Deputi Kementerian UMKM, serta perwakilan dari LKPP dan berbagai asosiasi industri pendukung lainnya.
Pemprov DKI Raih Penghargaan Transaksi UMK Terbesar pada Inabuyer B2B2G Expo 2026
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meraih penghargaan sebagai Pemerintah Provinsi dengan Nilai Transaksi Usaha Mikro Kecil (UMK) Terbesar Tahun Anggaran 2025 dalam ajang Inabuyer B2B2G Expo 2026.
Penghargaan tersebut diberikan atas komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam memperluas akses pasar UMKM melalui belanja dan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Penghargaan diterima langsung oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, mewakili Gubernur DKI Jakarta.
Ratu mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil sinergi lintas perangkat daerah, pelaku usaha, serta UMKM yang terus beradaptasi dan berkembang di tengah tantangan ekonomi.
“Penghargaan ini menjadi bukti bahwa keberpihakan terhadap UMKM harus diwujudkan melalui kebijakan yang memberi ruang lebih luas bagi produk lokal untuk berkembang dan masuk ke rantai pengadaan pemerintah,” ujarnya.
Sepanjang 2025, nilai transaksi Pemprov DKI Jakarta tercatat mencapai Rp13,7 triliun.
Capaian tersebut didukung oleh penguatan sistem pengadaan yang semakin inklusif terhadap produk UMKM lokal, salah satunya melalui Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Transaksi E-purchasing dengan Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil melalui Sistem E-order.
Menurut Ratu, penguatan UMKM dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pembiayaan, pemasaran, peningkatan kualitas produk, pendampingan usaha, digitalisasi, legalitas usaha, penguatan koperasi, hingga perluasan akses terhadap pengadaan pemerintah.
“Belanja pemerintah memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi rakyat. Ketika produk UMKM digunakan dalam pengadaan pemerintah, dampaknya tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga penciptaan lapangan kerja dan penguatan usaha keluarga,” jelas dia.
Ratu menambahkan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menempatkan UMKM sebagai bagian penting dalam pembangunan Jakarta yang inklusif dan berkelanjutan.
“UMKM harus menjadi tuan rumah di kotanya sendiri. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta terus membuka peluang agar pelaku UMKM memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, berkembang, dan naik kelas,” tuturnya.
Pemprov DKI Jakarta terus berkomitmen memperkuat ekosistem UMKM sebagai fondasi ekonomi perkotaan yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing. Dukungan terhadap UMKM diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta yang lebih inklusif. (m27)
